Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP
Dosen S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Genderang perang terhadap pelaku pembekaran hutan telah ditabuh keras. Presiden Prabowo Subianto menggebrak panggung hukum nasional dengan mendorong agar pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama korporasi nakal, dijerat dengan pidana berat, yakni ditetapkan sebagai terorisme ekologi.
Istilah terorisme ekologi ini bukan sekadar metafora politik atau retorika pemanis pidato. Ini adalah pergeseran paradigma fundamental dalam melihat kejahatan lingkungan di Indonesia. Selama berdekade-dekade, perusakan hutan berkedok pembukaan lahan sering kali hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana ringan dengan denda yang dengan mudah dibeli oleh para taipan yang berdiri di balik kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit.
Sikap tegas memang harus diambil tatkala karhutla sudah tidak bisa ditoleransi. Bisa dibayangkan, apa yang harus dilakukan ketika kabut asap trus muncul dan mencekik paru-paru anak-anak di Sumatra dan Kalimantan, serta memicu protes diplomatik dari negara tetangga? Setiap kali musim kemarau tiba, langit di atas Sumatra dan Kalimantan yang semula berwarna biru perlahan digantikan oleh kelabu pekat yang menyesakkan dada. Di jalan-jalan, anak-anak sekolah terpaksa mengenakan masker, rumah sakit dipenuhi pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan bahkan aktivitas ekonomi lumpuh. Karhutla bukan lagi sekadar bencana alam tahunan, tetapi ini adalah kejahatan lingkungan struktural yang saban tahun berulang tanpa ada tanda-tanda akan mereda sepenuhnya.
Tidak Mudah
Pemerintah tidak mungkin menganggap karhutla hanya persoalan yang remeh. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, kejahatan lingkungan kini ditempatkan setara dengan aksi teror yang mengancam stabilitas nasional dan keselamatan massal. Langkah berani Presiden Prabowo ini tentu patut diapresiasi, namun jalan menuju pembersihan total dari terorisme ekologi ini dipastikan tidak akan mulus.
Selama ini, korporasi di balik kasus karhutla umumnya masih melenggang bebas. Upaya penegakan hukum yang dijalankan seringkali justru digiring pada kambing hitam yang bukan pelaku sesungguhnya. Para petani lokal yang membuka lahan dengan cara membakar, mereka ditangkap, diadili secara kilat, dan diekspose di depan media sekadar mendemonstrasikan bahwa hukum telah ditegakkan. Namun, kita semua tahu bahwa membakar beberapa hektar lahan untuk menyambung hidup tidak akan menciptakan kabut asap lintas batas yang mampu melintasi Selat Malaka.
Di balik kasus karhutla yang masif, sebetulnya ada kekuatan modal yang jauh lebih besar. Di sana ada pelaku pemodal berskala besar dan mesin-mesin penggerak yang mengeruk keuntungan triliunan rupiah di balik abu hitam hutan kita. Mereka adalah korporasi skala besar, sang "naga" yang memegang konsesi lahan jutaan hektar. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa memburu dan menjerat korporasi pelaku karhutla selalu menempuh rute yang panjang, melelahkan, dan sering kali berakhir antiklimaks.
Di atas kertas, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup progresif. Kita mengenal asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Asas ini secara teori menyatakan bahwa korporasi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat usaha mereka tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Hukumnya sederhana dan jelass, jika lahan konsesi korporasi terbakar, maka mereka harus bertanggung jawab. Titik.
Namun, dalam praktiknya di ruang sidang, asas ini kerap kali dikalahkan oleh kelihaian pengacara korporasi dan proses penegakan hukum itu sendiri yang menyimpang. Korporasi sering kali berkilah dengan argumen force majeure atau keadaan memaksa. Mereka mengambinghitamkan fenomena alam seperti El Nino, tindakan sabotase oleh masyarakat adat, atau berdalih bahwa kebakaran yang terjadi adalah akibat api yang berasal dari luar lahan konsesi mereka. Akibatnya, perdebatan hukum bergeser dari tanggung jawab mutlak menjadi perdebatan kausalitas yang rumit dan memakan waktu bertahun-tahun. Secara garis besar, ada tiga kendala utama yang membayangi upaya pemerintah memburu teorisme ekologi.
