Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harus Ada Zonasi Khusus

M
Penulis: M Oscar Fraby❯

 

Kutipan:  “Dinas Pendidikan berhak mengeluarkan zonasi khusus ini untuk memfasilitasi calon siswa tersebut. Sedangkan jangka panjang, tentu saja penambahan sekolah baru harus dilakukan demi pemerataan
Kutipan: “Dinas Pendidikan berhak mengeluarkan zonasi khusus ini untuk memfasilitasi calon siswa tersebut. Sedangkan jangka panjang, tentu saja penambahan sekolah baru harus dilakukan demi pemerataan

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan turut menyoroti jalur zonasi yang tak menguntungkan calon siswa dengan domisili jauh dari sekolah negeri. Dampaknya, peluang masuk ke sekolah negeri pun kecil, hingga hilang.


Advertisement

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengakui adanya persoalan radius domisili ini. Menurutnya, jangan sampai gara-gara kasus ini, anak didik malah tak bersekolah karena tak ada pilihan sekolah. “Ini menjadi atensi kami. Di rapat terakhir, sudah kami minta data ini ke dinas. Namun belum diserahkan,” ujar Jihan.

Demi pemerataan pendidikan, Politisi Partai Gerindra ini menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel harus punya formula jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, sebutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel harusnya mengeluarkan zonasi khusus untuk kasus seperti ini. Hal ini demi memberi ruang bagi calon siswa memiliki radius sekolah negeri yang jauh dari tempat tinggal. “Dinas Pendidikan berhak mengeluarkan zonasi khusus ini untuk memfasilitasi calon siswa tersebut. Sedangkan jangka panjang, tentu saja penambahan sekolah baru harus dilakukan demi pemerataan pendidikan,” cetusnya.

Jihan menyampaikan, zonasi khusus bagi calon siswa yang jauh dari sekolah negeri ini bahkan sudah diimplemantasikan di Semarang, Jawa Tengah. “Sebelum penerimaan siswa baru dibuka nanti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel harus bisa memformulasikan. Masih ada waktu, jangan sampai anak-anak nanti tak tertampung,” tekannya.

Advertisement

Pengamat pendidikan FKIP ULM, Reza Fahlevi mengapresiasi penambahan kuota 15 persen untuk zona afirmasi. Menurutnya, kebijakan ini sangat tepat dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi sekolah dengan sasarannya adalah anak-anak kurang mampu yang dibiayai melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Dengan begitu dapat menimbulkan kesetaraan. Kebijakan ini akan semakin banyak anak yang kurang mampu berkesempatan untuk masuk ke SMA Negeri,” paparnya.

Sisi lain, dengan ditambahnya kuota di jalur afirmasi, maka dampaknya siswa yang berdomisili di daerah jauh sekolah negeri akan diuntungkan. “Sisi lain kebijakan penambahan kuota ini, semakin lebar membuka kesempatan calon siswa memiliki KIP untuk masuk ke SMA Negeri,” yakinnya.

Sebaliknya, bagi calon siswa yang tak memiliki KIP, tentu saja menjadi persoalan. Mereka harus bersaing di jalur prestasi. Menurutnya, kasus ini terjadi tak hanya tahun ini, namun sejak lama. Meski demikian, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tempo hari yang menggratiskan sekolah swasta, menjawab persoalan ini. “Tinggal pemerintah daerah mau atau tidak untuk mengoptimalkan sekolah swasta. Menyetarakan kualitas pembelajarannya, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Memang ada kebijakan jangka panjang untuk memfasilitasi ini, yakni segera bangun sekolah-sekolah negeri di daerah yang masuk katogori blankspot,” cetusnya.

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Muhammad Rizky

Artikel Terkait

Dishut Kalsel Paparkan Program Kerja 2027 dalam Raker Bersama Komisi II DPRD Kalsel

Dishut Kalsel Paparkan Program Kerja 2027 dalam Raker Bersama Komisi II DPRD Kalsel

Komisi II DPRD Kalsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel)

Serap Aspirasi Atlet Muda, Sarana, Pembinaan hingga Sinkronisasi Pendidikan Jadi Sorotan

Serap Aspirasi Atlet Muda, Sarana, Pembinaan hingga Sinkronisasi Pendidikan Jadi Sorotan

menyerap aspirasi atlet muda Banjarmasin dalam Diskusi Olahraga bertema Pemuda Patriot Olahraga. Sarana latihan, benturan jadwal latihan den

Pagar Dirobohkan, Massa Duduki DPRD Kalsel Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla

Pagar Dirobohkan, Massa Duduki DPRD Kalsel Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla

Massa menduduki halaman DPRD Kalsel dan mendesak karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional serta anggaran dibuka.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer