
Oleh: Syaifullah, M.Pd
Pembina Lembaga Pers Mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sebetulnya bukan hal yang baru. Akan tetapi, kasus pelecehan yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) agak berbeda. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan 16 mahasiswa FH UI belum lama ini adalah fenomena cyber sexual harassment
pelecehan seksual di ruang siber ini tidak banyak dipersoalkan. Ini adalah bentuk pelecehan seksual di media sosial yang menjadi pandemi senyap yang merusak kesehatan mental dan martabat korban. Ruang digital Indonesia hari ini adalah sebuat panggung kontradiksi yang luar biasa. Di satu sisi, ia menjadi katalisator bagi demokratisasi informasi dan pemberdayaan ekonomi. Namun di sisi lain, ia telah bermetamorfosis menjadi rimba yang kian tidak ramah, terutama bagi perempuan dan remaja.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni PPA), tercatat 7.842 kasus kekerasan pada anak hanya dalam kurun waktu januari hingga juni 2024, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan. Di balik angka-angka yang menggetarkan ini, tersembunyi sebuah ancaman laten yang kian masif. Cyber sexual harassment atau pelecehan seksual di dunia maya.
Fenomena ini bukan sekadar gangguan teknik di media sosial, melainkan manifestasi dari pergeseran dinamika kejahatan modern. Media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap bagaimana pelecehan seksual dilakukan, mulai dari online grooming, sextortion, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual dissemination of intimate images). Namun, ironisnya, realitas pahit ini sering kali berbenturan dengan tembok keheningan.
Banyak korban yang memilih diam bukan karena mereka tidak terluka, melainkan karena takut akan sigma sosial, kurangnya edukasi hukum, serta kekhwatiran bahwa pelaporan formal justru akan memperumit keadaan.
Paradoks Hukum dan Keadilan Digital
Jika kita menilik dari kacamatan legalitas, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan instrumen hukum. Dalam perspektif hukum pidana posistif, pelaku kekerasan seksual siber dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga regulasi yang paling progresif saat ini, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS secara khusus memberikan harapan baru karena tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
Menariknya, urgensi perlindungan ini juga selaras dengan perspektif hukum pidana Islam. Dalam diskursus hukum Islam, perilaku pelecehan seksual dikategorikan sebagai fahisyah dan merupakan bagian dari jarimah (tindak pidana) yang dikenakan sanksi ta’zir. Landasan utamanya adalah prinsip maqasid al-syari’ah, khususnya hifz al-ird atau perlindungan terhadap kehormatan manusia. Integrasi antara hukum positif yang modern dengan nilai-nilai hukum islam yang menekankan moralitas dan martabat manusia seharusnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif.
Mengapa angka kekerasan tetap melonjak? Masalahnya terletak pada jurang antara ketersediaan aturan (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Kegagalan sistem hukum formal dalam merespons lapora korban dengan empati sering kali mendorong korban menempuh jalur alternatif yang kini dikenal sebagai “keadilan digital”.
Pengadilan Massa atau Katarsis?
Ketika jalur formal terasa buntu dan dingin, media sosial menjadi ruang kontestasi bagi korban untuk menyuarakan luka mereka. Muncul seperti fenomena aktivisme tagar (hashtag activism) seperti “KitaAgni”, “SaveIbuNuril”, hingga “SahkanRUUPKS. Aktivisme ini bukan sekadar tren digital, melainkan upaya mendokumentasikan suara, menghubungkan cerita-cerita yang terfragmentasi, dan menggalang solidaritas publik agar kasus tersebut mendapatkan perhatian aparat.



