
Oleh: M Rezky Habibi R
Pegiat Hukum dan Kepemiluan
Salah satu tolak ukur suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis, lantas seperti apa yang dimaksud pilkada yang demokratis. Pilkada demokratis tidak hanya sekedar pemilih bebas memilih pilihannya dibilik suara tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak manapun.
Lebih jauh, pilkada yang demokrasi juga ditentukan oleh setiap proses (tahapan-tahapan) pilkada yang berjalan sesuai koridor hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 1/2015 (baca;UU Pilkada) dan menindak atas pelanggaran terhadap koridor hukum yang telah ditetapkan.
Terkait penegakan hukum pilkada pada masa tahapan, UU Pilkada memberikan 2 (dua) kewenangan mahkota kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam tugas mengawasi jalannya tahapan pilkada.
2 (dua) kewenangan tersebut pertama; menyelesaikan sengketa (baik sengketa antarpeserta pilkada atau antara peserta pilkada dan penyelenggara pilkada). Kedua; menyelesaikan pelanggaran administrasi.
Berkaitan dengan kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi yang diatur dalam pasal 138 sd pasal 141 UU Pilkada, dalam alur penegakan hukumnya Bawaslu hanya menerbitkan produk hukum berupa rekomendasi atas hasil kajian pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti memeriksa dan memutus dengan telaah menggunakan Peraturan KPU 15/2024.
Dengan kata lain, proses penegakan hukum administrasi pilkada melibatkan 2 (dua) lembaga penyelenggara sekaligus yaitu Bawaslu dan KPU, dan KPU memiliki kedudukan sebagai penentu dalam penegakan hukum administrasi pilkada.
Ini mengingat rekomendasi Bawaslu akan diperiksa kembali untuk diputuskan oleh KPU, apakah sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran. Ibarat kekuasaan yudikatif, KPU seakan menjadi pengadilan banding atas rekomendasi Bawaslu. Hal ini seakan mereduksi prinsip kesetaraan penyelenggara pemilu.
Padahal, jika ditarik ke belakang 2 (dua) lembaga ini dibentuk dilatarbelakangi atas 2 (dua) pokok tugas yang berbeda, Bawaslu untuk mengawasi jalannya pilkada dengan penegakan hukum sedangkan KPU untuk melaksanakan teknis penyelenggaraan pilkada.
Hal ini nampak memiliki perbedaan yang tajam apabila dibandingkan dengan proses penegakan hukum administasi dalam pemilihan umum (pemilu). Pada pasal 461 sd 462 Undang Undang 7/2017 (baca; UU Pemilu), alur penegakan hukum administrasi pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.
Dengan kata lain, domain penegakan hukum administratif pemilu didesain terfokus hanya pada 1 (satu) lembaga penyelenggara yaitu Bawaslu, sedangkan KPU hanya berkewajiban menindaklanjuti putusan Bawaslu. Hal ini meneguhkan tugas Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu dengan penegakan hukum dan tugas KPU untuk melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu. Hal yang tidak berbanding lurus dengan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum administrasi pilkada.
Sinkronisasi Penegakan Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 104/PUU-XXIII/2025 menjadi penanda penting dalam mengakhiri ketidaksinkronan kewenangan penegakan hukum administrasi oleh Bawaslu dalam pengawasan pilkada dan pemilu.
Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 yang pada salah satu amarnya merubah makna “rekomendasi” menjadi “putusan” dalam pasal 139 UU Pilkada, maka pasca putusan MK pasal tersebut maknanya telah berubah dan dibaca menjadi “Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pilkada”.
Konsekuensi dari perubahan membuat “rekomendasi” menjadi “putusan”, akan meningkatkan daya ikat keberlakuan hasil penegakan hukum dari Bawaslu yang mewajibkan KPU untuk melaksanakan tanpa perlu melakukan pemeriksaan kembali atas putusan yang telah diputuskan oleh Bawaslu.
Dalam pada itu, hemat penulis perubahan dari produk hukum rekomendasi menjadi putusan juga membawa konsekuensi terhadap alur penegakan hukum administrasi pilkada yang sebelumnya dilakukan melalui proses pemanggilan, klarifikasi, pembuatan kajian, dan rekomendasi. Kini menjadi diselesaikan melalui proses adjudikasi/persidangan seperti dalam penegakan hukum administrasi pemilu, ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum pilkada.
Sehingga ke depan, salah satu kewenangan penegakan hukum administrasi pilkada yang fundamental oleh Bawaslu seperti menangani dugaan pelanggaran pasal 71 UU Pilkada yang dilakukan calon petahana yang berujung pada diskualifikasi akan lahir dari produk hukum berupa putusan yang disidangkan dengan prinsip keterbukaan.
Hal diatas nampak dari pesan MK pada bagian akhir dalam pertimbangan [3.15] …Demikian halnya terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan Pemohon namun terdampak oleh putusan a quo maka keberlakuannya harus menyesuaikan dengan amar putusan a quo…
Lebih jauh dalam pertimbangan hukum, MK juga menyinggu Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada. Dengan tidak ada perbedaan rezim dimaksud, maka aturan main penegakan hukum administrasi dalam pilkada dan pemilu juga harus seragam tanpa menimbulkan perbedaan pengaturan.
Pada sisi lain, MK juga menyampaikan pesan kepada pembentuk undang-undang dalam pertimbangan [3.16] pada pokoknya, pembentuk undang-undang perlu segera merevisi atau melakukan perubahan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu, khususnya harmonisasi substansi hukum pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dengan substansi hukum pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.
Dalam konteks negara hukum, Pembentuk Undang-Undang tentu perlu menjawab putusan ini dengan segera merivisi Undang-Undang, agar penegakan hukum pemilu dan pilkada tidak menimbulkan ketidaksegaraman dan kurun waktu yang masih cukup panjang ini semestinya menjadi ruang yang cukup untuk dilakukan.
Jika tidak berlebihan, putusan MK ini menjadi kado penting bagi penyelenggara (Bawaslu) dalam ikhtiar penegakan hukum pilkada yang berintegritas pada momentum HUT ke-80 indonesia.
Pekerjaan Rumah Bawaslu
Dengan telah dilakukannya penataan terhadap substansi hukum penegakan hukum administrasi pilkada dengan pemilu oleh MK sebagaimana diatas, maka faktual tantangan juga muncul pada struktur hukum (dalam hal ini Bawaslu) yang akan melaksanakan kewenangan ini.
Peningkatan dari segi substansi hukum juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sdm) terhadap struktur hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten serta Kota. Hal ini agar, pelaksanaan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pilkada mencerminkan putusan yang berkeadilan.



