
MASIH terdengar berita tentang mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) pada beberapa kampus di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang menyatakan akar masalahnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). PTN-BH menaikkan UKT dengan persetujuan Mendikbudristek menimbulkan protes mahasiswa, hingga akhirnya kenaikan UKT ditunda untuk tahun ajaran 2024.
Oleh FATIMAH
Dosen PNS Politeknik Negeri Tanah Laut
Kenaikan UKT di luar batas kewajaran tentu sangat meresahkan masyarakat, di mana pendidikan tinggi dinilai hanya mampu dinikmati oleh masyarakat atas saja.
PTN seyogyanya memiliki tugas utama dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, beralih tugas untuk meraup sumber pendapatan sebesar-besarnya dengan cara menaikkan UKT. PTN tidak ulung dalam berbisnis karena tugas utamanya melaksanakan Tri Dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Maka, paling mudah adalah dengan menaikkan UKT.
UKT kemudian dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dosen maupun bukan pegawai non dosen. Kebijakan menaikkan UKT tentu telah dikaji secara ekonomi dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
Untuk mengetahui akar masalahnya perlu diketahui alasan mengapa PTN memilih menjadi PTN-BH dan mengapa hanya terjadi di lingkungan Kemendikbudristek. Perubahan PTN menjadi PTN-BH ini yang terus dikejar pimpinan PTN Satuan Kerja (PTN Satker). Seakan-akan sebuah prestasi. Di samping itu pemerintah juga terus mendorong PTN Satker untuk menjadi PTN-BH dan PTN Badan Layanan Umum (BLU). Dibuktikan dengan semakin banyaknya PTN-BH dan PTN-BLU.
Data dari rapat koordinasi rektor PTN, hingga Oktober 2023 terdapat 21 PTN-BH, 34 PTN- BLU, dan hanya 21 PTN Satker (akademik) yang belum berubah menjadi PTN-BLU maupun PTN-BH. Alasan utama Pimpinan PTN Satker berubah menjadi PTN-BH maupun PTN-BLU adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai kampus. Karena hanya dengan berubah status itu dosen berhak mendapatkan pembayaran remunerasi atas kinerja dosen.
Solusi Diskriminasi Kebijakan Tunjangan
Kebijakan pembentukan PTN-BH berlaku sejak diundangkannya UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian diatur dalam PP 58/2013. Kebijakan itu berdampingan dengan kebijakan bahwa dosen PNS tidak berhak mendapat tunjangan kinerja (tukin) yang tertuang pada Perpres 88/2013.
Pada 2013 terjadi protes di kalangan dosen yang dipelopori Abdul Hamid, dosen Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Waktu itu, diskriminasi serupa tidak dirasakan dosen PNS kementerian lainnya, semisal dosen PNS Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Menanggapi itu pada 2014 terbentuk UU 5/2014 tentang ASN, Pasal 80 menyatakan PNS berhak mendapatkan tukin. Akan tetapi hal ini tidak mengubah kebijakan pemerintah untuk memberikan tukin kepada dosen PNS, hanya dosen PNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang dikecualikan. Sedangkan dosen PNS kementerian lain seperti Kementerian Agama mulai 2015 berhak mendapatkan tukin (Perpres 154/2015). Akhirnya, pemerintah dan pimpinan PTN berlomba menuju PTN-BH, tercatat pada 2024 ada 9 PTN yang bersiap menjadi PTN-BH.
Labirin
Kebijakan tukin dosen diibaratkan seperti permainan labirin, di mana beberapa kali terjadi perubahan organisasi, dosen selalu saja dikecualikan. Sebelum UU 5/2014 diberlakukan, dosen berada pada organisasi Kemendikbud, di mana dosen PNS tidak berhak mendapatkan tukin. Lalu dosen di Kemendikbud berhak mendapatkan tukin (Perpres 151/2015), akan tetapi dosen sudah berada pada organisasi Kemendikbudristek (2015-2019), di mana peraturan yang berlaku adalah Perpres 138/2015 menyatakan dosen tidak berhak mendapatkan tukin. Desember 2019, dosen berada pada organisasi Kemendikbud sampai April 2021, selanjutnya sampai sekarang berubah nomenklatur menjadi Kemendikbudristek.
Kebijakan yang digunakan untuk mengatur tukin dosen ASN di Kemendikbudristek adalah Perpres 136/2018 yang diturunkan dalam Permendikbud 49/2020. Menteri Nadiem Makarim dengan tegas pada Pasal 44A menyatakan bahwa "Pada saat permen ini mulai berlaku, tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang beralih tugas menjadi pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini". Pasal 44B, "Ketentuan mengenai tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang beralih tugas menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."
Kedua pasal ini sama pentingnya sebagai pasal kemerdekaan untuk saat ini, di mana berdasarkan kebijakan tersebut, dosen ASN sebagai pegawai di Kemendikbudristek sebenarnya berhak menerima tukin.
Gaji Dosen PNS PTN
Gaji dosen PNS terutama bagi PTN Satker yang tidak memiliki hak mengelola keuangan berkisar 3-4 juta rupiah yang dirasakan sekitar 6 tahun pertama, karena hanya mendapatkan gaji pokok, tidak ada tambahan penghasilan seperti tukin dan remunerasi. Setelah 6 tahun bekerja, gaji dosen PNS mulai naik menjadi 6-7 juta rupiah karena mendapatkan tunjangan profesi (kalau dinyatakan lulus). Gaji dosen PNS PTN Satker jauh lebih rendah dibandingkan gaji PNS bukan dosen, bahkan lebih rendah dibandingkan gaji PNS lulusan SMA karena dosen tidak mendapatkan tukin. Diskrimisasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hal gaji inilah menjadi pemicu kuat bagi PTN Satker untuk berubah menjadi PTN-BH maupun PTN-BLU agar bisa meningkatkan kesejahteraan dosen-dosennya.
Perbandingan gaji dosen PNS PTN Satker dibandingkan dosen PNS Kemenperin, sebagai contoh untuk dosen dengan jabatan fungsional Lektor kelas jabatan 11 golongan III/c dengan masa kerja 8 tahun. Dosen PNS Kemenperin mendapat penghasilan dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja. Sedangkan dosen PNS PTN Satker Kemendikbudristek mendapatkan gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi.
Selisih penghasilan kedua dosen itu, bisa dilihat dari besaran tukin sekarang. Untuk kelas jabatan 11 adalah Rp8.757.600, dikurangi tunjangan profesi sebesar Rp3.426.000 adalah Rp5.331.600. Dengan demikian, setiap bulan gaji dosen PNS Kemendikbudristek jauh lebih rendah dibandingkan dosen Kemenperin sebesar Rp5,3 juta. Begitu juga, ketika dosen PNS di Kemendikbudristek sedang melaksanakan tugas belajar, dosen hanya menerima gaji pokok saja yaitu Rp3-4 juta per bulan. Ketika sedang tugas belajar, semua tunjangan dihentikan, yaitu tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan tugas belajar (Permendikbudristek 27/2022). Seandainya, dosen berhak atas tunjangan kinerja, walaupun tugas belajar, masih bisa mendapatkannya.
Kesimpulannya, kebijakan mendorong PTN Satker menjadi PTN-BLU maupun PTN-BH perlu ditinjau ulang. Dan diskriminasi pemberian tunjangan kinerja yang mengecualikan dosen menimbulkan banyak dampak negatif. Eksesnya antara lain mahalnya uang kuliah yang menyengsarakan rakyat, banyaknya bermunculan profesor abal-abal, perjokian skripsi/tesis, banyaknya jurnal penelitian predator, dan lambatnya persaingan universitas menuju World Class University. Hal ini karena fokus dosen masih terpecah oleh problem kesejahteraan. (*/fud)



