Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hemat Pangkal Gaya

M
Muhammad Syarafuddin
Muhammad Syarafuddin

          Oleh SYARAFUDDIN
          Redaktur Radar Banjarmasin


Advertisement

DAHULU, Jokowi terkenal dengan semboyan: "Kerja, kerja, kerja!" Sekarang, penerusnya berseru: "Efisiensi, efisiensi, efisiensi!"

Terdengar familiar? Pembaca mungkin ingat, di panggung kampanye Pemilu 2019, Prabowo kerap berteriak: "Bocor, bocor, bocor!"

Antara kebocoran dan penghematan masih nyambung. Dalam hal ini Prabowo konsisten.

Advertisement

Dalam tataran praktik, efisiensi 300 triliun rupiah yang ditarget Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Belanja APBN dan APBD membuat birokrasi mengaduh-aduh.

Publik kewalahan mencerna berita-berita dampak efisiensi. Dari reporter TVRI dan penyiar RRI yang dirumahkan, AC dan lift kantor pemerintah yang dimatikan, hingga beasiswa mahasiswa dan dosen yang dipangkas.

Namun, keluhan lebay para pembantunya tak lantas membuat Presiden iba. Prabowo justru menegaskan efisiensi akan dihajar sampai tiga putaran.

Advertisement

Setelah putaran kedua dan ketiga nanti—kapan masih dirahasiakan, pemerintah bisa berhemat sampai 750 triliun rupiah. Oke gasss!

Rencana itu Prabowo sampaikan dalam pidato politiknya di puncak perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2).

Ekstrem? Nggak juga. Kalau mau contoh radikal, tengoklah Argentina. Presiden Javier Milei menghapus 12 kementerian dan memangkas program jaminan sosial.

Contoh lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk miliarder Elon Musk menjadi kepala departemen efisiensi pemerintah (DOGE). Musk menawarkan paket pesangon kepada dua juta pegawai federal agar mereka mau pensiun dini.

Jadi efisiensi ala Prabowo belum ekstrem. Sebab Rp 300,6 triliun itu hanya 10 persen dari total belanja pemerintah yang mencapai Rp 3.600 triliun. Efisiensi itu juga belum menyentuh belanja gaji pegawai.

Kita tentu sepakat dengan efisiensi. Kalau mau sehat, lemak-lemak bergelambir memang harus dibuang. Pemborosan uang pajak harus dihentikan.

Bertahun-tahun, pemborosan dibungkus dalam istilah "meningkatkan serapan anggaran" oleh birokrasi yang panjang akal.

Yang bisa rapat daring, malah keluar daerah. Yang bisa dirapatkan di kantor, dibahas di hotel berbintang.

Kedoknya macam-macam. Seperti studi banding, studi tiru, orientasi, peningkatan wawasan, rapat tingkat tinggi, FGD, dll.

Belum lagi seabrek seremoni. Dalam setahun kalender, ada hari kemudian nasional, hari ketimbang nasional, hari kepada nasional, dsb.

Timing-nya juga pas. Efisiensi diinstruksikan di tengah approval rating mencapai 80,9 persen (versi Litbang Kompas). Prabowo tahu bahwa masyarakat bakal mendukung kebijakannya.


Persoalannya, penghematan membutuhkan keteladanan.

Publik akan bingung ketika menteri dipaksa berhemat, Presiden justru nggak ngirit. Retret 505 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lembah Tidar itu mahal.

Seruan efisiensi juga bertolak belakang dengan kabinet tambun. Prabowo melantik 136 menteri, wamen, kepala badan, staf dan utusan khusus.

Alangkah baiknya reshuffle nanti tidak hanya mengganti orang, tapi juga mengerempengkan kabinet. Tirulah Vietnam yang merampingkan jumlah kementerian dan lembaganya, dari 30 menjadi 22.

Masalah lain, efek efisiensi jangan hanya dirasakan pegawai bawahan, sementara pejabat teras tenang-tenang saja.

Jangan pula memangkas anggaran perbaikan jalan dan jembatan, sementara fasilitas mewah pejabat aman-aman saja.

Penghematan juga membutuhkan keterbukaan. Ke mana anggaran Rp 750 triliun itu harus dijelaskan. Buat makan bergizi gratis? Buat membangun 3 juta rumah rakyat? Melanjutkan IKN? Atau membayar utang luar negeri yang jatuh tempo?

Tanpa keterbukaan akan muncul kegaduhan. Keterbukaan juga tidak sama dengan pidato yang menggelegar.

Terakhir, dalam misi menutup kebocoran uang negara, efisiensi baru setengah perjalanan. Harus dilanjutkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, mendengar pernyataan terkini Prabowo yang mengajak koruptor bertaubat, boleh diam-diam datang ke rumahnya untuk membuat "pengakuan dosa", sepertinya ekspektasi harus diturunkan.

Tanpa keteladanan, keterbukaan, dan pemberantasan korupsi, efisiensi tinggal omon-omon. Gimmick doang. Hemat pangkal kaya berubah menjadi hemat pangkal gaya.

Advertisement

Artikel Terkait

Terbentur Efisiensi, DLH Banjarmasin Gagal Beli Alat Pendeteksi Pohon Lapuk

Terbentur Efisiensi, DLH Banjarmasin Gagal Beli Alat Pendeteksi Pohon Lapuk

DLH Banjarmasin belum memiliki alat USG pohon untuk mendeteksi batang keropos. Pengadaan tertunda akibat efisiensi anggaran.

Efisiensi, DKP3 Balangan Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Efisiensi, DKP3 Balangan Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

DKP3 Balangan menjamin pemotongan anggaran tidak akan menyasar program-program vital yang bersentuhan langsung dengan petani dan nelayan.

Terdampak Efisiensi Anggaran, Proyek Lapas Balangan Terancam Molor

Terdampak Efisiensi Anggaran, Proyek Lapas Balangan Terancam Molor

Proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Balangan terancam molor. Hingga kini, progres pembangunan baru sebatas penyelesaian tembok

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer