Disdikbud Kalsel Alokasikan Rp500 Juta per Daerah untuk Program Paket A, B, dan C

Setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal.

Program tersebut merupakan bagian dari realisasi janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin–Hasnuryadi Sulaiman, di sektor pendidikan, dengan fokus utama memperluas akses pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan penguatan pendidikan kesetaraan menjadi salah satu dari tiga prioritas utama pembangunan pendidikan daerah, selain pembangunan pesantren modern dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

“Anggaran Rp500 juta per kabupaten/kota disiapkan untuk mendukung operasional Paket A, B, dan C bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Kami sudah memiliki data anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya baru-baru tadi.

Ia menjelaskan, dana akan disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan penggunaannya harus tepat sasaran, khusus bagi anak-anak yang telah terdata.

Menurut Galuh, data sasaran telah dihimpun oleh pemerintah provinsi. Namun, pelaksanaan di lapangan membutuhkan kolaborasi aktif dengan dinas pendidikan kabupaten/kota agar program berjalan efektif dan merata.

Mekanisme program dilakukan melalui penyaluran anggaran ke seluruh daerah, penggunaan data spesifik anak putus sekolah sebagai dasar penetapan sasaran, serta penargetan penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka partisipasi sekolah.

Keberhasilan program ini akan diukur melalui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan periode 2026–2027 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Disdikbud Kalsel menargetkan program pendidikan kesetaraan tersebut mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.