
(Analisis Penerapan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional Dikaitkan dengan Perubahan Status Kerugian BUMN dan Pengurus BUMN Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN)
Oleh: Hendra. A
Advokat dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan perubahan mendasar terhadap konstruksi hukum mengenai kedudukan BUMN, khususnya terkait status kekayaan negara yang dipisahkan dan kedudukan direksi maupun komisaris BUMN. Perubahan tersebut secara normatif memperlihatkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan administrasi negara menuju pendekatan korporasi modern yang menempatkan BUMN sebagai entitas bisnis yang tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Ketentuan tersebut dapat terlihat merujuk Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan lagi merupakan kerugian keuangan negara. Norma tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, sebab selama ini unsur “merugikan keuangan negara” merupakan unsur utama dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan diubahnya definisi tersebut, maka timbul persoalan mengenai keberlanjutan konstruksi hukum perkara korupsi yang selama ini didasarkan pada kerugian BUMN sebagai kerugian negara.
Selanjutnya selain perubahan mengenai kerugian negara, Pasal 9G Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga menentukan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Ketentuan ini berdampak langsung terhadap ruang lingkup kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat sebagian besar penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN sebelumnya didasarkan pada status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban etik dan administratif tertentu, termasuk pelaporan LHKPN.
Bahwa dalam perspektif hukum pidana, perubahan norma tersebut harus dianalisis secara sistematis dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang menyatakan:
“Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.”
Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari asas lex mitior dan asas keadilan hukum pidana modern yang menghendaki agar seseorang tidak lagi menjalani pidana apabila undang-undang baru telah menghapus sifat pidana dari perbuatannya.

