Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tapera Adalah Labirin Ketidakpastian

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
YOEYOEN INDHARTO
YOEYOEN INDHARTO

Hak atas perumahan bukan sekadar mimpi yang tergantung di langit-langit harapan. Ia adalah hakikat manusia untuk hidup layak, di bawah atap yang melindungi dari deras hujan dan terik matahari.


Advertisement

       Oleh YOEYOEN INDHARTO
       Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan

DI SETIAP jengkal tanah yang dipijak, tersimpan janji negara untuk menghadirkan keadilan, memberikan tempat yang pantas bagi setiap jiwa. Rumah adalah ruang untuk bercengkerama dengan keluarga, melukis kenangan dalam bingkai kebersamaan.

Maka, hak atas perumahan harus diwujudkan, demi martabat yang terjaga dan masa depan yang bahagia.

Advertisement

Kita sering kali dihadapkan pada sebuah pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Seperti angin yang membawa cerita dari masa lalu, Tapera hadir sebagai sebuah ironi bagi kelas pekerja. Program ini, yang seharusnya menjadi jawaban atas impian memiliki rumah, justru menjerumuskan kelas pekerja ke dalam ketidakpastian yang tak berujung.

Mari kita telusuri mengapa program Tabungan Perumahan Rakyat justru menjadi nestapa bagi kelas pekerja.

Bayangkan, setelah bekerja keras selama 10 hingga 20 tahun, potongan iuran sebesar 3 persen dari upah buruh (2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dari pengusaha) tak akan cukup untuk membeli rumah. Bahkan untuk sekadar membayar uang muka, iuran yang terkumpul terasa hanya setetes air di padang pasir. Impian memiliki rumah menjadi seperti fatamorgana, terlihat dekat namun tak pernah terwujud.

Advertisement

Selain itu, tidak ada satu klausul pun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tapera yang menjelaskan bahwa pemerintah turut serta dalam menyediakan rumah bagi buruh. Iuran hanya dibayar oleh buruh dan pengusaha, sementara pemerintah tampak lepas tangan, tidak menyisihkan anggaran dari APBN dan APBD. Jelas terlihat di sini, pemerintah sekadar sebagai pengumpul iuran.

Rumah, sebagai salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk setiap warga. Tak sekadar tempat berteduh, rumah adalah pondasi bagi kehidupan yang layak, tempat di mana keluarga berkumpul dan masa depan direncanakan. Kewajiban pemerintah bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan akses yang adil dan terjangkau bagi semua.

Sebuah rumah memberikan rasa aman, stabilitas, dan kenyamanan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Dalam setiap batu bata yang disusun, ada harapan dan hak yang tak boleh diabaikan. Di sini, pemerintah harus berperan aktif, hadir nyata, memastikan setiap rakyatnya memiliki tempat untuk pulang.

Di tengah daya beli yang kian merosot dan upah minimum yang terkikis oleh UU Cipta Kerja, potongan iuran Tapera sebesar 2,5 persen menambah beban hidup buruh. Potongan iuran ini, ditambah dengan berbagai potongan lain seperti Pajak Penghasilan, Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua, membuat total potongan hampir mendekati 12 persen dari upah yang diterima. Ini belum termasuk utang koperasi atau utang pada perusahaan, jika buruh memilikinya, yang semakin membebani biaya hidup buruh.

Kerancuan dalam sistem anggaran Tapera juga membuka peluang besar untuk disalahgunakan. Kita mengenal sistem jaminan sosial dan bantuan sosial. Jika jamsos dananya berasal dari iuran peserta atau pajak atau gabungan keduanya dengan penyelenggara yang independen, bukan pemerintah. Sedangkan bansos dananya berasal dari APBN dan APBD dengan penyelenggaranya adalah pemerintah. Model Tapera, rasanya bukanlah keduanya. Ini menimbulkan potensi besar terjadinya korupsi, penyalahgunaan dana yang tersimpan.

Karena pemerintah menyebut bahwa Tapera adalah tabungan, maka seharusnya dia bersifat sukarela, bukan memaksa. Sebuah tabungan idealnya lahir dari kesadaran dan keinginan individu untuk merencanakan masa depan, bukan dari kewajiban yang dibebankan. Ketika tabungan berubah menjadi paksaan, esensi dari menabung hilang.

Setiap buruh berhak menentukan bagaimana mereka mengelola pendapatan mereka tanpa tekanan. Program yang baik adalah program yang menawarkan solusi, bukan menambah masalah. Tapera seharusnya memberikan fleksibilitas, mengundang partisipasi, dan menghormati hak individu untuk memilih. Dengan demikian, tujuan mulia dari kepemilikan rumah bisa tercapai tanpa mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan pekerja.

Untuk PNS, TNI, dan Polri, keberlanjutan dana Tapera mungkin berjangka panjang karena tidak ada PHK. Tetapi untuk buruh swasta dan pekerja mandiri, terutama buruh kontrak dan outsourcing, potensi terjadinya PHK sangat tinggi. Oleh karena itu, dana Tapera bagi buruh yang ter-PHK atau buruh informal akan mengakibatkan ketidakjelasan dan kerumitan dalam pencairan dan keberlanjutan dana Tapera. Terlebih dalam situasi, di mana UU Cipta Kerja menganut mazhab "mudah rekrut dan mudah pecat". Nyaris tak ada lagi pengangkatan karyawan tetap, buruh rentan kehilangan pekerjaan di usia muda, sulit bekerja hingga usia pensiun tiba.

Tapera yang seharusnya menjadi jalan menuju rumah idaman, justru menjadi labirin ketidakpastian. Dengan segala kerancuan dan beban yang ditimbulkan, program ini lebih banyak menambah derita daripada harapan. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pengambil jarak.

Hak untuk memiliki rumah adalah hak asasi, jangan biarkan ia menjadi mimpi yang tak pasti. Inilah saatnya kita bersatu, berdiri teguh, menuntut keadilan. Demi masa depan yang lebih cerah, demi mimpi yang tak lagi tergantung di langit tanpa kepastian.

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer