
Oleh: Yuzan Noor
Pemerhati Sosial dan Pemerintahan/Akademisi STIA Tabalong
Marak terjadinya kasus korupsi di Indonesia, bagai peristiwa rutin yang selalu menghiasi pemberitaan di media massa. Memang pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh Pejabat Negara/ aparatur pemerintah ( birokrasi ), namun tak sedikit juga melibatkan oknum di luar pemerintahan. Dari catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) , kasus korupsi dan tersangkanya dari tahun 2019 ( 271 kasus dan 580 tersangka ) terus meningkat di tahun 2023 ( 791 kasus dan 1.695 tersangka ). Tercatat pula bahwa Pelaku ( komunitas/oknum ) tindak pidana korupsi dilakukan oleh hampir semua elemen , dari tahun 2004 sampai tahun 2023 Pelaku korupsi : Swasta 430 kasus, Aparatur Pemerinah (PNS) Eselon I sampai eselon IV 371 kasus, anggota DPR-RI/DPRD 344 kasus, Bupati/Walikota/wakilnya 163 kasus, Menteri/Kepala Lembaga 39 kasus, Hakim 31 kasus, Gubernur 25 kasus, Pengacara 18 kasus, Jaksa 13 kasus, Komisioner 8 kasus, Korporasi 8 kasus, Polisi 5 kasus, Duta Besar 4 kasus. Belum lagi tentang Dana Desa , rata-rata setiap desa mendapat kucuran dana lebih dari 1 (satu) hingga 4 (empat) Miliar/tahun dari APBN, dan hampir di setiap Kabupaten ada terjadi penyelewengan /penyalahgunaan Dana Desa tersebut.
Tahun 2024 dalam liga korupsi di Indonesia ada 2 ( dua ) korporasi yang memegang peringkat tertinggi dalam kasus korupsi, yaitu : PT.Pertamina dengan total kerugian negara Rp. 968, 5 Triliun dan PT.Timah dengan kerugian negara sebesar Rp. 300 Triliun. Kemudian dalam satu semester tahun 2025 ini , ada 3 (tiga) kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung yakni : Kasus EDC BRI dengan nilai pengadaan Rp 2,1 Triliun, kasus CPO Wilmar dengan nilai sitaan Rp.11,8 Triliun dan kasus di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan kerugian negara Rp.11,7 Triliun.
Kita pasti ingat ada beberapa Mantan Menteri Agama yang tersangkut/tersangka kasus korupsi, dan kasus aktual di pertengahan tahun 2025 ini pelaku korupsi adalah Nur Afifah Baqis, seorang wanita berumur 24 tahun yang “dinobatkan” sebagai pelaku korupsi termuda di Indonesia. Afifah kesehariannya menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan. Mengapa tindak pidana korupsi masih saja terjadi .?
Dari berbagai pendapat para ahli dan banyak faktor penyebab terjadinya korupsi, hanya ada satu yang paling mendasar yaitu sangat lemahnya integritas seseorang hingga melakukan perbuatan korupsi. Integritas menurut Palanski dan Yamaarino (2007), adalah “ Konsistensi kata-kata dan tindakan, serta kepatuhan terhadap standar moral dan etika” . Secara sederhana pengertian integritas merupakan keselarasan antara niat, fikiran, prilaku/tindakan dengan nilai moral, etika dan agama/keyakinan yang dianut .
Dari data dan narasi di atas, jelas menunjukkan bahwa perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang/pribadi yang berumur (tua) tapi juga dapat melanda yang muda. Tindakan Korupsi juga bisa terjadi pada figur yang paham tentang nilai keagamaan, apalagi yang awam. Perilaku menyimpang Atau menyelewengkan posisi/jabatan lalu melakukan tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Pegawai rendahan, namun menjerumuskan pejabat politik/pimpinan tinggi birokrasi pemerintahan, dan tak mau kalah oknum swasta/pengusaha pun ikut-ikutan mempermainkan uang negara. Namun yang paling miris para penegak hukum juga tergoda untuk mengambil peran memperkaya diri melalui tindakan korupsi. Dari oknum/figur pelaku tindak pidana korupsi tersebut hampir dapat dipastikan semuanya mempunyai basik pendidikan menengah bahkan ada yang menyandang jabatan/pangkat akademik tertinggi atau posisi/strata sosial/ keagamaan yang terhormat di tengah masyarakat.
Siapakah yang dapat terhindar dari perbuatan korupsi.?, mungkin jawabannya adalah orang yang dalam aktifitasnya tidak bersentuhan langsung dengan keuangan negara/daerah, namun hal itu tidaklah cukup karena bisa saja seseorang yang bukan pelaku perbuatan korupsi namun turut serta menikmati hasil korupsi. Hanya pribadi sejati yang mampu menghindari perbuatan korupsi. Pribadi sejati adalah “figur seseorang yang memiliki integritas, kejujuran dan keselarasan antara kata-kata dan tindakan”. Pribadi sejati tidak berpura-pura atau menyembunyikan diri di balik topeng. Karakteristik Pribadi Sejati meliputi : KEJUJURAN, berbicara dan bertindak dengan jujur. INTEGRITAS, memiliki konsistensi/ komitmen yang sangat kuat, keselarasan antara nilai-nilai dan tindakan., OTENTIK, menjadi diri sendiri, tidak berpura-pura atau menyembunyikan diri., TANGGUNG JAWAB, berani bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.
Dalam situasi dan kondisi negara yang tidak baik-baik saja, sekarang ini sangat diperlukan figur-figur Pribadi Sejati, karena : 1. Dapat membantu membangun kepercayaan dengan orang lain., 2. Mampu meningkatkan kredibilitas dan reputasi., 3. Dapat mengurangi stress karena tidak perlu berpura-pura atau menyembunyikan diri.
Dalam konteks pencegahan perbuatan korupsi , ada beberapa contoh sikap seseorang yang memiliki Pribadi Sejati , antara lain : 1. Mampu berbicara dengan jujur tentang kesalahannya dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama., 2. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hidup beragama, bahkan dalam situasi yang sulit., 3. Jika dalam kapasitas sebagai pemimpin, mampu memberi contoh perilaku yang baik dan benar, keteladanan pola hidup sederhana (tidak glamour)., 4. Bila dalam posisi selaku bawahan, taat pada aturan, utamakan kebutuhan hidup bukan mengejar gaya hidup, tidak loyalitas buta dan tidak “asal bapak/ibu senang “, berani berbeda pendapat dan sikap dengan pimpinan ketika pimpinan menyuruh dan akan mengambil kebijakan/keputusan yang menyimpang dari aturan.
Figur-figur seperti Jenderal Hoegeng (mantan Kapolri) , Baharuddin Lopa (mantan Jaksa Agung), dan Artidjo Alkostar (mantan Hakim Agung) adalah segelintir Aparat Penegak Hukum yang sudah almarhum dan terkenal memiliki Integritas , sehingga pantas kepada beliau-beliau disebut sebagai Pribadi Sejati.
Karena komunitas anggota legislative menempati urutan ke 3 (tiga) dengan 344 kasus korupsi, maka pesan khusus kepada para wakil rakyat dari pusat (DPR-RI) sampai ke daerah (DPRD Prov/Kab/Kota), jika selama ini anda merasa berada di Zona Nyaman (Legislative Happy), Maka ke depannya agar lebih berhati-hati melaksanakan tugas dan amanah dari rakyat . KPK sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-2/2024 yang intinya “berhentilah bermain pokir dan legislator jangan jadi makelar proyek”. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat konferensi Pers tanggal 16 Juli 2025, mengatakan “Pokir itu legal, tapi banyak diselewengkan, kami banyak menerima laporan soal permintaan fee, pengondisian pemenang proyek, hingga intervensi langsung ke OPD. Ini yang harus dihentikan”.
Akhirnya, kepada kita semua teruslah melakukan pengawasan masyarakat (waskat), jadilah aparatur negara yang taat pada norma/aturan agama , banyak-banyaklah mengingat Allah SWT/Tuhan YME, sehingga menjadi Pribadi Sejati yang kuat mampu menghindari godaan dan perbuatan korupsi yang dampak dan pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Semoga.



