
Oleh: Budi Heriyanto
Alumni Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Terbuka
Kejahatan kerah putih merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan pelaku kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan dibidang ekonomi atau yang berkaitan dengan keuangan. Kejahatan kerah putih dapat dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau institusi ataupun lembaga. Istilah “kerah putih” mengacu kepada pelaku kejahatan ini yang biasanya sering mengenakan pakaian formal seperti kemeja berkerah putih, yang umumnya dipakai dalam lingkungan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis dan profesi profesional.
Kejahatan kerah putih atau yang lebih dikenal dengan sebutan white collar crime adalah sebuah kejahatan yang tergolong sangat rapi dan halus. Jenis kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya bahkan sampai dikatakan “kejahatan orang berdasi” sebab pelaku dipandang sebagai warga yang jujur dalam kehidupan sehari-hari (Adam 1987). Lalu seperti apa dan bagaimana kejahatan kerah putih tersebut dilakukan oleh pelaku ? Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan kerah putih diantanya adalah korupsi dan penipuan. Dalam tulisan ini penulis akan mengaitkan dengan kasus dugaan korupsi atau penipuan yang membawa nama perusahaan BUMN yaitu Pertamina. Dimana salah satu anak usaha PT. Pertamina tersebut yaitu PT. Pertamina Patra Niaga yang dalam hal ini Riva Siahaan (RS) menjabat sebagai Direktur Utama.
Akhir Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan RS sebagai tersangka, karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atau penipuan terkait dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT. Pertamina sub holding dan juga kontraktor kontrak kerjasama yaitu pada 2018 hingga 2023 (Tempo.Co). Perbuatan RS ini dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan kerah putih yaitu diantaranya dengan cara melakukan korupsi atau penipuan, dimana RS selaku Dirut PT. Pertamina Patra Niaga dengan jabatannya tersebut dengan leluasa melakukan korupsi atau penipuan, dengan cara mengakali kebutuhan minyak mentah dari minyak bumi lokal serta mengubah sejumlah data kapasitas kilang agar bisa mengimpor. Selain itu RS diduga juga melakukan kegiatan pengoplosan (blend) atau pencampuran bahan bakar minyak yang tidak semestinya, perbuatan ini sudah sangat jelas merugikan serta menyangkut kepentingan orang banyak, dan bahkan negara mengalami kerugian hingga mencapai ratusan triliun rupiah.
Kejahatan kerah putih ini tentu tidak dilakukan sendirian karena kejahatan ini tergolong sangat rapi, oleh karena itu memerlukan bantuan orang lain yang terlibat di dalamnya atau dengan cara berkelompok yang sudah tentu memiliki akses dan wewenang terhadap sumber informasi rahasia. Sehingga memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan kerah putih tersebut dengan lebih canggih dan rapi.
Lantas seperti apa ciri-ciri kejahatan kerah putih ? Kejahatan kerah putih biasanya sulit diketahui namun pada akhirnya juga akan ketahuan meskipun pelaku melakukannya dengan berbagai modus serta pandai dalam melakukannya. Kejahatan kerah putih akan sangat berdampak serta merugikan kepentingan orang banyak seperti korupsi, penipuan, dll. Adapun ciri-ciri kejahatan kerah putih diantaranya yaitu kejahatan kerah putih tidak melibatkan kekerasan fisik, akan tetapi lebih kepada perbuatan manipulasi atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu sudah tentu kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang berwenang atau memiliki akses di dalam sebuah tempat baik perusahaan atau institusi. Sehingga pelaku seolah-olah melakukan pekerjaan yang sudah sesuai dengan sistem dan prosedur ataupun ketentuan yang berlaku di dalam sebuah perusahaan atau institusi tersebut. Adapun contoh kejahatan kerah putih diantaranya seperti: penipuan, korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan tindakan ilegal lainnya yang terkait dengan keuangan dan bisnis.
Keraguan Publik
Akibat adanya kasus korupsi terkait tata kelola minyak dan pengoplosan (blend) atau pencampuran jenis BBM yang sedang diusut oleh kejaksaan agung ini telah menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas jenis BBM yang selama ini mereka gunakan. Karena publik menaruh kecurigaan terhadap kualitas jenis BBM tersebut yang selama ini ternyata sudah mengalami pengoplosan (blend), pemerintah harus betul-betul tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini agar publik tidak ragu terhadap kualitas bahan bakar yang mereka beli. Publik dalam hal ini adalah konsumen yang menggunakan jenis BBM tersebut (pertamax), tentu sudah jelas dilindungi oleh undang-undang hukum perlindungaan konsumen. Dimana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, atas barang dan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen dan harus disertai informasi yang benar. Sehingga publik merasa aman dan nyaman ketika menggunakan jenis BBM tersebut.
Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan serta meyakinkan kualitas sisa BBM hasil oplosan tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas harus melakukan uji sampel laboratorium terkait kualitas BBM yang sudah terdistribusi tersebut, serta memberikan penjelasan atas hasil uji sampel tersebut terhadap publik secara benar dan jujur. Sehingga publik tidak merasa takut atau khawatir dengan kualitas jenis BBM yang sudah terdistribusi. Atau dengan kata lain saat ini kepercayaan publik terhadap Pertamina sedang dipertaruhkan hingga saat ini menjadi perbincangan yang cukup ramai diperbincangkan di masyarakat yaitu “Pertalite dioplos jadi Pertamax”.
Berdasakan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa perbuatan RS tersebut dapat dikatakan dengan istilah “kejahatan kerah putih’ atau “kejahatan orang berdasi”. Karena perbuatan RS tersebut terkait dengan korupsi dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap publik bahkan negara, publik dalam hal ini adalah konsumen yang memiliki hukum perlindungan konsumen serta dilindungi oleh UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana tujuan hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen terpenuhi, dalam hal ini Pertamina sebagai penyedia BBM dan publik sebagai konsumen atau pengguna. Apabila dalam kasus ini terbukti “pengoplosan” maka Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.



