Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekongkol Ulama dan Umara

M
Muhammad Syarafuddin
Muhammad Syarafuddin

SASTRAWAN cum sosiolog, Okky Madasari memplesetkan PBNU menjadi Perusahaan Batubara Nahdlatul Ulama. Sungguh lancang novelis satu ini, tapi saya suka.


Advertisement

      Oleh MUHAMMAD SYARAFUDDIN
      Redaktur Radar Banjarmasin

Konteksnya, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2024 yang membolehkan ormas mengantongi konsesi tambang.

Dugaannya, inilah "hadiah" dari pemerintah atas bantuan PBNU selama Pilpres 2024 kemarin.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pun menjamin izin usaha pertambangan (IUP) untuk PBNU akan segera diterbitkan.

Advertisement

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyetujuinya. Menurutnya, mending ormas keagamaan menambang untuk membiayai kegiatannya. Daripada melulu mengusulkan proposal ke kementerian.

Entah Nurbaya sedang menyingkap atau menyindir.

Sedangkan kita mengetahui, bisnis tambang sangat berbeda dengan berjualan kopiah. Namun, dengan klaim pengikut mencapai 95 juta orang, percaya saja, banyak kader NU yang bisa mengurusi tambang secara profesional.

Advertisement

Jadi pertanyaannya bukan sanggup atau tidak mampu. Masalahnya, di Indonesia, tambang rawan dan sarat konflik.

Bayangkan, PBNU bergandengan tangan dengan oligark dan aparat. Berhadap-hadapan dengan masyarakat adat.

Sebagai anak yang lahir dari keluarga NU kultural, saya tak sampai hati melihatnya.

PBNU seyogyanya berpegang kukuh pada khittah-nya. Menjadi gerakan moral. Menjadi rumah umat. Bukan malah menjadi korporasi.

Kekhawatiran lain, berkat cuan tambang, akan muncul "kader dan pengurus" yang mencari makan dari organisasi. Bukan menghidupi organisasi.

Mari berdoa, semoga saudara tuanya, PP Muhammadiyah tidak tergoda dengan tawaran IUP tambang tersebut. Istikamah dalam dakwah dan amal sosialnya.

Dan, ketika kolom ini ditulis, PBNU mempublikasikan artikel tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuannya agar umat tidak salah paham dengan program Tapera.

Netizen geger. Beberapa tak bisa menahan diri. Menuduh PBNU telah menjadi buzzer pemerintah.
Semua kegaduhan itu mengingatkan saya pada Ahmet T Kuru. Beliau adalah guru besar ilmu politik di San Diego University. Penulis Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan (2019).

Dalam buku itu, Kuru menjawab satu pertanyaan besar: mengapa negara-negara Muslim cenderung otoriter dan terbelakang, tertinggal dari negara-negara Barat.

Dalam topik tersebut, umumnya muncul dua pendapat. Dalam kacamata Barat, Muslim mundur karena Islam itu sendiri. Jadi Islam perlu dikritik dan direvisi.

Pemikir Muslim membantah. Menjawab kemunduran ini akibat kolonialisme Barat.

Keduanya simplistis, mudah dipatahkan. Jika Islam adalah penyebab, lantas mengapa peradaban Islam menikmati masa keemasan antara abad ke-19 sampai 12 Masehi.

Imperialisme juga bukan penyebab. Sebab dunia Islam sudah mengalami kemunduran sebelum kedatangan penjajah.

Kuru membangun argumennya dengan membagi masyarakat Muslim menjadi empat kelas: penguasa (sultan, perwira militer), ulama (fukaha, mufasir), intelektual (filsuf, ilmuwan), dan kelas pedagang.

Menurutnya, peradaban Islam maju tatkala kelas pedagang menjadi motor perekonomian, saat kelas intelektual menikmati kebebasan berpikir, dan ketika ulama masih independen.

Sejarah menceritakan, para ulama salaf bertahan dari intimidasi dan godaan penguasa. Sebab mereka memahami, salah satu ciri ulama su' (jahat) adalah berdiri di pintu-pintu masuk istana.

Penelitian Kuru menunjukkan, peradaban Islam mulai mundur pada abad ke-11. Bersamaan dengan dimulainya persekongkolan penguasa dan ulama. Mereka bekerja sama mempersekusi kelas intelektual dan menekan kelas pedagang.

Kata kuncinya adalah independensi atau persekongkolan. Tentu saja, di hadapan umat dipakai istilah yang lebih halus: kolaborasi.

Editor: Syarafuddin

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer