Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Utang dan Ruang Fiskal Kita

a
Penulis: admin❯
Bagong Suyanto
Bagong Suyanto

Advertisement

Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

Utang pemerintah terus membengkak. Hingga 31 Maret 2026, nomimal utang pemerintah dilaporkan hampir menyentuh 10 ribu triliun atau tepatnya Rp 9.920,42 triliun –sebuah angka yang benar-benar fantastis. Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang ditetapkan 60% dari PDB, tetapi rasio utang di level 40,75% sesungguhnya sudah masuk lampu merah.

                Ketika suku bunga global tinggi dan beban pembayaran bunga pinjaman terus naik, maka perlu diwaspadai dampaknya pada tekanan fiskal yang mengancam APBN. Ruang belanja produktif bisa dipastikan akan mengalami pengurangan karena meningkatnya pembayaran bunga utang karena kenaikan nilai tukar dolar AS. Pelemahan rupiah di mana nilai tukarnya sempat tembus Rp 17.400 per dolar AS, tentu akan meningkatkan tekanan pengelolaan utang, terutama utang valas

Advertisement

Mewaspadai Utang

Di pertengahan tahun 2026, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan naik hingga 5,61%, tetapi di saat yang sama beban utang yang ditanggung juga kian menjulang. Bukan sekadar soal nominal angkanya, namun yang perlu diwaspadai adalah bagaimana utang ini menggerogoti ruang fiskal kita dan membatasi kemampuan pemerintah untuk bermanuver mengeksekusi pelaksanaan berbagai program pembangunan untuk masyarakat.

Indonesia saat ini sedang menghadapi apa yang disebut dengan istilah debt wall atau dinding utang yang tertinggi dalam sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, akselerasi penambahan utang pemerintah luar biasa. Tahun 2026 ini Indonesia benar-benar harus berpikir seribu kali dalam pengelolaan utang agar tidak membebani. Tahun 2026 menjadi titik krusial karena utang yang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp 833,96 triliun. Angka ini adalah akumulasi dari surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Advertisement

Ketika utang jatuh tempo menumpuk, sementara pemasukan dari pajak tidak seperti yang diharapkan, maka tidak banyak pilihan yang tersedia. Cara paling mudah untuk membayar utang adalah dengan mengajukan pinjaman atau menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama. Tetapi, ini adalah sebuah skema refinancing yang sangat berisiko karena seperti mekanisme gali lubang tutup lubang.

                Beban utang pemerintah yang tinggi tentu akan berisiko menimbulkan beban bunga yang tinggi, menurunkan kemampuan investasi publik, dan memicu risiko gagal bayar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meskipun rasio utang pemerintah masih di bawah 60% PDB, tren kenaikan utang ini mencemaskan, karena meningkatkan kerentanan terhadap gejolak ekonomi global, melemahkan nilai tukar rupiah, dan mengurangi anggaran pembangunan. Sejumlah risiko yang menghantui di balik utang pemerintah yang terus naik adalah:

Pertama, meningkatnya utang pemerintah cepat atau lambat akan berdampak pada nilai tukar rupiah. Utang luar negeri yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap pelemahan rupiah. Kewajiban membayar utang yang mengacu pada suku bunga global, tentu akan menyebabkan tekanan terhadap APBN meningkat karena kita harus membayar cicilan utang dan utang pokok dalam bentuk dolar AS.

Pemerintah diproyeksikan harus mengalokasikan dana hingga Rp 599,44 triliun pada 2026 hanya untuk membayar bunga utang. Angka tersebut naik 8,6% dari outlook tahun 2025 yang sebesar Rp 552,14 triliun. Jika pembayaran bunga digabung dengan cicilan pokok, proporsi pendapatan negara yang tersedot untuk kewajiban utang diperkirakan menembus 45%. Fenomena ini menggambarkan adanya inefisiensi masif dalam struktur APBN, di mana mendekati separuh hasil pungutan pajak hanya untuk membayar utang.

Kedua, ruang fiskal niscaya akan menyempit. Beban bunga utang saja diperkirakan menyedot sekitar Rp599,44 triliun pada 2026. Angka ini setara dengan 22,2% dari total pendapatan perpajakan. Bisa dipastikan ketika beban angsuran yang harus dibayar begitu besar, maka alokasi APBN untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus berebut ruang dengan kewajiban pembayaran utang. Bukan tidak mungkin akibat kewajiban membayar utang, kebutuhan masyarakat akan layanan publik dan infrastruktur menjadi terhambat.

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer