Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peluang Pajak Judol di Indonesia

a
Penulis: admin❯
Muhammad Rifqi Saifudin
Muhammad Rifqi Saifudin

          Oleh: Muhammad Rifqi Saifudin
          ASN Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin


Advertisement

Ada lebih dari 209 ribu transaksi terkait judi online (judol) sepanjang tahun 2024 menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Total nilai transaksinya mencapai Rp359 triliun. Angka fantastis ini apabila ditagih pajaknya akan meningkatkan tax ratio Indonesia dan berperan besar dalam penerimaan negara. Apakah peluang pajak judol ini harus diambil?

Judol dari Sisi Perdata

Judol dari sisi perdata adalah bagian dari kesepakatan perdata yang melibatkan sejumlah pihak. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata menyebutkan empat syarat kesepakatan perdata dianggap sah, yaitu kesepakatan para pihak; para pihak cakap kegiatan; sepakat atas sesuatu; dan kesepakatan tidak boleh melanggar aturan alias klausa halal. Apakah judol memenuhi semua syarat tersebut? Tidak.

Syarat klausa halal tidak dapat dipenuhi karena transaksi judol dilarang hukum pidana berdasarkan asas legalitas. Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Larangan juga tertera pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ini artinya perjanjian dari aktivitas judi tidak sah dan batal demi hukum, aparat penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana karena ada pelanggaran hukum pidana. Keuntungan atas transaksi judol juga dapat disita negara karena hal tersebut. UU ITE juga mengatur bahwa ada sanksi denda yang bisa dikenakan terhadap pelaku judol.

Judol Menurut UU PPh

Berbicara dari sisi perdata jelas bahwa judol adalah aktivitas melanggar hukum. Namun, UU Pajak Penghasilan (UU PPh) menjelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Jelaslah bahwa semua penghasilan yang menambah kekayaan termasuk judol dapat dikenakan pajak.

Advertisement

Pengenaan pajak dapat diberikan baik kepada pelaku judol ataupun platform. Indonesia menerapkan konsep world wide income dalam memajaki penghasilan. Ini artinya wajib pajak dalam negeri (WPDN) dikenai pajak atas penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Wajib pajak luar negeri (WPLN) dikenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengenaan pajak terhadap judol dapat menjadi langkah pemerintah untuk melacak aliran uang judol. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menggali aktivitas lain yang berkaitan untuk mendapatkan potensi penerimaan negara. Selama aktivitas judol tidak terungkap oleh aparat hukum, penghasilannya dapat dikenakan pajak. Apabila petugas pajak saat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan menemukan transaksi yang belum dilaporkan atau dibayarkan pajaknya maka dapat ditagih, tidak memandang dana yang didapat berasal dari aktivitas legal maupun ilegal.

Haram, Tetaplah Haram

Walaupun dari sudut pandang UU PPh dimungkinan pengenaan pajak terhadap judol, nyatanya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mengenakan pajak atas transaksi ilegal, termasuk judol. Judol membawa dampak negatif kepada masyarakat. Mengenakan pajak atas transaksi ini sama saja dengan merestui keuntungan dari judi. Padahal, banyak yang jatuh ke lubang kemiskinan karena judi.

Ribuan transaksi dengan triliunan nilainya menunjukkan judol menjadi aktivitas yang marak terjadi di tanah air. Saat ini pemerintah mencoba untuk mengatasi hal ini dengan melakukan pemblokiran akses terhadap situs tersebut.

Advertisement

Selain pemblokiran, pemerintah juga harus melihat akar masalah dari judi, salah satunya ekonomi. Hanya melakukan pemblokiran tanpa memberantas akarnya akan tetap membuat judol subur di Indonesia. Pajak atas judol bukanlah cara memberantas, malah bisa menjadi pupuk untuk kesuburan judi. Walaupun pengenaan pajak judol dapat menjadi langkah melacak aliran transaksi, ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

Mengenakan pajak terhadap judol mungkin menambah penerimaan negara, tetapi efek samping yang dihasilkan akan membuat pengeluaran negara juga bertambah. Bertambahnya masyarakat miskin membuat pemerintah harus mengeluarkan bantuan yang lebih sehingga bertambahnya penerimaan tidak berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan.

Belum lagi reaksi masyarakat atas pajak judol. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi moralitas sehingga pengakuan judol sebagai penghasilan akan mencoreng hal tersebut. Lebih lanjut hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Bukan tidak mungkin penerimaan pajak dari sektor lain malah tergerus karena wajib pajak tidak ingin membayar pajak kepada institusi yang memungut pajak dari judol.

Peluang pajak judol terlihat menggiurkan kalau dilihat hanya dari segi penerimaan. Nyatanya, efek samping yang dihasilkan jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Ada banyak ekonomi bawah tanah lain yang bisa digali selain dari judol dan aktivitas ilegal. DJP dapat menggali aktivitas ekonomi legal yang selama ini belum tersentuh. Pajak judol, gak dulu deh.

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer