
Seleksi guru PPPK diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021. Dukungan alokasi gaji guru PPPK telah dipastikan Kementerian Keuangan melalui dana alokasi umum (DAU).
Oleh: Syaifullah
Dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Kemudian, Kemendagri memastikan anggaran gaji bagi guru PPPK yang terpilih dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, proses pengusulan formasi disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Adapun seleksi ASN dilaksanakan oleh BKN.
Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik.
Lantas, bagaimana kelanjutan jikau seseorang sudah lulus dari tes? Implementasi program PPPK menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penempatan guru yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, baik negeri maupun swasta.
Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan jam mengajar bagi guru PPPK dan kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah tertentu. Jangan sampai setiap tahunnya terulang kembali penempatan tenaga Guru PPPK masih bermasalah, Nasibnya Terluntang-lantung.
Penulis mengamati kelanjutan PPPK ini sebagaimana yang di pahami peserta PPPK berjaga jaga takut cemas. Maka dari hal tersebut, perbaikan sebaiknya secepatnya Karena penempatan ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya karena pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan tidak mengusulkan (analis jabatan) sesuai dengan formasi sesuai kebutuhan.
Kita semua prihatin lantaran banyak guru yang menjadi korban akibat carut-marut penempatan guru PPPK di berbagai wilayah. Contoh dari beberapa guru swasta yang diberhentikan sekolah ketika sudah dipastikan lolos sebagai guru PPPK. Tetapi, hingga saat ini mereka tidak mendapatkan penempatan sekolah sehingga nasibnya terluntang-lantung. Mereka harus mencari sekolah negeri dan memastikan ada jam mengajar.
Memang betul pemerintah di tes tahap II menawarkan alternatif PPPK tidak diperbolehkan untuk dimutasi ke tempat lain karena harus tetap mengajar di sesuai dengan dimana dia mendaftar. Walaupun kenyataannya kebutuhan di lapangan itu tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya banyak guru swasta yang ketika lolos PPPK diberhentikan yayasan.
Untuk menjadi guru profesional tentu tidak hanya pengabdian saja yang layak untuk dikedepankan, tetapi kemampuan lain pun harus dipunyai oleh Guru Dikdas yang telah lolos dalam ASN PPPK seperti dapat meningkatkan kompetensi diri dalam melakukan pembelajaran di kelas serta bisa melakukan transformasi pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru.
Kembali kepermasalahan kecemasan peserta, Pemerintah harus memperhatikan pembukaan formasi sesuai kebutuhan riil, karena masih ada guru-guru PPPK yang pada akhirnya mengajar bidang lain karena jika tidak begitu, akan berebut jam kerja dengan guru PNS, ketidaksesuaian ini juga harus diperhatikan karena akan berdampak pada kualitas pembelajaran. PPPK diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia.
Sebagian, sebagai Generasi Z, kita memahami bahwa karier ASN (Aparatur Sipil Negara) akan mengalami perubahan dan tantangan dalam dekade mendatang. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) PPPK adalah tren yang berkembang dan dapat memengaruhi komposisi ASN. Dengan adanya PPPK, ASN tradisional (PNS) mungkin akan berkurang jumlahnya. Namun, ini juga membuka peluang bagi yang baru lulus kuliah untuk masuk sebagai tenaga honorer, maka hal itu terus untuk mengisi posisi yang spesifik dan memperkaya keberagaman honorer di sekolah lagi kalau tidak di tangani dengan serius. Permaslaahan tenaga kerja khususnya di sekolah bahkan di universitas akan tidak sesai.
Padahal, pemerintah sudah berjanji menyelesaikan di akhir tahun ini sudah selesai program satu juta guru PPPK. Pemerintah harus memenuhi komitmen atau janjinya dalam menyelesaikan masalah guru honorer melalui pengangkatan satu juta guru PPPK tersebut, Pemerintah harus perkuat koordinasi antarlembaga atau institusi terkait agar permasalahan pelaksanaan program PPPK di lapangan dapat diminimalisir sehingga masalah kesejahteraan guru dapat segera diatasi.
Di sisi lain, akan menjadi bencana jangka panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Kesejahteraan di sekolah swasta sangat minim. Mungkin cuma segelintir sekolah swasta super mahal saja yang bisa memberikan gaji secara layak. Satu-satunya harapan jadi guru yang sejahtera ya jadi guru PNS. Kalau skema PNS ini dihapus, pupus sudah harapan terakhir.
Tergantinya dengan ASN PPPK, kecemasan jikalau lulus tes dan menerima SK menjadi ASN PPPK Terbayang atau tidak siapa yang mau jadi pegawai kontrak seumur hidupnya. Kalau mendadak dianggap sudah tidak diperlukan, kontrak bisa tidak diperpanjang. Entah dapat pesangon atau tidak. Begitu pensiun juga tidak ada jaminan apakah mendapat uang pensiun atau tidak.
pemerintah masih belum pasti dalam memberikan harapan peraturan yang berlaku untuk ASN PPPK. ASN perlu memahami pola pengembangan karir yang relevan.
Mengapa PNS lama-lama digusur menjadi P3K semua? 80% PNS akan dijadikan P3K dan PNS hanya disisakan 20% saja. Sedangkan banyak jumlah PNS yang kinerjanya menurun, bahkan golongan pns angkatan lama kebanyakan tidak mampu mengimbangi tuntutan teknologi zaman, sudah tua, merasa dulu kenyang berjuang, jadinya ingin kerja sesuai kemampuan tanpa mau upgrade skill.
PPPK ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sistemnya dikontrak dengan masa jabatan minimal satu tahun maksimal lima tahun, dengan ini pemerintah lebih leluasa memberlakukan sistem gugur, benar-benar tergantung kinerjanya, jika performanya masih oke, bisa diperpanjang, tetapi jika kualitasnya menurun dia bisa digantikan dengan orang lain.
Untuk masalah kesejahteraan, pemerintah sudah bagus memberikan tunjangan antara lain Tukin, remunerasi, sertifikasi, dan sebagainya. Tetapi untuk Quality control, harusnya setiap lembaga bisa memberlakukan rata pengisian E-kinerja maupun log book. ASN tersebut tidak semerta-merta bisa mendapatkan tunjangan 100% tetapi jumlah yang diterima berdasarkan hasil kinerja dengan penilaian harian.
Berjaga-jaga kecemas PPPK berikutnya adalah. PPPK paruh waktu. Hal ini dirasakan oleh peserta tes nantinya diperuntukkan bagi honorer yang sudah memenuhi syarat mengikuti seleksi, dan ternyata belum dinyatakan lolos sebagai PPPK penuh waktu. karena PPPK paruh waktu ini nantinya dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. paruh waktu untuk dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah sudah menetapkan dua jenis PPPK yakni PPPK paruh waktu dan juga PPPK penuh Waktu dan berapa gaji yang diterima jika menjadi PPPK paruh waktu ini. Skema ini menunjukkan agar honorer tetap bisa bekerja meski dengan jam kerja dan gaji yang disesuaikan dengan waktu kerja serta tanggung jawabnya perlu dipahami jika gaji PPPK paruh waktu ini tidak bisa disamakan dengan PPPK penuh waktu.
Skema PPPK paruh waktu adalah bentuk ASN penuh waktu yang dirancang untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK dari kebijakan penghapusan tenaga honorer. PPPK paruh waktu nantinya dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi.
Senada dengan hal itu, menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan anggaran daerah, di mana banyak pemerintah daerah yang sudah melampaui ambang batas belanja pegawai, sehingga sulit untuk mengalokasikan dana untuk gaji PPPK.
Selain itu, besaran gaji untuk PPPK paruh waktu masih dalam pembahasan dan diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan gaji tenaga honorer penuh waktu, yang dapat memengaruhi minat calon pegawai untuk mendaftar. Proses evaluasi kinerja untuk pengangkatan dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga menjadi tantangan, karena diperlukan kriteria evaluasi yang jelas dan adil agar pegawai merasa dihargai dan termotivasi.
Meskipun PPPK paruh waktu memberikan status sebagai aparatur sipil negara (ASN), stigma terhadap pekerjaan paruh waktu masih ada, di mana beberapa individu mungkin merasa bahwa pekerjaan ini tidak seprestisius posisi penuh waktu.
Selain itu, meskipun fleksibilitas kerja menjadi salah satu keuntungan PPPK paruh waktu, hal ini juga dapat menyebabkan kebingungan mengenai tanggung jawab dan ekspektasi kerja. Tanpa kejelasan, pegawai mungkin merasa tidak terikat atau kurang berkomitmen terhadap tugas mereka. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan PPPK paruh waktu dan penuh waktu dirancang untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen ASN, tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar implementasinya dapat berjalan dengan lancar.
Apabila munculnya kegagalan dalam penerapan kebijakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dapat mengundang protes dari para guru, terutama terkait ketidakpuasan terhadap tambahan gaji yang tidak merata. akan muncul polemik di kalangan guru.
Selain itu, protes juga datang dari ASN PPPK dan tenaga honorer non-guru yang merasa diabaikan oleh kebijakan pemerintah yang hanya memberi perhatian kepada guru. Mereka menuntut agar tambahan gaji tersebut diberikan secara merata kepada semua ASN PPPK dan honorer tanpa memandang jabatan. Desakan ini mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan tenaga non-guru, yang merasa kontribusi mereka terhadap negara tidak dihargai secara adil.
Jika pemerintah gagal menangani isu-isu ini dengan baik, potensi protes dari para guru dan tenaga non-guru akan semakin meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sektor pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Sebagai langkah preventif, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari semua pihak terkait dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh tenaga kerja di sektor publik.
Kebijakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu dan penuh waktu di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait potensi protes dari para guru jika penerapan kebijakan ini gagal. Untuk mengatasi masalah tersebut, siapkanlah solusi yang terus dipertimbangkan. komunikasi yang efektif antara pemerintah dan para guru, penyesuaian gaji untuk PPPK paruh waktu harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi tenaga honorer, kemudian evaluasi kinerja yang adil dan transparan juga diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu, terakhir pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan hukum bagi para guru dan tenaga honorer tetap terjaga. Serta menciptakan forum dialog antara pemerintah dan perwakilan guru dapat menjadi langkah positif untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Diharapkan kebijakan PPPK dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan protes dari para guru atau tenaga honorer lainnya.



