
ALOKASI dana insentif fiskal (DIF) secara nasional untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp8 triliun. Dari Rp8 triliun itu, akan tersalurkan ke dalam dua bagian. Bagian pertama, akan tersalur sebesar Rp4 triliun yang didasarkan pada penilaian kinerja tahun sebelumnya. Dari bagian ini, penerima DIF tahun 2024 sebanyak 312 pemda.
Oleh JUANDA
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Kalsel
Alokasi ini lebih banyak dari tahun sebelumnya tahun 2023 yang sebanyak 209 Pemda. Sehingga dampaknya rata-rata alokasi DIF per daerah diterimanya menjadi lebih kecil.
Selanjutnya bagian kedua akan tersalurkan sebesar Rp4 triliun juga. Namun jumlah uang tersebut akan dialokasikan berdasarkan kinerja pada tahun anggaran berjalan di tahun 2024. Bagian ini dialokasikan dengan menggunakan kriteria dan kategori tertentu serta dialokasikan dalam beberapa periode yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Di bagian kedua inilah pemda dapat berkesempatan mencari DIF tahun anggaran berjalan. Proporsi yang kedua ini dapat mendorong percepatan perbaikan kinerja pemda dalam mendukung fokus kebijakan nasional baik di tahun berjalan.
Pada bagian pertama DIF sebesar Rp4 triliun, untuk regional Kalimantan, mendapatkan DIF sebesar Rp468,59 miliar. Dari alokasi tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan sebesar Rp152,23 miliar yang merupakan alokasi terbesar di regional Kalimantan. Kemudian disusul Kalimantan Timur sebesar Rp110,02 miliar, Kalimantan Tengah sebesar Rp89,51 miliar, Kalimantan Barat sebesar Rp76,12 miliar dan Kalimantan Utara sebesar Rp40,71 miliar.
Dari alokasi DIF di Kalsel Rp152,23 miliar diberikan kepada 10 pemda dari 14 pemda. Jadi masih terdapat empat pemda yang belum memperoleh alokasi insentif fiskal. Namun demikian, pemda yang belum mendapatkan alokasi DIF, jangan kecil hati dulu. Karena masih terbuka peluang untuk mendapatkan alokasi DIF berdasarkan kinerja tahun berjalan. Sehingga diharapkan pemda dapat terus memunculkan kinerja terbaik dan prestasi yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Terdapat tiga pemda yang mendapat alokasi DIF terbesar di Kalsel yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) sebesar Rp24,38 miliar, Pemkab Tabalong sebesar Rp23,8 miliar dan Pemkab Tanah Bumbu sebesar Rp22,12 miliar.
Sedangkan bila melihat data secara nasional, daerah dengan alokasi DIF terbesar diraih oleh Pemkab Banyuwangi sebesar Rp32,61 miliar. Dengan demikian terdapat selisih yang cukup besar antara Pemkab HSS dengan Banyuwangi yaitu sebesar Rp8,23 miliar. Selisih tersebut didasarkan pada penilaian data kinerja tahun sebelumnya yang meliputi klaster wilayah, kriteria utama dan kelompok kategori kinerja.
Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi DIF sampai dengan tanggal 30 April 2024, baru terealisasi sebesar Rp14,71 miliar atau 9,6 persen dari pagu Rp 152,23 miliar. Jumlah tersebut disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Terdiri dari Pemkab Balangan sebesar Rp7,54 miliar dan Pemkab Tapin sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian masih perlu dioptimalkan penggunaan DIF di Kalsel.
Sebagaimana diketahui bahwa Dana Insentif Fiskal (DIF) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja pemerintah daerah. Tujuan pemberian insentif fiskal tersebut dapat berupa alokasi dana dan atau pemberian fasilitas tertentu.
DIF diberikan sebagai rewards bagi daerah karena mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dengan adanya DIF akan memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.
Prinsip Pemberian DIF
Pemberian DIF berdasarkan beberapa prinsip. Pertama, harus berkeadilan atau fairness. Artinya setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah. Kedua, dapat diperbandingkan, artinya penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
Ketiga, bersifat objektif. Artinya, pemberian insentif fiskal dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Keempat, terukur. Artinya dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
Kelima, bersifat akuntabel. Artinya dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan atau kementerian lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan prinsip terakhir adalah relevan, yaitu kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.
Penyaluran DIF Kinerja Tahun Sebelumnya
Penyaluran DIF sebesar Rp152,23 miliar diatas dengan penilaian atas kinerja tahun sebelumnya disalurkan melalui dua tahap. Tahap pertama disalurkan sebesar 50 persen, yang disalurkan paling cepat bulan Februari. Penyaluran tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan berupa adanya perda mengenai APBD TA 2024. Kemudian memiliki rencana penggunaan DIF TA 2024 dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan DIF TA 2023, apabila mendapatkan alokasi DIF TA 2023.
Syarat salur tersebut disampaikan paling lambat tanggal 20 Juni 2024. Selanjutnya penyaluran tahap kedua sebesar 50 persen juga. Paling cepat disalurkan pada bulan Juli. Adapun persyaratan dokumennya yaitu adanya laporan realisasi penyerapan DIF tahap pertama dengan minimal penyerapan 70 persen dari dana yang diterima di RKUD pada tahap pertama. Syarat salur tersebut disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2024.
Yang perlu menjadi perhatian adalah apabila persyaratan penyaluran DIF belum diterima sampai dengan batas waktu tersebut maka DIF tidak disalurkan. Dengan demikian pemda penerima DIF kinerja tahun sebelumnya wajib mengetahui terhadap batasan waktu penyaluran tersebut.
Penggunaan Dana Insentif Fiskal
Pemda yang mendapatkan DIF harus mengetahui optimalisasi penggunaan DIF untuk kegiatan apa saja. Tujuannya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaan DIF digunakan untuk mendanai kegiatan yang manfaatnya diterima dan atau dirasakan langsung oleh masyarakat serta diprioritaskan mendukung kebijakan.
Diantaranya untuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan. Yang perlu menjadi perhatian yaitu bahwa DIF tidak dapat untuk mendanai keperluan gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium, dan perjalanan dinas.
Dengan mengoptimalkan penggunaan DIF diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja untuk kegiatan yang mempunyai dampak dan manfaat langsung ke masyarakat Kalsel dan menggenjot penggunaan produk dalam negeri sehingga kegiatan ekonomi di Kalsel bisa lebih produktif.



