Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
HARIS ZAKY MUBARAK
HARIS ZAKY MUBARAK

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto menyebutkan jika pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka benar-benar serius dalam membangun target pertumbuhan ekonomi 8 persen selama lima tahun kedepan.


Advertisement

          Oleh: Haris Zaky Mubarak
          Konsultan Peneliti dan Mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia

Realisasi dari target ini diharapkan dapat tercapai pada 2027 ataupun 2028. Menariknya Airlangga Hartanto menyebut jika pendekatan ekonomi atau rumus ekonomi yang dipakai pemerintahan Prabowo- Gibran adalah seperti yang pernah dipakai dalam era Presiden Soeharto dengan fokus pembangunan pada sisi konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor seperti yang pernah sukses diterapkan pada 1995 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2 persen. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini dapat berhasil, tentu hanya waktu yang akan dapat menjawabnya.

Target pertumbuhan ekonomi 8,2 persen jika dianalisis lebih mendalam memang terkesan ambisius apalagi jika ini disangkutpautkan dengan kondisional ekonomi Indonesia saat ini yang masih mengalami perlambatan. Jelas ini menjadi tantangan besar. Namun, narasi ini tak pula dilemahkan karena secara taktis dalam ukuran kinerja pemerintahan harus diakui jika pada 2025 menjadi titik awal serius dalam menuju target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Artinya dalam posisi ini ada lajur penting untuk melakukan orkestrasi kebijakan ekonomi yang akseleratif. Dalam proporsi ini hubungan sinergis antara pemerintah dan swasta menjadi mutlak dielaborasi lebih jauh.

Advertisement

Boleh jadi perekonomian Indonesia pada 2025 masih akan tumbuh stagnan dalam kisaran 5 persen. Utamanya saat menghadapi berbagai masalah faktor eksternal global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah dalam negeri yang mampu mengejar nilai pertumbuhan dalam negeri sebesar 8 persen. Resiko kegagalan menaikan pertumbuhan ekonomi jelas menjadi ancaman terbesar. Tetapi perlu disadari jika proyeksi konstelasi dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia menjadi hal mutlak untuk dilaksanakan.

Penyesuaian Kondisi

Berdasarkan data laporan terbaru dari Asian Development Outlook December 2024, Asian Development Bank (ADB) secara praktis memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5 persen pada 2025. Nilai dari proyeksi ini dinilai sebagian ahli ekonomi masih tidak bergerak dari angka yang telah berjalan sejak 2023. Selaras dengan nilai proyeksi yang dihitungkan oleh ADB, World Bank dan International Monetary Fund (IMF) sebelumnya juga telah memperkirakan jika ekonomi Indonesia akan tumbuh stagnan dalam kisaran 5,1 persen (IMF, 2024). Bertolak dari proyeksi lembaga besar dunia ini jelas jika tantangan Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi diatas rata – rata dunia merupakan tantangan yang luar biasa.

Apa yang diprediksi oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia setidaknya memberi gambaran jika pertumbuhan ekonomi pada banyak negara dunia termasuk dalam hal ini Indonesia akan berada dalam kisaran sama bahkan juga relatif tak mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi pertumbuhan memang harus disesuaikan dengan kondisional geo politik yang terjadi di seluruh belahan ekonomi dunia. Apalagi jika fragmentasi perdagangan global serta perkembangan dinamika yang terjadi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina akan mempengaruhi arah pertumbuhan Indonesia dalam lingkungan global. Dalam kondisional inilah, Indonesia kiranya tetap harus berada dalam sisi seimbang, tetap dalam posisi mempertahankan kualitas pertumbuhan ekonomi tetapi juga tetap berupaya menahan diri agar tidak terjun dalam kemunduran produktivitas ekonomi.

Jika dalam interaksi ekonomi global masa depan moneter selalu dipengaruhi oleh kebutuhan besar atas penurunan suku bunga acuan maka boleh jadi beberapa negara besar juga punya agenda lain dengan rencana embargo terhadap ekspor semi konduktor ataupun juga dalam menaikkan tarif bea masuk kepada negara-negara BRICS yang berpotensi akan menambah masalah disrupsi mata rantai pasok global. Karena ada banyak negara yang khawatir jika arus modal akan tersedot ke negara-negara besar tertentu yang justru akan menghimpit tekanan bagi kesehatan ekonomi negara-negara berkembang.

Advertisement

Himpitan bayangan ketidakpastian ekonomi yang begitu tinggi jelas akan merugikan mesin ekonomi dari banyak negara berkembang. Selaras dengan data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), tekanan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi pada kelas menengah Indonesia nyatanya sangat begitu tinggi. Data jumlah kelas menengah Indonesia menurun 9, 06 juta jiwa atau 18, 8 persen pada 2023. Sebagai perbandingan pada 2019, Indonesia masih memiliki 57, 33 juta jiwa warga kelas menengah yang berarti hampir separuh dari warga Indonesia berada dalam posisi kelas menengah. Sedangkan pada 2023, jumlah warga kelas menengah Indonesia mengalami penurunan 48, 27 juta jiwa (BPS, 2024).Melihat kenyataan ini jelas jika kestabilan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia masih belum stabil secara kesejahteraan.

Melemahnya kelompok kelas menengah jelas memberi ancaman secara serius bagi ruang fiskal ekonomi Indonesia secara menyeluruh baik dari sisi konsumsi dan produksi. Dari sisi konsumsi, Indonesia masih sangat bergantung pada proyeksi belanja masyarakat kelas menengah dapat mendongkrak pertumbuhan. Sama halnya pada sisi produksi, menurunnya kelas menengah yang sebagian besar diisi kelompok kelas pekerja, akan memberi dampak serius bagi terhambatnya produktivitas ekonomi. Kedepan resistensi dari kelompok ekonomi kelas menengah Indonesia kemungkinan besar semakin berat.Salahsatunya adalah karena disebabkan kenaikan pungutan pajak dan iuran. Ini semakin mempersempit ruang gerak ekonomi kelas menengah. Yang potensial dimajukan dalam mendukung akselerasi kelas menengah adalah pentingnya penguatan demand (kebutuhan) saat kelas menengah tidak mampu memberi dampak yang signifikan
2025 jelas menjadi penentu dalam target pertumbuhan 8 persen, jika ekonomi tahun depan tumbuh biasa saja, tapi pada posisi ini keinginan pemerintah dalam menyongsong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen jelas butuh tantangan kinerja yang berat. Yang utama sebenarnya pemerintah kembali mendorong terjadinya pertumbuhan industri manufaktur dan perluasan daya dukung hilirisasi berbagai komoditas sumber daya alam. Tak hanya sebatas itu, pemerintah harus benar-benar serius menata kelancaran kebutuhan konsumsi rumah tangga dapat terjaga secara maksimal dan mampu tumbuh diatas 5 persen. Jelas konstelasi ini tak dilakukan secara sendiri melainkan juga dilakukan secara kolektif.

Penalaran Masa Lalu

Jika sedikit mengulas kembali perjalanan sejarah Indonesia, awal pembangunan ekonomi saat sesudah masa perang kemerdekaan (1945- 1950) secara sederhana dapat dijelaskan jika pengembangan sistem penerimaan negara Indonesia memang sangat terpaku pada serapan ekonomi yang berbasis perdagangan lintas sektor. Fakta menarik dari masa ini adalah tinggi sistem perpajakan yang lebih berorientasi pada sektor perdagangan luar negeri seperti halnya ekspor dan impor. Secara rasional, struktur perpajakan awal kemerdekaan sangat bergantung pada sektor perdagangan internasional. Bahkan penerimaan dari pajak ekspor saat itu mendominasi pendapatan negara yang menghasilkan lebih dari 50 persen pajak ekspor dalam interval 1951 sampai 1952. (Kedaulatan Rakyat, 1952).

Menariknya sumber penerimaan negara pada 1960 an berasal dari pajak bea masuk dan kemudian menyusul pajak cukai tembakau, pajak konsumsi, pajak penjualan dan pajak penghasilan. Kalau dikaji lebih jauh, struktur perpajakan yang diterapkan awal kemerdekaan hampir sama dengan sistem perpajakan yang pernah dibijaksanai Hindia Belanda pada 1939. Dan ini juga dipakai oleh pemerintahan Soekarno dimana pajak tidak langsung lebih besar daripada pajak langsung. Pada posisi inilah pajak penghasilan pada masa Soekarno kurang begitu menonjol disebabkan jumlah masyarakat berpendapatan menengah masih sedikit dan tingkat pendapatan masyarakat juga masih rendah. Enggan dalam memungut pajak inilah yang membuat nilai pertumbuhan ekonomi pada masa Soekarno begitu menurun.

Tak jauh beda dengan realitas yang terjadi setelahnya, pada era Soeharto setidaknya lingkup permasalahan ekonomi yang pernah terjadi pada masa Soekarno seperti inflasi yang tinggi, hutang luar negeri yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.Dengan terjadinya regulasi sistem perbankan pada 1983 maka secara lebih lanjut hal itu juga turut berpengaruh pada perubahan kinerja sektor ekonomi dalam hal ini finansial yang tersistem selaras perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Artinya penyesuaian pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika kemudian dalam era pemerintahan itu dibangun sistem tata kelola manajerial yang baru secara matang dan berkelanjutan.

Berangkat dari sejarah ekonomi masa lalu, jika kembali diskursus peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto maka optimalisasi pertumbuhan ekonomi melalui pajak merupakan hal yang fundamental. Tata kelola pajak secara proporsional, profesional, tersistem dan berkelanjutan tetap harus menjadi prasyarat yang utama. Nalar ini penting dikembangkan karena pada posisi inilah ada alat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang persoalannya, apakah era Prabowo – Gibran ini akan menerapkan regulasi penerimaan negara secara tersistem atau tidak. Jika tersistem jelas kebijakan pembangunan ekonomi model seperti itu akan menjadi fondasi dasar yang relevan bagi ruang gerak pertumbuhan ekonomi secara makro dan lebih jauh lagi ini memberikan ada energi transparansi yang sangat besar dari sistem keuangan negara dan itu akan memberi mamfaat yang baik bagi kemajuan Indonesia.

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer