
DALAM sebuah daulah (negara), eksistensi umara, ulama, dan umat tidak dapat dipisahkan. Tiga komponen itu merupakan triple power untuk menjaga pemerintahahan. Apabila masing-masing triple power itu berfungsi dan berperan profesional dan proporsional, maka dapat dijamin bahwa keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran rakyat sebagai tujuan penyelenggaraan negara akan terwujud.
Oleh YUZAN NOOR
Dosen STIA dan STIT Tabalong
Dalam terminologi Islam disebut dengan negara yang baldatun thaybatun warabbun ghafur, dalam bahasa Jawa disebut tata tentrem kerta raharja gemah ripah loh jinawi.
Namun, sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa tujuan pemerintahan masih jauh dari harapan, meski ada sedikit negara yang relatif mampu mendekati tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Pada level yang lebih rendah, konteks dan keberadaan triple power juga diperlukan dan dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran umara (kepala daerah) misalnya, di dalam sistem pemerintahan di daerah sudah sedemikian kuat dan jayanya, sehingga para pakar pemerintahan sering menyebut kepala daerah sebagai Raja Kecil yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Kemudian para ulama yang notabene merupakan sosok panutan disebut sebagai waratsatul anbiya (pembimbing akhlak/moral masyarakat). Sedangkan umat adalah objek kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Meski sebagai objek, umat merupakan kuantitas terbesar dari ketiga triple power tersebut. Satu kondisi negara/daerah bisa saja terjadi perubahan drastis jika umat (rakyat) yang bersangkutan serempak bergerak (people power) menginginkan perubahan.
Dengan demikian, harapannya adalah ketiga komponen itu mempunyai kekuatan masing-masing yang sejatinya memberikan kontribusi demi tercapainya masyarakat madani.
Terjadinya interaksi dan interdependensi antara triple power tersebut kian terlihat dengan bergulirnya musim Pilkada serentak di Indonesia pada 27 November 2024 mendatang, yang secara nyata atau samar-samar, langsung atau tidak langsung melibatkan mereka.
Fenomena kekuatan dan keterlibatan masing masing-masing komponen dapat diidentifikasi. Bagi umara (kepala daerah petahana) pada umumnya masih berambisi untuk kembali duduk sebagai penguasa, dengan alasan ingin melanjutkan/menyelesaikan pengabdian kepada daerah, karena memang peraturan perundang-undangan memberikan peluang.
Dengan kapasitas sebagai Raja Kecil, tentu banyak program dan strategi untuk memberikan pemahaman kepada massa bahwa dia telah dan sedang berbuat yang terbaik dan akan terus menebar janji untuk meningkatkan kinerja terbaiknya pada masa jabatan berikutnya.
Lebih dari itu, seorang petahana memiliki kewenangan mengendalikan jaringan birokrasi sampai ke tingkat terendah. Jurus petahana lazim dikemas dalam bentuk insentif berupa bantuan sosial (bansos), uang pembinaan, atau tunjangan.
Ilustrasi yang mirip, berlaku juga bagi bakal calon kepala daerah yang berasal dari birokrasi, tentu saja dalam kapasitas dan lingkup yang terbatas. Bagi kepala daerah yang tidak berpeluang lagi, biasanya sudah menyiapkan "ahli waris jabatan" dari keluarga sendiri, atau orang luar dengan perjanjian tertentu.
Bagi ulama yang beralih menjadi politisi atau yang berstatus ganda (agamawan sekaligus politisi), maka aroma Pilkada bagai musim panen durian, karena banyak kesempatan yang disengaja atau "kebetulan" untuk mendulang manfaat atas hasil "kolaborasi" dengan umara, sehingga wajar jika hal itu dapat menambah gemerlap pamor ulama di mata umat.
Kedua komponen dimaksud (umara dan ulama) sama-sama punya kepentingan (take and give), hanya saja apakah itu akan membawa umat ke arah perbaikan dan kemaslahatan? Umat jualah yang menjawabnya.
Pengecualian dalam komponen ini adalah ulama yang istiqamah dengan posisinya sebagai pemimpin agama yang semata-mata membawa umat ke jalan kebenaran dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Bagi umat, interaksi dan interdependensi dengan umara dan ulama adalah sesuatu keniscayaan. Kepada umara, hubungan ketergantungan umat adakah sepanjang harapan agar "kue pembangunan" yang dirancang, dimasak dan disajikan oleh umara dapat dinikmati sesuai dengan kebutuhan umat.
Wujud kue pembangunan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) dan fasilitas umum lainnya. Dalam rangka menyajikan kue pembangunan itulah, wajar jika sang umara mengharapkan kompensasi dari umat agar mendukung semua kegiatan pembangunan. Termasuk dukungan kepada sang umara yang ingin kembali bertahta.
Kepada ulama, yang dinobatkan sebagai penerus dan pewaris para nabi, maka hubungan dan ketergantungan umat adalah dalam rangka amar makruf nahi munkar (menyeru kepada kebenaran, melarang yang salah). Dengan penobatan seperti itu, bagi umat (abangan/awam) membawa konsekuensi harus tanpa tedeng aling-aling taat dan patuh pada titah ulama termasuk "fatwa" hasil konspirasi dengan umara agar mendukung si fulan untuk menjadi kepala daerah.
Identifikasi dan ilustrasi tersebut di atas dapat terbantahkan, jika umara dalam menjalankan fungsi dan perannya selalu berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak kolusi, korupsi dan nepotisme. Berlaku adil dan bijaksana kepada bawahan dan rakyatnya. Tidak mementingkan diri sendiri/keluarga/kelompoknya. Tidak menzalimi orang lain, serta tidak berkonspirasi dengan ulama untuk mengelabui umat.
Ulama, jangan mengubah status dirinya menjadi politisi dan tidak berperan sebagai agen ganda, karena perannya akan rentan dimanipulasi oleh umara yang ambisius. Tetaplah istiqamah sebagai ulama kultural, meski hidup sederhana dan bersahaja, insyaallah tetap disenangi umat. Jikapun dalam suatu kondisi dan pertimbangan yang matang "terpaksa" terjun ke politik, sejatinya melepas statusnya sebagai ulama.
Umat mau dan mampu berpikir logis rasional, jangan fanatik buta. Tidak silau dan terpesona dengan segunung janji dan segenggam bukti yang dijadikan umpan oleh umar
a/ulama yang berambisi. Tidak terlena dan terbuai dengan ayat-ayat yang dijualbelikan.
Jadilah umat yang cerdas dan bijak, sehingga mampu memilah dan memilih mana umara (calon kepala daerah ) yang memiliki kapabilitas, religius dan berintegritas. Serta mana ulama yang lurus dan bengkok.



