
Oleh: Taufik Arbain
Koordinator Pusat Studi Kebijakan Publik
LPPM Universitas Lambung Mangkurat
Kood. Magister Administrasi Publik FISIP ULM
Pengantar
Hari ini merupakan ulang tahun Kabupaten Barito Kuala ke 64 tahun 2025. Kabupaten yang dulu pernah dijuluki sebagai “Gang Buntu, jika merujuk pada perspektif aksesibilitas darat, sekarang justru menjadi kawasan lintas utama dari berbagai arah kabupaten/kota strategis dan berbatasan langsung dengan provinsi lain. Lebih dari itu, memiliki muara sungai yang berhadapan langsung dengan laut, dan memiliki kabupaten/kota tetangga yang terus meningkatkan usaha-usaha pembenahan dan pengembangan Kawasan. Otomatis Barito Kuala mendapatkan dampak dari kebijakan pembangunan kabupaten tetangga.
Lalu pertanyaannya, langkah strategis apa yang harus disiapkan menjawab peluang dan tantangan tersebut? Tentu Kabupaten Barito Kuala, tidak sekadar menerima dampak untuk mengikuti arus pergerakan dari Kabupaten lain, tetapi mendorong melahirkan visi baru pembangunan ke depan yang menggerakkan sektor-sektor dan bertumbuhnya kawasan lain. Handil Bakti sebagai prepare city-nya Banjarmasin, cukup menjadi pelajaran sebagai kawasan penerima dampak yang seakan bangun dan tumbuh sendiri, sehingga impact of development movement ini dapat diantisipasi dengan baik. Mengapa penting?
Pertama, secara umum pertumbuhan penduduk Barito Kuala per-tahun mencapai 1,09 % (BPS 2024), dimana didominasi oleh usia produktif (umur pada rentang 15-59 tahun) jumlahnya mencapai 219,59 ribu atau 67,21% dari total populasi 324,502 jiwa. Sumbangan terbesar pertumbuhan penduduk ini ada di Handil Bakti dan sekitarnya sebagai melubernya kawasan hunian (dormintory town) akibat ketergantungan pada pekerjaan di Kota Banjarmasin. Namun demikian, realitas kelompok penduduk produktif yang berada di kawasan pedesaan dan masih dalam skala kerja sektor pertanian, perkebunan dan perikanan tidak bisa diabaikan dalam menopang pembangunan secara umum. Data ini memberikan signal, bahwa diperlukan penanganan khusus dalam mendayagunakan penduduk produktif. Posisi dependensia ratio penduduk Batola yang masih bagus harus memberikan manfaat positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalam Kawasan Batola itu sendiri, tanpa harus beradu nasib di perkotaan dan kawasan lain dalam mendapatkan ketersediaan pekerjaan.
Kedua, Batola menjadi daerah relatif cepat masuk dalam kategori WPU (Wilayah Peri Urban) yakni kondisi di sisi lain berada diantara wilayah desa dan kota. Implikasi nyata adalah perubahan pada pencirian perdesaan agraris yang cenderung digeser pada pencirian kenampakan perkotaan/urban akibat bertumbuhnya perumahan, pergudangan dan jasa sebagai penyangga “beban” Banjarmasin. Fakta ini akan menjadi perubahan pada morpologi kawasan peruntukan. Pilihan investor dan penduduk khususnya kawasan berjejaring ke Sei Tabuk Banjar adalah diantara the real urban dan real rural yang harus ditangani segera guna memininalkan dampak negatif sosial demografi di kemudian hari akibat kuatnya deficit lahan pertanian/perkebunan.
Untuk kondisi strategis aksesibilitas Barito Kuala baik dari Kawasan Timur (Margasari Hulusungai), Jejangkit-Simpang Lima Sei Tabuk, (Selatan, Banjar), arah Barat Kota Banjarmasin dan Utara Anjir-Kapuas Kalimantan Tengah, diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan peruntukkan zona-zona pemanfaatan lahan. Untuk itu, diperlukan masterplan kawasan secara komprehensif dari pemikiran para pakar plannologi dalam mengintegrasikan dengan zona-zona agraris. Apalagi Batola ke depan mendorong pengembangan lebih luas kawasan swasembada pangan untuk kesejahteraan petani, dan pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil sebagaimana Visi misi Bahrul Ilmi-Herman Susilo.
Riset Arbain (2018), tentang Banjarbakula menengarai Banjarmasin sebagai pusat kota memberikan implikasi terjadinya penurunan derajat kelayakan ideal pemukiman di hinterland akibat ketidaksiapan kabupaten penyangga. Jadi Pembangunan Barito Kuala ke depan perlu memahami pengembangan kawasan tidak sekadar melihat aspek fungsional belaka adanya sarana prasarana, tetapi diperlukan aspek estetis dan kenyamanan kawasan sehingga memberikan multiplayer effect pada sektor lain dan mendorong adanya tumbuh bersama dari semua zona dan berkelanjutan.
Dalam mengupayakan pikiran dan langkah strategis implementasi pembangunan Batola ke depan, tentu bukan perkara gampang. Pilihan kebijakan berada diantara ragam tarikan kepentingan, termasuk dalam pilihan antara kebijakan populis dan kebijakan teknokratis. Salah satu pendekatan yang digunakan sebagaimana tawaran Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007 adalah dynamic governance. Dynamic governance ini sebagai Kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan efektif.
Ada beberapa syarat dalam hal ini; Pertama, Kepemimpinan Bahrul-Herman (Cabup-Cawabup Terpilih) perlu mendorong besarnya relasi antara pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta, karena Batola berada di Kawasan strategis dan memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk itu memungkinkan Bahrul-Herman 100 hari ke depan mengadakan pertemuan akbar guna menggali masukan masyarakat dalam pembangunan Batola. Hal ini tidak sekadar menguntungkan secara politis, tetapi bisa terjelaskan kebijakan bersifat teknokratis, mana yang real membawa manfaat besar mana yang hanya menjawab janji politis saja.
Kedua, menetapkan tim kerja birokrasi yang mampu menerjemahkan visi-misi dengan kemampuan yang dinamis meliputi thinking ahead (berpikir ke depan), thinking again (mengkaji ulang), dan thinking across (belajar dari pengalaman daerah lain). Proses assesment pejabat daerah diperlukan mereka yang benar-benar mampu memahami isu-isu strategis dan berani mengambilkan kebijakan strategis-inovatif-reponsif, bukan sekedar pemahaman administratif belaka dimana sumberdaya anggaran yang dimiliki kurang terdaya guna dengan maksimal.
Kecakapan memahami perubahan lingkungan sosial, pilihan investasi termasuk keberanian meninjau perencanaan dan kebijakan yang berproses, karena posisi Batola bukanlah “gang buntu” lagi adalah bagian kemampuan melakukan evaluasi dan mengkomparasi dengan daerah lain dan menegaskan bagian dari mira penyangga IKN. Dynamic governance tidak sekadar peka terhadap kemungkinan hambatan, tetapi mampu meramalkan setiap perkembangan yang ada. Salah satunya bisa diprediksi berapa persen pendapatan rumah tangga penduduk Batola didapat dari pergerakan ekonomi di dalam Batola dan berapa persen didapat dari luar Batola setiap tahun, dan atau berapa persen generasi produktif dan milineal mampu beradaptasi pada zamannya (era digital). Ini untuk menegaskan apakah kebijakan pembangunan telah terdistribusi-terlayani dan dampak pada memiliki daya saing daerah.
Untuk itu dorongan kolaborasi (Government Collaboration) antar stakeholder dalam crosscutting isu dan program pembangunan harus sinergis dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten, termasuk keberanian membuat ajuan proposal pembangunan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi. Enam bulan ke depan waktu yang cukup dalam mempetakan dan menyusun proposal pembangunan pada sektor-sektor strategis seperti menjawab lahan persawahan rentan banjir dengan program pengerukan massif selain sebagai pintu masuk program swasembada pangan, menata perkembangan urban land dan rural land untuk memastikan penduduk Batola memiliki kesempatan kerja, dan konektifitas antar wilayah yang sudah mulai terurai penopang akses produksi pertanian dan Perkebunan serta laluan antar kabupaten, serta peningkatan layanan Kesehatan dan Pendidikan pada Kawasan terpencil. Ketiga, tentu saja Political Leadership Bahrul Ilmi dalam menegaskan kepemimpinannya, bukan sekadar BAIMAN (Bahrul - Herman), tetapi kemampuan mempetakan isu-isu strategis dan penyelesaiannya, memilih tim birokrasi yang handal dalam menganalisis setiap kebijakan, merangkul ragam actor yang mendukung pembangunan Batola, dan menyapa warga setiap saat. Political leadership ini setidaknya minimal sudah memenuhi nilai-nilai implementasi Good Governance sebagai bagian dari kecakapan dalam merespon hajat hajat public dan mampu menghadirkan regulasi adaptif dan antisipatif. Tentu kita tidak ingin lagi terjadi hanya karena jauhnya Pusat Ibukota Kabupaten sehingga menyiram pepohonan dan mengangkut sampah pun terlupakan. Selamat sukses HUT Batola ke-64 Tahun 2025.



