
Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi,
Dosen Prodi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana,
Ketua Badan Pertimbangan Fakultas FISIP Universitas Airlangga
Pemerintah telah menabuh genderang perang terhadap narkoba. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan narkoba di sejumlah kampung narkoba di Indonesia. Penggerebekan melibatkan personel gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, hingga Satpol PP yang dipimpin oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Siagian dan Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso, pada Jumat (9/10/2026).
Saat ini operasi penggerebekan dilakukan di seluruh Indonesia. Serentak, sesuai arahan Presiden kepada Kapolri. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya operasi penggerebekan dilakukan di dua lokasi, yakni di Kampung Ambon dan Kampung Boncos dengan mengerahkan sekitar 700 personel gabungan dari sejumlah unsur. Dari penggerebekan di dua lokasi, total 24 orang yang ditangkap masing-masing 8 di Kampung Boncos sisanya dari Kampung Ambon. Orang-orang yang diamankan kini dalam penyelidikan.
Kampung Narkoba
Perang melawan narkoba digelar serentak karena peredaran narkoba sudah pada taraf yang benar-benar mencemaskan. Di Indonesia saat ini paling-tidak terdapat 2.900 kampung narkoba. Istilah "kampung narkoba" ini biasanya merujuk pada komunitas dan wilayah tertentu di mana aktivitas produksi dan peredaran gelap narkotika telah mengakar begitu dalam, terorganisir, dan melibatkan proteksi dari jejaring lokal. Di area-area ini, para bandar tidak hanya bertindak sebagai pedagang narkoba, tetapi telah membangun sistem pertahanan yang kuat.
Di kampung narkoba, para bandar biasanya mempekerjakan penjaga, memobilisasi massa, dan bahkan melengkapi diri dengan senjata tajam hingga senjata api rakitan. Dalam banyak kasus pengedar narkoba ini mengembangkan citra diri sebagai Robin Hood –seorang tokoh yang suka mencuri harta orang kaya dan pejabat, tetapi disukai rakyatnya karena kerap berbuat baik membagi hasil curian untuk oran-orang di sekitarnya. Memberantas peredaran narkoba di kampung narkoba tidaklah semudah membalik telapak tangan. Salah melangkah, bukan tidak mungkin polisi akan menjadi korban.
Memberantas narkoba, khususnya yang sudah berkembang menjadi kampung narkoba disadari tidaklah mudah dilakukan. Berbagai operasi penggerebegan kampung narkoba acakali menempatkan nyawa aparat kepolisian pada risiko tinggi akibat persenjataan canggih, taktik penyergapan, dan perlawanan mematikan dari sindikat kriminal. Tragedi gugurnya tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, beberapa waktulalu adalah bukti konkrit ancaman nyata di lapangan, sekaligus menuntut strategi perlindungan dan evaluasi operasional yang benar-benar matang.
Memberantas kampung narkoba butuh perencanaan dan strategi yang tepat. Ketika aparat penegak hukum memasuki wilayah kampung narkoba, mereka sesungguhnya memasuki lingkungan yang bermusuhan (hostile environment) dan berbahaya. Penolakan tidak hanya datang dari para pengedar yang menjadi target operasi, tetapi cara para pengedar narkoba menghindari penangkapan sering kali dialihkan menjadi perlawanan massa yang melibatkan keluarga dan simpatisan bandar. Alih-alih mendukung operasi pemberantasan narkoba, masyarakat di kampung narkoba justru kerap ikut melindungi pengedar karena mereka sering mendapatkan bantuan dari pengedar itu sendiri.
Berbeda dengan operasi penggerebegan maling yang didukung warga, operasi pemberantasan di kampung narkoba sering menjadi medan tempur antara aparat dan pengedar di mana batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Risiko kematian polisi dalam memberantas sindikat ini adalah kenyataan pahit yang harus dibayar mahal oleh negara dan keluarga yang ditinggalkan. Bukannya takut dan lari, tidak sedikitpengedar narkoba justru merasa aman di bawah perlindungan penduduk di sekitar kampung.
Sindikat pengedar yang tinggal di kampung narkoba sering kali memiliki kekayaan dan pendanaan yang melimpah, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh persenjataan ilegal serta menyewa preman atau informan lokal. Di sisi lain, polisi di tingkat polres atau polda yang melakukan penggerebekan sering kali beroperasi dengan jumlah personel terbatas. Operasi polisi terhadap ulah pengedar di kampung narkoba seringkali tidak lancar dan sulit dilakukan karena tidak adanya dukungan penduduk setempat.
Meskipun aparat telah dibekali dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, kondisi psikologis dan dinamika di lapangan sering kali di luar prediksi. Ketika massa dihasut untuk menyerang, bahkan tembakan peringatan yang dilepaskan petugas sering kali diabaikan. Dalam situasi seperti ini, opsi mundur guna menghindari jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak kerap dibalas dengan pengejaran brutal oleh para pelaku. Perlengkapan taktis standar sering kali tidak cukup memadai untuk menghadapi perlawanan sporadis dari massa yang terlanjur beringas dan provokatif. Masyarakat kampung pada dasarnya adalah perisai pelindung bagi pengedar.



