Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Korupsi di Jantung Kekuasaan

a
Penulis: admin❯
Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Airlangga Surabaya
Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Airlangga Surabaya

Advertisement

 

Oleh: Suryanto*

Korupsi tidak selalu muncul di lorong gelap birokrasi. Ia justru dapat berkembang di ruang paling terang: kantor pejabat tinggi, lembaga strategis, pelayanan publik, dan program unggulan pemerintah yang setiap waktu masuk dalam wacana medsos. 

Advertisement

Belum lama ini, publik dikejutkan oleh dua perkara dalam waktu berdekatan. Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menahan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, bersama dua mantan pejabat BGN. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Sehari berikutnya, 4 Juni 2026, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan sistematis terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing pada 2023–2024. Perlu ditekankan, bahwa kedua perkara itu tidak berkaitan. Dan semua tersangka memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Dari kedua kasus penangkapan ini, mengandung pesan yang sulit diabaikan. Korupsi bukan hanya terjadi pada tingkat pelaksana. Ia diduga telah menjangkau pejabat dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Karena itu dapat diistilahkan sebagai korupsi di jantung kekuasaan.

Advertisement

Bukan Sekadar Kesalahan Individu

Setelah seorang pejabat ditangkap, pemerintah biasanya segera menunjuk pengganti. Namun, umumnya terjadi kesalahan terbesar di lapangan. Korupsi seolah dianggap semata-mata akibat munculnya satu atau dua orang yang melakukan jahat.

Perlu digarisbawahi bahwa korupsi sangat jarang dilakukan sendirian. Ia membutuhkan kewenangan besar, prosedur yang dapat dimanipulasi, bawahan yang takut berbicara, pengawasan lemah, serta budaya organisasi yang menempatkan loyalitas kepada atasan di atas kepatuhan terhadap aturan.

Dalam perkara BGN, penyidik menduga terdapat yayasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis, tetapi tetap diloloskan melalui manipulasi verifikasi. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya siapa yang menandatangani dokumen. Publik perlu mengetahui siapa yang mengusulkan, memverifikasi, menyetujui, dan memperoleh keuntungan.

Advertisement
Editor : Muhammad Rizky

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer