Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menguji Komitmen Lingkungan Dua Tahun Prabowo–Gibran

a
Penulis: admin❯
Yamadipati Eka Prasetya
Yamadipati Eka Prasetya

Advertisement

Oleh: Yamadipati Eka Prasetya

Head of Project Operations Nayaka Foundation, organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam advokasi kebijakan publik, keadilan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

 

Advertisement

NGERI, pembangunan di rezim ini memang luar biasa. Hutan bisa berubah menjadi angka dalam proposal, rawa menjadi katanya lumbung pangan, gunung menjadi cadangan mineral, dan kerusakan ekologis bisa disamarkan dengan istilah ketahanan nasional. Tinggal satu yang belum ditemukan, bagaimana membuat alam ikut menandatangani persetujuan untuk dirusak atas nama kemakmuran rakyat.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, kebijakan lingkungan Indonesia memperlihatkan kontradiksi yang sulit diabaikan. Pemerintah berbicara tentang kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan kesejahteraan, tetapi agenda pembangunan berbasis lahan terus menimbulkan pertanyaan tentang nasib hutan alam, gambut, masyarakat adat, dan ruang hidup warga. Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan pangan dan energi. Tentu saja membutuhkan. Persoalannya adalah mengapa pencapaian target ekonomi kerap dibayangkan melalui perluasan penguasaan alam, seolah-olah hutan yang belum dibuka merupakan aset menganggur dan masyarakat yang hidup di dalamnya sekadar variabel pengganggu.

Data Auriga Nusantara yang diberitakan Reuters pada Maret 2026 memperkirakan kehilangan hutan Indonesia pada 2025 mencapai 433.751 hektare, meningkat 66 persen dari 261.575 hektare pada 2024. Angka ini bukan perkara kecil. Ia merupakan peringatan bahwa tekanan terhadap hutan belum selesai, bahkan ketika negara semakin lantang berbicara tentang pembangunan dan kemandirian. Angka tersebut juga harus dibaca sesuai metodologi pengukurannya, bukan dicampuradukkan begitu saja dengan statistik tutupan hutan dari lembaga lain. Namun, apa pun perbedaan metodologinya, kehilangan hutan dalam skala sebesar itu menuntut jawaban kebijakan yang serius, bukan sekadar konferensi pers yang pandai menyusun kalimat optimistis.

Advertisement

Lalu, datanglah gagasan pembukaan lahan untuk pangan dan energi dalam skala puluhan juta hektare. Pemerintah tentu berhak mengejar swasembada, tetapi swasembada bukan cek kosong untuk mengubah bentang alam tanpa memperhitungkan daya dukung ekologis. Hutan alam bukan lahan kosong yang kebetulan ditumbuhi pohon. Gambut bukan tanah biasa yang tinggal dikeringkan, ditanami, lalu ditinggalkan ketika produktivitasnya mengecewakan. Keduanya menyimpan karbon, mengatur tata air, menopang keanekaragaman hayati, dan menjadi bagian dari sistem perlindungan kehidupan manusia. Jika kebijakan pangan justru merusak fondasi ekologis yang menopang produksi pangan itu sendiri, pemerintah sedang membangun ketahanan dengan cara melemahkan sumber ketahanannya. Itulah ironi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti istilah pembukaan hutan menjadi transformasi kawasan.

Pemerintah memang tidak sepenuhnya diam. Pada Januari 2026, Presiden Prabowo memutuskan pencabutan izin 28 perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Penertiban semacam ini patut diapresiasi jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan disertai pemulihan lingkungan. Namun, ketegasan tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang dicabut atau luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara. Publik juga berhak bertanya, siapa yang kemudian mengelola lahan tersebut, untuk kepentingan siapa, bagaimana kondisi ekologisnya dipulihkan, dan apakah hak masyarakat yang selama ini hidup di sana benar-benar diselesaikan? Mengganti penguasaan swasta dengan penguasaan negara tidak otomatis membuat suatu kebijakan menjadi adil secara ekologis. Negara bisa menjadi penegak hukum, tetapi negara juga harus memastikan dirinya tidak berubah menjadi pelaku eksploitasi dengan seragam yang lebih resmi.

Di sinilah persoalan mendasarnya, lingkungan hidup sering diperlakukan sebagai urusan sektoral, sementara mesin pembangunan bergerak dengan logika yang jauh lebih besar. Satu kementerian berbicara tentang konservasi, kementerian lain mengejar produksi, satu lembaga mengampanyekan penanaman pohon, sementara kebijakan lain berpotensi menghilangkan hutan alam dalam skala luas. Pada akhirnya, rakyat diminta percaya bahwa semua agenda itu berjalan harmonis. Padahal, alam tidak mengenal pembagian tugas antarkementerian. Sungai tidak peduli siapa yang menerbitkan izin, dan banjir tidak akan menunggu rapat koordinasi selesai sebelum memasuki rumah warga.

Krisis kebakaran hutan dan lahan memperlihatkan persoalan yang sama. Reuters pada 5 Oktober 2026 melaporkan peringatan kelompok lingkungan mengenai meningkatnya risiko kebakaran pada kondisi panas dan kering, termasuk ancaman kebakaran gambut yang dapat membara di bawah permukaan dan menyala kembali. Pantau Gambut memperkirakan hanya sekitar 3 persen lahan gambut yang terdampak kebakaran pada periode 2015–2019 telah dipulihkan. Angka itu semestinya membuat pemerintah berhenti sejenak untuk mengevaluasi efektivitas pemulihan ekosistem, bukan sekadar berlomba menyampaikan penurunan titik panas. Penurunan titik panas merupakan kabar baik, tetapi bukan bukti bahwa akar masalah telah diselesaikan. Mengukur keberhasilan penanganan karhutla hanya dari titik panas sama saja dengan menilai kesehatan seseorang berdasarkan suhu tubuh tanpa memeriksa penyakit yang mendasarinya.

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer