
Oleh: Suryanto*
Korupsi tidak selalu muncul di lorong gelap birokrasi. Ia justru dapat berkembang di ruang paling terang: kantor pejabat tinggi, lembaga strategis, pelayanan publik, dan program unggulan pemerintah yang setiap waktu masuk dalam wacana medsos.
Belum lama ini, publik dikejutkan oleh dua perkara dalam waktu berdekatan. Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menahan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, bersama dua mantan pejabat BGN. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Sehari berikutnya, 4 Juni 2026, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan sistematis terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing pada 2023–2024. Perlu ditekankan, bahwa kedua perkara itu tidak berkaitan. Dan semua tersangka memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
Dari kedua kasus penangkapan ini, mengandung pesan yang sulit diabaikan. Korupsi bukan hanya terjadi pada tingkat pelaksana. Ia diduga telah menjangkau pejabat dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Karena itu dapat diistilahkan sebagai korupsi di jantung kekuasaan.
Bukan Sekadar Kesalahan Individu
Setelah seorang pejabat ditangkap, pemerintah biasanya segera menunjuk pengganti. Namun, umumnya terjadi kesalahan terbesar di lapangan. Korupsi seolah dianggap semata-mata akibat munculnya satu atau dua orang yang melakukan jahat.
Perlu digarisbawahi bahwa korupsi sangat jarang dilakukan sendirian. Ia membutuhkan kewenangan besar, prosedur yang dapat dimanipulasi, bawahan yang takut berbicara, pengawasan lemah, serta budaya organisasi yang menempatkan loyalitas kepada atasan di atas kepatuhan terhadap aturan.
Dalam perkara BGN, penyidik menduga terdapat yayasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis, tetapi tetap diloloskan melalui manipulasi verifikasi. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya siapa yang menandatangani dokumen. Publik perlu mengetahui siapa yang mengusulkan, memverifikasi, menyetujui, dan memperoleh keuntungan.



