Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HARMONI, SEMANGAT, DAN ASA PEMBENTUKAN REGULASI DI DAERAH

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
Nizar Al Farisy
Nizar Al Farisy

Pada tanggal 20 Oktober 2024 yang silam adalah hari yang monumental dan bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dengan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2024-2029.


Advertisement

          Oleh: Nizar Al Farisy
          Perancang PPUU Ahli Muda pada Kanwil Kemenkum Kalsel

Pada momentum dimaksud secara nasional harapan baru mulai dibangun, rencana masa depan mulai dirangkai, langkah strategis mulai dipersiapkan, semua dilakukan semata untuk mewujudkan Negara Indonesia yang lebih baik lagi.

Wajah Baru Kementerian

Sebuah manifestasi konkretnya, Presiden Prabowo Subianto memformulasikan barisan para menterinya, dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang atau sektor tertentu. Realitanya, beberapa kementerian tidak luput dari kebijakan penggabungan dan peleburan sehingga berimplikasi pada pergeseran tugas dan fungsi. Diantara kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akhirnya dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilandasi Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Kementerian Hukum adalah salah satu kementerian yang memegang peran sentral dalam menjalankan agenda pembangunan dan program prioritas pemerintahan, yang pengkhususannya dititikberatkan pada urusan di bidang hukum dengan sandaran yuridisnya adalah Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. Tanpa berlama-lama, instrumen hukum pendukungnya pun disusun dan ditetapkan melalui beleid Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Restrukturisasi dalam tubuh organisasi Kementerian Hukum pada level pusat dan wilayah khususnya melahirkan 1 (satu) divisi yang nonfamiliar, adapun divisi dimaksud bernomenklaturkan: Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Divisi ini terkonsentrasi dalam mengaktualisasikan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tingkat wilayah, salah satunya pada cakupan bidang fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah; fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah; sampai dengan pelaksanaan harmonisasi, baik itu Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Advertisement

Peralihan tongkat estafet kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, menyajikan beberapa “pekerjaan rumah” yang masih belum terampungkan secara optimal. Masih terngiang diingatan, bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu mendambakan terciptanya suatu kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan arah tujuan luhurnya adalah untuk menangani over regulasi; tumpang tindih peraturan; serta ego sektoral antar lembaga/instansi, sehingga sebagai langkah kontemporernya Presiden Prabowo Subianto melakukan pengakselerasian melalui penetapan Kementerian Hukum dan selanjutnya menaungi instansi vertikal di wilayah yang khusus memfasilitasi pembentukan regulasi di daerah.

Semangat pembentukan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum tentu saja tegak lurus dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diantara misi “Asta Cita”-nya adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Selain itu, selaras pula dengan visi dan misi Kementerian Hukum, dengan salah satu misi yang diemban “membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional”.

Harmoni, Semangat, dan Asa

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik pasca terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024 lalu, masing-masing akan mengejawantahkan visi dan misinya dalam pelbagai program kerja dan skala prioritas pembangunan, yang salah satu representasinya adalah dengan membentuk regulasi yang responsif, adaptif, akomodatif, solutif, dan partisipatif, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sinergitas yang apik, harmoni dalam derap langkah, dan support system yang terbangun, dalam pembentukan produk hukum daerah antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum niscaya akan semakin menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas produk hukum daerah itu sendiri.

Advertisement

Sebagai andil nyatanya, tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, baik itu inisiatif Pemerintah Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, disandang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dengan melibatkan tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangannya, Analis Hukum, dan tenaga ahli lainnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 58, Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sejatinya adalah sebuah elemen penting dalam rangka memastikan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah berakar dari nilai Pancasila; tidak bertentangan dengan konstitusi; sinkron secara vertikal (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang sederajat); berdimensikan yurisprudensi; mencerminkan asas-asas hukum; padu dengan perencanaan pembangunan nasional; berkesesuaian dengan perjanjian internasional; memperhatikan hukum adat; serta berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Seiring bergulirnya rezim pemerintahan yang baru dengan segudang cita-cita pembangunannya, termasuk pembangunan hukum, hadirnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum lewat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukumnya turut membawa semangat dan asa yang baru demi mewujudkan produk hukum daerah yang lebih berkemanfaatan, berkeadilan, dan berkepastian hukum, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dari mendiang Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H. (guru besar pertama dalam ilmu perundang-undangan), terjebak dalam “hutan belantara” peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berantakan dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai lainnya, jangan sampai terjadi

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer