Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beban Birokrasi dan Kabinet Gemuk Prabowo

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
HARIS ZAKY MUBARAK
HARIS ZAKY MUBARAK

MELIHAT postur Kabinet Merah Putih yang gemuk dan terkesan tidak efektif, maka harapan rakyat akan lahirnya Indonesia maju boleh jadi menjadi hal yang sulit untuk terlaksana.


Advertisement

        Oleh HARIS ZAKY MUBARAK
        Konsultan peneliti dan mahasiswa S3 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029, sedari awal saat masa kampanye berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan manusia Indonesia secara komprehensif. Inisiasi dan komitmen besar Prabowo–Gibran itu dapat terlihat dari banyaknya susunan menteri dan wakil menteri dalam kabinet.

Namun, rasionalitas kerja pasca penambahan jumlah kementerian ini dinilai memberikan hal yang sangat kontraproduktif dengan lontaran janji Prabowo–Gibran untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Karena dalam tupoksional keuangan negara, adanya kebijakan kabinet besar ini berpotensi membebani keuangan negara dan akan menambah kompleksitas koordinasi antar sub kerja di bawahnya.

Advertisement

Banyak pihak memprediksi jika pemerintahan baru Prabowo–Gibran akan sulit bergerak cepat dan gesit dalam beberapa tahun ke depan. Karena 100 orang lebih menduduki jabatan strategis yang memberikan kesan kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran hanya dibangun untuk dapat mengakomodir kebutuhan politis dari tim sukses pemenangan–politik balas budi. Bukan untuk memenuhi segala macam aspirasi kepentingan publik dan kontekstual masalah yang secara nyata benar-benar sangat serius dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam tatanan domestik dan global.

Rasionalitas Kerja

Terjadinya penambahan kementerian dan badan termasuk hadirnya berbagai nomenklatur baru sejatinya hanya akan menambah beban fiskal negara. Padahal dalam konteks ini, ruang fiskal yang tersedia sangat ketat dan alokasi anggaran kiranya sudah dikunci karena sudah disusun dan disahkan pemerintah bersama DPR periode sebelumnya. Adanya kebijakan penambahan kementerian dari yang awalnya berjumlah 34 kemudian menjadi 46 kementerian diprediksi akan menambah proporsi beban belanja negara. Karena dengan jumlah kementerian yang besar maka akan terjadi penumpukan beban tugas dan tumpang tindih program kerja antar kementerian. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengendalian kerja menjadi tidak mudah karena harus melakukan adaptasi lingkungan kerja. Kondisi ini secara teknis akan membingungkan kerja para ASN.

Harus disadari jika realitas efektivitas birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan jaminan kenyamanan para pelaku usaha. Karena birokrasi yang efektif dalam kegiatan berizinan usaha akan mempermudah akselerasi ruang investasi, negara dapat hidup dan tumbuh berkembang secara luas. Implementasi akhir dari dari kerja ini jelas menciptakan sebuah basis capaian dan efisiensi kerja anggaran yang pada akhirnya melahirkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.

Dengan kabinet gemuk maka kondisi seperti ini akan melahirkan sejuta masalah baru, termasuk masalah koordinasi yang akan semakin kompleks. Selain itu, muncul juga potensi tumpang tindih kewenangan yang menghambat kerja kabinet secara maksimal. Suka tidak suka, pengambilan kebijakan pemerintah akan menjadi panjang sementara pada setiap kementerian dan lembaga memiliki masalah fundamental terkait ego sektoral karena adanya kepentingan orientasi dan target program yang berbeda. Belum lagi adanya kapasitas menteri yang tak memiliki pengalaman birokrasi dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi kementerian juga akan memberi penyesuaian dan adaptasi kerja yang lama. Situasi semacam ini jelas sangat menghambat percepatan kerja program pemerintah.

Advertisement

Jika melacak jauh masalah pokok dari rusaknya sistem birokrasi di Indonesia sampai saat ini, penyebab utamanya adalah karena masih masifnya korupsi dan rendahnya efisiensi dan kualitas birokrasi yang ada. Buruknya koordinasi lintas kementerian yang kurang baik faktanya membuat kordinasi ini hanya sebatas arahan sesaat tanpa tindak lanjut produktif.

Panjangnya birokrasi di Indonesia termasuk dengan kebijakan pemecahan badan atau Kementerian faktanya turut menambah beban anggaran operasional. Karena pada lingkup sisi ini gaji pegawai dari unit yang dipecah menjadi bertambah dan ini semakin menambah beban biaya anggaran kordinasi. Terjadinya penambahan anggaran dalam tupoksi kerja yang sama dan berjalan pada satu bidang yang sama jelas merupakan bentuk praktik korupsi anggaran secara terbuka.

Hakikat Birokrasi

Secara epistimologis, birokrasi berasal dari kata "bureau" yang berarti meja atau kantor dan kata "kratia" (cratein) yang berarti pemerintah.

Secara historis, diksi ini digunakan untuk menunjuk sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Dalam kajian klasik Jacques Claude Marie Vincent de Gournay (1712-1759), seorang ilmuwan ekonomi Eropa yang banyak menerjemahkan karya-karya zaman Yunani kuno ke dalam bahasa Prancis, ia menjabarkan bagaimana gambaran entitas birokrasi sebagai sebuah lembaga yang di dalamnya duduk para pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer, diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum, tetapi untuk mengabdi kepada raja (penguasa). Sehingga konteks birokrasi dianggap negatif dan terkesan kaku serta menyulitkan masyarakat.

Pada masa inilah juga muncul istilah lain untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap birokrasi kaku dan sulit yaitu "bureaumania", yang berarti "penyakit" demi menunjukkan praktik birokrasi sebagai penyakit budaya yang terus menerus mampu menularkan sisi buruknya.

Dalam dialektika ilmu pengetahuan, sosiolog Maximilian Weber (Max Weber) pun memformalkan konsep birokrasi yang dulunya kaku dan sulit masa sebelumnya dalam kajian The Theory of Economy and Social Organization (1947) yang popular dengan konsep tipe ideal birokrasi modern yang sering diadopsi dalam berbagai praktik birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Secara tersirat Max Weber memberi eksplanasi tentang pentingnya ketegasan pengaturan divisi dalam birokrasi. Seperti konsep tentang division of labour, yang mengurai pembagian kerja yang diusulkan di antara para birokrat di wilayah yurisdiksi formal yang aturannya, undang-undang, atau peraturan yang mengarahkan orang pada pola normal otoritas dan pekerjaan yang dilakoni.

Segala macam pengaturan dibuat untuk pelaksanaan pekerjaan yang berjalan secara teratur dan berkesinambungan. Max Weber juga membahas a hierarchy of office yang menjelaskan tentang sebuah otoritas dapat mengalir dari atas ke bawah sekaligus memberikan informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Secara garis besar konsep kementerian atau lembaga sentral yang diciptakan oleh pemerintah pusat saat ini adalah implementasi dari konsep birokrasi ala Max Weber itu sendiri.

Tapi, persoalannya adalah kondisi kenyataan birokrasi di Indonesia yang hingga saat ini masih memberikan watak sosial yang sangat kompleks. Rasionalisasi birokrasi sebagai bagian dari aspek esensial kehidupan masyarakat modern faktanya masih harus berjibaku dengan kenyataan ambiguitas dari kerja peran pelaksanaan birokrasi itu sendiri.

Fakta hari ini, akal sehat publik sering mengamati bagaimana beratnya tantangan budaya birokrasi di Indonesia saat ini yang masih kental dipengaruhi oleh sentimen politik kelompok tertentu, tekanan kekuatan nepotisme keluarga elite politik, dan lemahnya nilai-nilai moralitas dan perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan tugas demi tugas pemerintahan.

Berangkat dari realitas inilah maka tak salah jika publik terus menerus mengingatkan kepada kabinet Prabowo–Gibran tentang pentingnya upaya praktis membangun dan membina kesadaran reformasi birokrasi dalam kabinet pemerintahannya supaya arah eksekusi kebijakan politik pemerintahan ini benar-benar dapat terukur, efektif dan menghasilkan hasil yang maksimal.

Caranya dengan mensinkronisasi jenjang hierarki birokrasi secara tepat, melakukan pembagian tugas dan fungsi kerja jabatan secara rinci dan tepat, memberikan peta jalan desentralisasi kewenangan secara sistematis dan terakhir terus menerus membangun komunikasi hubungan timbal balik dalam sikap responsif pengendalian, pemantauan dan pengawasan melalui sistem pemerintahan birokrasi yang transparan, konsisten dan rasional. Jika ini dilaksanakan dengan baik,maka target besar dari pencapaian program pembangunan pemerintahan Prabowo–Gibran akan benar-benar menghasilkan kemajuan secara nyata. (fud)

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer