
Oleh: Budi Dayak Kurniawan
Budayawan. Manajer Kampanye dan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan.
INI sesungguhnya bukan hal baru. Ia selalu berulang. Saban kemarau (apalagi dalam waktu panjang), ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, diskursus lama juga turut berulang. Penyebab karhutla adalah lahan yang terbakar (dibakar?) dalam skala luas. Pemilik dan pengguna lahan adalah masyarakat (petani) dan perusahaan. Terselip di sela itu, adalah masyarakat adat (Orang Boekit atau yang kini lebih dikenal sebagai Dayak Meratus) yang sebagian besar tinggal di kaki dan punggung Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan.
Walau telah diidentifikasi demikan, tudingan "terkuat" justru datang ke arah masyarakat dan imbas dari peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lain, terhubung dengan peraturan-peraturan di berbagai daerah (Perda). Ini lah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para Guru Besar ketika berbicara tentang karhutla.
Menurut Prabowo pemerintah harus melakukan koreksi regulasi supaya lebih tegas menindaklanjuti para pelaku pembakar hutan. Menurutnya pada aturan tingkat daerah ada delapan aturan yang menjadi celah atau loophole, yang memperbolehkan untuk melakukan pembakaran hutan. "Masih ada 8 perda di kabupaten, bayangkan. Yang mau pakai Loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense. Bahasa satu orang boleh bakar 2 hektare," kata Prabowo.
Masih menurut Presiden, mustahil satu individu bisa melakukan pembakaran seluas 2 hektare dan melakukan pencegahan kebakaran itu meluas. "Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin. Kalau sudah satu hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? Kan itu menipu. Perda ini menipu," tutur Presiden di hadapan para Guru Besar, Kamis (29 September 2026).
Menurut Prabowo, Perda ini perlu diubah. Dia juga sudah memerintahkan perwira TNI - Polri untuk melakukan edukasi di lapangan. Dia juga meminta masyarakat melakukan pelaporan terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan lahan. Bahkan pemerintah menjamin akan melakukan pembukaan lahan hingga memberikan pompa air. "Jadi saya tugaskan TNI, nanti mungkin Polri saya turunkan 1.000 perwira. Mayor, letkol, kolonel. 1.000. Saya turunkan ke kabupaten-kabupaten untuk memberi edukasi," katanya.
"Dan solusinya sudah saya berikan. Kalau anda butuh lahan. Lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," kata Prabowo.
Tapi beda untuk level korporasi. Menurut Prabowo, perusahaan sudah ada ketentuan bahwa tiap 5 hektar lahan yang digunakan wajib memiliki menara pemantau, embung, dan memiliki tim pemadam kebakaran. Meskipun dia mengakui bahwa ada perusahaan yang patuh maupun tidak. "Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan," katanya.
