Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ironi Ekspor Pasir Laut di Indonesia

M
MUSLIMAH HAYATI
MUSLIMAH HAYATI

Oleh MUSLIMAH HAYATI*


Advertisement

EKSPOR pasir laut kembali menjadi kontroversial setelah pada 15 Mei 2023 lalu Presiden Joko Widodo mengesahkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Selanjutnya izin ekspor juga dibuka oleh Kementerian Perdagangan dengan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pembukaan kembali izin ekspor pasir laut, seperti yang dilansir Tempo, Jokowi mengatakan, pasir laut hasil sedimentasi itu telah mengganggu pelayaran dan kehidupan terumbu karang. Karena itu ia menilai perlu diatur ihwal pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Pasir laut adalah jenis sedimen yang ukurannya lebih besar, yaitu antara 0,063 mm hingga 2 mm. Material ini biasanya ditemukan di pantai, dasar laut dangkal, dan daerah pasang surut. Komposisinya yang sebagian besar berasal dari batuan yang terurai, membuat pasir laut menjadi salah satu elemen utama dalam pembentukan garis pantai. Letak pasir laut tersebar luas di sepanjang garis pantai, dasar laut dangkal, delta sungai, hingga daerah pasang surut. Tempat-tempat ini menjadi rumah bagi butiran pasir yang terkikis dari daratan dan terbawa oleh arus laut. Selain itu, pasir laut juga bisa ditemukan di dasar laut yang lebih dalam, namun biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di area pesisir.

Advertisement

Fungsi pasir laut memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem pesisir. Secara alami, pasir membantu menyerap energi gelombang laut, yang pada gilirannya mengurangi erosi pantai. Hal ini penting untuk melindungi infrastruktur pesisir, ekosistem terumbu karang, dan habitat laut lainnya.

Selain itu, pasir juga menyediakan tempat berlindung bagi berbagai organisme laut yang hidup di area pantai. Sedimen laut mencakup semua material yang terbawa dan mengendap di dasar laut, termasuk pasir, lumpur, kerikil, dan partikel organik serta anorganik lainnya. Sedimen ini berasal dari berbagai sumber, seperti erosi daratan, aktivitas vulkanik, dan sisa-sisa organisme laut.

Di perairan dangkal, sedimen sering kali terdiri dari pasir dan lumpur yang terendapkan oleh arus laut. Sementara di laut dalam, sedimen lebih bervariasi, termasuk material yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik, hujan debu vulkanik, hingga sisa-sisa plankton dan organisme laut lainnya. Secara logis, pasir laut adalah bagian dari sedimen laut. Sedimen laut mencakup berbagai material yang mengendap di dasar laut, sementara pasir laut adalah salah satu komponen sedimen yang ukurannya lebih besar. Meski demikian, tidak semua sedimen laut berupa pasir. Sedimen laut bisa juga berupa lumpur, kerikil, atau material organik lainnya yang berukuran lebih kecil atau lebih besar dari pasir.

Advertisement

Isu ekspor pasir laut menjadi kontroversial mengingat dampak lingkungan yang signifikan dan implikasi hukum yang menyertainya. Pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi penggunaannya harus diatur secara bijak agar tidak merusak ekosistem laut.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Prinsip ini menjadi dasar bagi pengelolaan SDA, termasuk pasir laut, di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai eksploitasi dan pemanfaatan pasir laut diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur eksploitasi mineral, termasuk pasir laut, dan mekanisme perizinannya. UU 32/2014 tentang Kelautan. Dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur mekanisme perizinan terkait pengelolaan lingkungan dan SDA.

Ekspor pasir laut merupakan salah satu komoditas yang memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia. Namun, di balik keuntungan ekonomi tersebut, muncul berbagai permasalahan lingkungan yang memprihatinkan. Ironi muncul ketika keuntungan jangka pendek dari ekspor pasir laut justru mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berpotensi merugikan dalam jangka panjang.

Kasus ekspor pasir laut, khususnya ke negara  tetangga seperti Singapura, telah menimbulkan kontroversi sejak tahun 2000-an. Indonesia pernah menjadi salah satu eksportir terbesar pasir laut yang digunakan untuk reklamasi. Namun, setelah adanya studi yang menunjukkan dampak kerusakan ekosistem laut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden 33/2002 yang melarang ekspor pasir laut. Selain itu juga terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, dan Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Ekspor pasir laut memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem laut. Menurut BRIN dalam kajian risetnya terdapat tiga faktor dampak penambangan pasir laut. Pertama, secara fisik kimia akan terjadi penurunan kualitas air yang berdampak menurunkan populasi ikan, abrasi/erosi. Pengambilan pasir laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi pantai yang mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Dampak lain potensi tenggelamnya pulau-pulau di sekitarnya, menurut  perhitungan Walhi, ada 6 pulau di Kepulauan Seribu yang tenggelam akibat penambangan pasir untuk memenuhi kebutuhan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, tiga pulau di Papua juga tenggelam karena terus dieksploitasi untuk reklamasi.

Selanjutnya akan terjadi perubahan geomoforlogi dasar laut (batimetri), perubahan pola gelombang, perubahan pola dan kecepatan arus, serta perubahan garis pantai. Sebagai contoh di Morotai, Maluku Utara penambangan pasir ilegal mengakibatkan garis pantai menyusut. Ketika garis pantai menyusut, maka tidak akan ada lagi pasir berbisik yang dapat kita dengarkan langsung saat kita menikmati indahnya pantai-pantai yang ada di Indonesia.

Kedua, secara biologis vegetasi pantai akan terganggu, rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan rumah bagi berbagai biota laut, padang lamun, dan ekosistem laut lainnya. Ketiga adalah kebisingan kapal pengeruk pasir, berkurangnya pendapatan nelayan, penurunan hasil tangkapan nelayan, naiknya harga ikan, serta nelayan yang beralih profesi hingga bertambahnya pengangguran.

PP 26/2023 berpotensi merusak ekosistem yang ada. Pasal 9 ayat (2) huruf d menyatakan, "Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal ini berpotensi disalahgunakan karena selama ini belum ada standar terkait jumlah pasir yang diperlukan untuk kebutuhan dalam negeri.

Kita tentu tidak menginginkan hanya karena kepentingan ekonomi menjadi merugikan lingkungan yang kerusakannya tidak akan sebanding dengan keuntungan ekonomi semata.

Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, sejak 2018 telah melarang ekspor pasir laut ke negara-negara tertentu khususnya Singapura, karena kekhawatiran terkait kerusakan lingkungan. Larangan ini bertujuan melindungi SDA, mengurangi degradasi ekosistem laut, dan mencegah eksploitasi yang berlebihan. Kamboja memberlakukan larangan ekspor pasir laut pada tahun 2017. Sedangkan Vietnam bahkan melarang sejak tahun 2009.

PP 26/2023 dan Permendag 21/2024 adalah satu langkah mundur dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua peraturan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1)  yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu juga bertentangan dengan UU 32/2014 tentang Kelautan khususnya Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: “Pemerintah bertanggung jawab dalam  melindungi dan melestarikan lingkungan Laut”. Selanjutnya pada ayat (2)  ditegaskan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut melalui pencegahan dari setiap pencemaran dan kerusakan. Pasal ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Sedangkan kedua peraturan tersebut malah mengizinkan ekspor pasir laut yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut.

Maka sudah seharusnya kedua peraturan ini dicabut. Khususnya pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan, diikuti evaluasi kebijakan perizinan ekspor pasir laut.

Ironi ekspor pasir laut mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara berkembang. Satu sisi ada kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sisi lain ada tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas, karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir laut akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek. (fud)

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalsel

Advertisement
Editor : Muhammad Helmi

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer