Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketergantungan Otonomi Daerah Pada Dana Transfer Pusat

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
HARIS ZAKY MUBARAK
HARIS ZAKY MUBARAK

KERJA ekonomi Indonesia dinilai masih belum banyak dapat membantu penyelesaian kebutuhan masyarakat. Meskipun ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini dinilai belum stabil dan berkualitas. Kinerja hasil ekonomi lebih tertolong faktor musiman, bukan ditopang kemajuan sektor utama.


Advertisement

       Oleh HARIS ZAKY MUBARAK
       Peneliti dan mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia

Penciptaan lapangan kerja belum masif sehingga mayoritas penduduk masih bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang triwulan I tahun 2024 (Januari-Maret) nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku adalah Rp5.288,3 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp3.112,9 triliun.

Peningkatan ekonomi Indonesia triwulan I-2024 yang tumbuh 5,11 persen secara tahunan meski terkontraksi 0,83 persen secara triwulanan harus diakui merupakan capaian terbaik dalam rentang sembilan tahun atau sejak 2015.

Advertisement

Namun jika dianalisis, kontribusi faktor musiman karena peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan bulan suci Ramadan dan Pemilu justru menjadi pemicu terjadi peningkatan signifikan dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha. Hal ini dapat dicermati dari sisi pengeluaran, komponen pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 19,9 persen serta konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh 24,29 persen sebagai imbas pesta demokrasi.

Melihat data ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I 2024, maka dapat disimpulkan jika ada jarak kesenjangan besar dalam optimalisasi sinkronisasi program kerja pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena jika diamati secara serius peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belakangan ini bukan karena hasil dari tercapainya sasaran target pembangunan jangka menengah dan panjang. Tapi hasil dari sebuah momentum ekonomi musiman yang secara kuantitas tidak memberi lompatan besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Manajemen Pembangunan

Kunci besar kesuksesan program pembangunan nasional adalah dengan manajemen tata kelola. Hal ini harus dimulai dari level kementerian/lembaga hingga daerah sejalan dan seirama demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjadi tolok ukur dalam menentukan keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Upaya mencapai target kiranya bergantung pada sinkronisasi semua program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan, maka yang diperlukan adalah keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan program kegiatan secara bersama-sama.

Advertisement

Selama ini masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakselarasan program pemerintah pusat dengan kebijakan di daerah. Berangkat dari masalah ini, maka implementasi dari RKP 2025 harus diarahkan sebagai panduan baku dalam tata perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Secara sederhana, RKP 2025 dapat menjadi standar acuan pemda dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Garis tegas arah pembangunan yang termuat dalam RKP 2025 harus kokoh menjadi dasar acuan bagi setiap BUMN dan swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan. Dalam RKP 2025, pemerintah harus mampu mematok target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,6 persen. Sasaran target semacam ini harus ditopang dengan target belanja pemerintah yang bertambah dari 14,56 persen terhadap PDB pada APBN 2024 yang meningkat menjadi 16,15-17,8 persen. Karena komponen belanja pemerintah pusat ada sekitar 11,96-13,35 persen terhadap PDB serta transfer ke daerah 4,19-4,45 persen terhadap PDB (Kemenkeu RI, 2024).

Terjadinya ketimpangan fiskal di tengah target besar belanja pemerintah pusat akibat tingginya ketergantungan program pemda terhadap dana transfer ke daerah. Pada sisi lain, rasio pajak di daerah faktanya masih sangat rendah. Rasio pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia pada 2021 berada di angka 0,51 persen. Kondisi ini jelas membuat pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu mendanai infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.

Untuk menjaga kestabilan, pemda idealnya memperhatikan sinkronisasi saat penyusunan APBD, terutama program pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyusunan perencanaan APBD harus melihat linearitas belanja domestik, belanja UMKM, belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mengutamakan produk dalam negeri.

Kesadaran yang tak kalah penting, setiap kepala daerah harus menyusun skema keuangan dengan efektif. Karena berdasarkan pengalaman, masih banyak pemda yang hanya berorientasi pada menghabiskan anggaran.

Sistem Terstruktur

Otonomi daerah telah lama berlangsung di Indonesia dan muncul banyak bukti kemajuan yang telah dicapai. Otda memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tapi apakah hal ini akan efektif jika pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki konsep pembangunan yang jelas. Kunci dari kemajuan tata kelola pemerintahan sesungguhnya terletak pada kebijakan publik yang benar-benar terstruktur dan menyentuh sendi-sendi kebutuhan masyarakat.

Thomas R Dye (1981) dalam Understanding Public Policy mendefinisikan kebijakan publik sebagai "is whatever governments choose to do or not to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah adalah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dari segi rasionalitas, maka pemerintah wajib kiranya memberikan pelayanan publik maksimal.

Di antara implementasi praktis mewujudkan kesejahteraan,keadilan dan kemakmuran bersama adalah menerapkan kebijakan otonomi daerah secara efektif. Sejatinya untuk menjalankan roda pemerintahan yang selalu dekat melayani masyarakat. Sumber daya yang dimiliki daerah, baik sumber daya alam maupun manusia juga harus benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya.

Atas dasar itulah, segala macam bentuk dukungan dari pemerintah pusat baik secara regulasi dan keuangan harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum masyarakat tanpa memandang lokalitas atau asal usul kedaerahan. Di sinilah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus segala macam kepentingan daerah harus dapat membentuk sekuat mungkin ruang-ruang kemandirian.

Hampir setiap tahun selalu ada dana-dana perimbangan atau kini disebut dana transfer ke daerah. Dana transfer ini mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus (untuk Papua dan Aceh), seperti hanlnya aliran dana desa dan insentif fiskal. Semua komponen pembiayaan ini jika dioptimalisasikan dengan baik, maka harusnya memberikan kemajuan berkualitas. Bahkan jika sistem ini dijaga secara konsisten dan benar akan memberikan dampak produktif secara berkelanjutan.

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer