Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Robohnya Peradilan Kami

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
AKMAL ADICAHYA
AKMAL ADICAHYA

SELAIN diperingati sebagai bulan kemerdekaan, Agustus juga dirayakan sebagai hari lahir Mahkamah Agung di Indonesia. Pada usianya yang ke-79, institusi ini masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup kompleks dalam perannya selaku pilar yudisial.


Advertisement

        Oleh AKMAL ADICAHYA
        Hakim Pengadilan Agama Batulicin

Penelitian Transparansi Internasional Indonesia pada 2022 mengungkap banyak masyarakat masih menjadi korban dari praktik korupsi dan gratifikasi di pengadilan. Masih menurut penelitian yang sama, masyarakat menilai bahwa panitera, juru sita, hakim dan pimpinan pengadilan merupakan pihak-pihak yang paling berpeluang melakukan korupsi.

Tukang Peradilan

Mantan Ketua MK,Jimly Ashiddiqie menyebut ilmuwan yang selalu memberikan legitimasi kepada apapun kebijakan penguasa sebagai intelektual tukang. Kelompok ini merupakan ilmuwan pesanan yang pada pokoknya berpihak kepada pemberi modal meski harus mengabaikan kebenaran. Dengan menggunakan logika yang sama, tidak salah kiranya jika masyarakat menduga ada oknum "pertukangan" dalam proses peradilan.

Alih-alih menegakkan keadilan dan menimbang berdasarkan hukum, putusan justru disusun sesuai keinginan pemberi imbalan. Fakta-fakta persidangan maupun argumentasi hukum tidak lagi berarti. Karena penentu akhir suatu putusan tidak lain adalah besaran imbalan yang diperoleh dari pihak yang membayar. Hakim tidak lagi menjadi wakil tuhan penjaga keadilan (guardian of justice), melainkan menjelma menjadi pedagang pasal serta vonis putusan.

Advertisement

Selain merusak ekosistem penegakan keadilan, praktik tersebut juga menghilangkan esensi dari pendidikan hukum. Idealnya, kemampuan menyusun argumentasi hukum yang baik adalah salah satu produk unggulan dari seorang sarjana hukum. Kemampuan ini akan menjadi senjata dalam proses persidangan. Utamanya untuk mematahkan argumentasi lawan sekaligus meyakinkan hakim atas kebenaran klaim yang diajukan.

Kemampuan yang diperoleh melalui sekian tahun pendidikan hukum ini kemudian menjadi tidak berarti. Karena penentu kebenaran bukan lagi fakta dan hukum melainkan besaran uang yang dibayarkan.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2010 hingga 2024 tidak kurang dari 30 hakim telah ditindak dalam kasus korupsi. Artinya secara kuantitas, hakim dengan ciri seperti di atas terbilang kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan keseluruhan empat ribuan hakim di Indonesia. Namun secara kualitas, jumlah kecil tersebut dapat menjadi setitik nila yang merusak susu sebelanga.

Peran Negara

Rocky Gerung dalam dialog ulang tahun IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) pada Maret 2023 lalu menyinggung pendapatan hakim pada pengadilan tingkat pertama di daerah yang dinilai masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan pendapatan pegawai-pegawai pada lembaga atau instansi pemerintah lainnya. Rocky bahkan berseloroh, akibat minimnya fasilitas di daerah, hakim harus menumpang mobil pengacara untuk dapat pergi ke gedung pengadilan.

Advertisement

Beberapa saat lalu publik sempat memperbincangkan harta Hakim Eman Sulaeman yang hanya senilai ratusan juta rupiah. Tidak ada mobil sebagai kendaraan di dalamnya, hanya ada sepeda motor seharga 6,5 juta rupiah. Meski ada pihak yang menyangsikan kebenaran jumlah tersebut, sejatinya tidaklah sedikit hakim dengan jumlah harta kekayaan yang kurang lebih sama. Belum memiliki kendaraan roda empat, belum memiliki rumah ataupun tanah, atau tidak jarang justru menanggung utang jutaan rupiah.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menjanjikan gaji yang besar bagi penegak hukum, termasuk hakim agar tidak mudah diintervensi. Meski tidak populer, terwujudnya janji ini akan memberikan napas baru bagi sejumlah aparatur peradilan yang selama ini terengah-engah berlari menghindari tawaran suap dan gratifikasi.

Pada tahun 2021 lalu, Mahkamah Agung pernah memutar film berjudul Pesan Bermakna. Hakim dalam film tersebut dikisahkan sempat menyesal karena menolak menerima uang suap. Padahal ibu sang hakim sedang membutuhkan biaya berobat. Sang ibu akhirnya meninggal dunia karena tidak mendapatkan pengobatan yang semestinya. Film pada channel YouTube Mahkamah Agung ini pada pokoknya menegaskan bahwa menjaga integritas adalah hal yang sangat berat di tengah segala keterbatasan.

Setiap orang, khususnya penyelenggara negara pada prinsipnya beresiko untuk berhadapan dengan kondisi serupa. Memegang teguh pada integritas dengan mematuhi aturan, atau menyalahi ketentuan demi memperoleh imbalan keuntungan dari suap dan gratifikasi. Film di atas sejatinya juga merefleksikan fatalnya kemungkinan yang dapat terjadi akibat dari ketidakhadiran negara dalam menyediakan layanan publik. Kalau saja tersedia layanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang terjangkau, maka hakim dalam film tersebut tidak perlu kebingungan untuk mencari dana bagi sang Ibu berobat.

Aparatur penegak hukum, hakim khususnya disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi. Ketukan palunya bisa memecah rumah tangga, memisahkan anak dan orang tua, hingga mencabut nyawa. Namun demikian aparatur peradilan pada akhirnya juga manusia biasa dan warga pada umumnya yang tetap terdampak atas kebijakan-kebijakan negara.

Seperti rakyat pada umumnya, hakim masih bisa jatuh sakit dan membutuhkan layanan kesehatan yang berkualitas. Anak-anak dari pegawai pengadilan seperti anak-anak lainnya juga membutuhkan pendidikan yang bagus dan mudah diakses. Negara seharusnya hadir memberikan jaminan atas kebutuhan-kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum serta berbagai kebutuhan lainnya. Bukan hanya untuk hakim dan penegak hukum, namun untuk seluruh masyarakat agar tidak ada lagi yang menjual diri serta integritas demi memenuhi kebutuhannya.

Muruah Peradilan

Terlepas dari seluruh keterbatasan yang ada, muruah peradilan sejatinya tidak terletak pada banyaknya harta atau megahnya gedung dan kendaraan pegawai pengadilan. Jantung dari martabat pengadilan adalah independensi serta kecakapan para pegawainya, terutama integritas para hakim selaku wakil tuhan yang menjaga keadilan.

Mahkamah Agung serta lembaga peradilan di bawahnya ada demi tegaknya keadilan. Segala tindakan yang memberangus keadilan dengan sendirinya merupakan keruntuhan nyata dari institusi pengadilan. Meski sedang berada di tengah badai kesenjangan serta ketimpangan, pengadilan beserta apatur di dalamnya harus tetap berdiri tangguh sebagai mercusuar. Agar Indonesia terus maju dan kefakiran tidak menjelma menjadi pelanggaran hukum dan keadilan. (fud)

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Sekolah Rakyat untuk Siapa? Antara Harapan dan Keterbatasan

Sekolah Rakyat untuk Siapa? Antara Harapan dan Keterbatasan

Bayangkan seorang anak dari keluarga yang bahkan kesulitan makan tiga kali sehari. Selama ini ia belajar seadanya, kerap bolos karena harus

Sekolah Rakyat: Solusi atau Saatnya Benahi Pendidikan Nasional?

Sekolah Rakyat: Solusi atau Saatnya Benahi Pendidikan Nasional?

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan fasilitas yang hanya mudah dijangkau oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi. Namun,

Setahun Sekolah Rakyat, Saatnya Diuji (Anak dari Keluarga Prasejahtera Butuh Bukti, Bukan Seremoni)

Setahun Sekolah Rakyat, Saatnya Diuji (Anak dari Keluarga Prasejahtera Butuh Bukti, Bukan Seremoni)

BAYANGKAN seorang anak dari keluarga yang makan pun sering seadanya. Ia terancam putus sekolah bukan karena malas, melainkan karena rumah ta

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer