Oleh: Dr. Ir. Suprapti Tri Astuti, ST., MT
Kepala Bappeda Kalsel
Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari berapa banyak program yang dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar program tersebut memberikan dampak dan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Itulah prinsip dan arah pembangunan Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Melalui visi “Kalsel Bekerja”, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan yang memiliki sasaran dan indikator terukur dalam RPJMD 2025–2029.
Dalam perspektif perencanaan pembangunan, sebuah program dikatakan berhasil bukan hanya ketika kegiatannya selesai, tetapi ketika menghasilkan manfaat. Pembangunan infrastruktur, misalnya, tidak berhenti pada tersedianya jalan atau konektivitas baru.
Outcome atau dampak yang ingin dicapai adalah meningkatnya mobilitas masyarakat, terbukanya akses ekonomi, semakin mudahnya masyarakat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan, serta menurunnya kesenjangan antarwilayah. Demikian pula dengan pembangunan sumber daya manusia.
Keberhasilannya tidak semata-mata dilihat dari jumlah sekolah, fasilitas kesehatan, atau kegiatan pelatihan yang dibangun, tetapi dari meningkatnya kualitas manusia Kalimantan Selatan.
Data menunjukkan bahwa IPM Kalsel meningkat dari 75,19 pada 2024 menjadi 76,10 pada 2025. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,16 persen. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan hingga sekitar 3,8 persen.
Angka-angka tersebut tentu bukan tujuan akhir. Ia merupakan indikator untuk membaca apakah kebijakan yang dirancang pemerintah mulai menghasilkan perubahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, manfaat pembangunan menjangkau kelompok masyarakat yang rentan, dan konektivitas antarwilayah semakin memperkuat aktivitas ekonomi.
Karena itu, Bappeda memandang evaluasi pembangunan harus terus bergeser dari pendekatan output oriented (target realisasi) menuju outcome oriented (dampak nyata). Setiap program prioritas harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apa manfaatnya bagi masyarakat, perubahan apa yang ditimbulkan, siapa yang merasakan manfaatnya, dan seberapa besar dampaknya?
