Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada, Meritokrasi, dan Pemikiran Ibnu Taimiyah

M
Muhammad Syarafuddin
Muhammad Syarafuddin

Teks yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah, terasa begitu relate dengan kondisi hari ini.


Advertisement

       Oleh MUHAMMAD SYARAFUDDIN
       Redaktur Radar Banjarmasin,
       Alumni Fakultas Dakwah IAIN (UIN) Antasari

NAMA-nama bakal calon bermunculan di bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan. Petahana atau penantang. Politikus senior dan junior. Figur populer hingga yang kurang terkenal. Birokrat sampai agamawan.

Paling ramai dibincangkan sudah barang tentu Raudatul Jannah, Muhidin, dan Hasnuryadi Sulaiman. Mereka bukan orang sembarangan. Ada istri gubernur, wakil gubernur, dan anggota DPR.

Advertisement

Namun, sebagian pemilih memandang pemilu dengan gelisah. Memenuhi kolom komentar media sosial dengan kritik dan sindiran.

Masyarakat gelisah oleh suburnya nepotisme, praktik politik dinasti, dan kuatnya cengkeraman oligarki.

Tentu ini bukan fenomena khas Banua. Kita telah menontonnya di panggung nasional dan lokal di daerah lain. Di Pileg dan Pilpres kemarin.

Advertisement

Bahkan, kalau melihat di banyak negara, realitasnya tren populisme belum berakhir. Tidak dalam waktu dekat.

Cukup sampai di situ. Sebab ini bukan opini politik. Ini telaah singkat atas Siyasah Syar’iyah karya Ibnu Taimiyah.

Sebuah kitab penting dalam fikih siyasah (politik) dan daulah (negara) dalam turats (literatur klasik). Kerap disandingkan dengan karya besar lainnya, seperti Muqaddimah karya Ibnu Khaldun dan Al-Ahkam As-Shultaniyah karya Mawardi.

Hujjatul Islam

Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lahir pada 10 Rabiul Awal 611 H di Harran, sebuah kota kecil di Syria.
Dididik di Baghdad, beliau dan ayahnya terpaksa menyingkir ke Damaskus karena invasi bangsa Mongol.

Pengakuan atas keilmuan Ibnu Taimiyah tampak dari gelar yang disematkan umat kepadanya, Hujjatul Islam.

Di luar karyanya, kisah hidup beliau juga seru untuk dibaca. Ibnu Taimiyah adalah mujtahid cum mujahid.

Seorang ulama kritis. Penanya tajam. Bolak balik masuk penjara karena mengusik penguasa.
Berangkat dari kegelisahannya melihat dunia Islam kala itu, risalah Siyasah Syar’iyah ditulis.
"Pemimpinnya rusak, rakyatnya juga ikut rusak," kata Ibnu Taimiyah.

Untuk kebutuhan artikel ini, penulis merujuk edisi terjemahan. Dalam bahasa Indonesia diberi judul Etika Politik Islam. Terbit tahun 2005.

Imarah

Bab pertama Siyasah Syar’iyah membahas tentang walayat (jabatan pemerintahan). Mengulas tentang metode memilih pemimpin yang layak.

Namun, sebaiknya kita memulai dengan bab penutup, yakni kewajiban membentuk kepemimpinan (imarah).

Ibnu Taimiyah menegaskan, pengaturan urusan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama.
Demi mencapai kemaslahatan sosial, dibutuhkan dua perkara: kontrak sosial (ijtima) dan pemimpin (amir).

Jumhur ulama mengacu hadis riwayat Abu Dawud, "Apabila ada tiga orang keluar bepergian, hendaklah mereka menunjuk salah satu menjadi pemimpin perjalanan."

Jika dalam kumpulan tiga orang saja dibutuhkan pemimpin, apalagi untuk Banjarmasin yang dihuni 700 ribu jiwa (sensus 2018). Apalagi untuk Kalsel yang populasinya 4,3 juta jiwa (sensus 2020).

Mengingat beratnya beban pertanggungjawaban seorang pemimpin, Islam juga menjanjikan ganjaran besar.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disampaikan tujuh golongan orang yang akan dinaungi-Nya pada hari penghakiman nanti.

Golongan pertama adalah para pemimpin yang adil. Baru setelah itu ahli masjid, ahli sedekah, dan seterusnya.

Namun, jika pemimpin inkompeten dipaksakan diusung, Nabi Muhammad juga telah memperingatkan, "Apabila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat."

Kita akan kembali pada bab Walayat di bagian akhir tulisan ini.

Kezaliman

Pada bab kedua, Siyasah Syar’iyah membahas tentang kekayaan negara. Disinggung soal penguasa zalim sebagai lawan dari pemimpin adil.

Menarik, karena Ibnu Taimiyah menyamakan kezaliman dengan keserakahan.

Pemimpin zalim akan menimbun kekayaan. Meraup dinar dan dirham dengan cara yang batil. Menumpuk harta untuk memperkaya diri dan keluarganya.

Pemimpin zalim juga senang menerima hadiah-hadiah (gratifikasi). Mengabaikan larangan Rasulullah, bahwa hadiah untuk pemimpin adalah penyimpangan.

Ibnu Taimiyah mengingatkan, ketika penguasa mempertontonkan kerakusannya, kalangan bawah pun menirunya.

Rakyat mulai berani memungut yang diharamkan serta menunda-nunda kewajiban—membayar zakat dan melunasi utang.

Ibnu Taimiyah lantas mengutip sebuah cerita agar kita bisa menarik ibrah (pelajaran).

Tatkala sakit parah, Umar bin Abdul Aziz (wafat 720 H) ditegur karena meninggalkan keluarganya dalam kondisi fakir.

Mendengar teguran itu, sang khalifah memanggil keenam putranya yang belum dewasa untuk menghadap. Dengan mata berkaca-kaca beliau berpesan, "Mandirilah kalian sepeninggalku!"

Seorang Amirul Mukminin yang kekuasaannya membentang dari Timur (Turki) sampai Barat (Spanyol), konon hanya mewariskan tak lebih dari 20 dirham untuk anak-anaknya.
Keteladanan yang mustahil kita temukan di zaman sekarang.

Walayat

Ibnu Taimiyah membuka risalahnya dengan sebuah hadis masyhur, "Siapa yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum muslimin, sementara dia mengetahui ada yang lebih layak dan sesuai daripada yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya."

Dengan sedikit perbedaan matan (redaksi), hadis ini telah diriwayatkan Hakim dalam kitab shahih-nya.

Sebuah atsar juga menyatakan hal senada. "Siapa saja yang mengangkat seseorang karena rasa cinta dan kekerabatan, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum muslimin," kata Umar bin Khattab.

Saat menafsirkan hadis di atas, Ibnu Taimiyah juga melarang pemimpin memberikan wewenang kepada bawahan yang senang mencari muka dan menjilat.

Beliau juga melarang mengalihkan jabatan karena faktor persahabatan, hubungan darah, kesamaan mazhab, kesukuan, dan karena suap.

Demi mencegahnya, Siyasah Syar’iyah menekankan perlu seleksi ketat untuk menunjuk seorang nuwwah (selevel wali kota atau bupati), umara (selevel gubernur), dan hakim (kepala pengadilan).

Mencari pemimpin berdasar kecakapan juga berlaku untuk pemilihan panglima perang, wuzara (menteri keuangan), pengelola dana pendidikan, dan penarik pajak.

Dalam konteks kekinian, kompetensi seseorang bisa diukur dari rekam jejak, kinerja, laporan harta kekayaan, dan ucapannya di media.

Namun, Ibnu Taimiyah menyadari, seiring waktu semakin sulit mencari sosok pemimpin yang memiliki kompetensi komplet. Langka dan jarang.

Dalam kasus pertama, beliau menyarankan agar dipilih berdasar kebutuhan. Bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal—Ibnu Taimiyah dididik di lingkungan Mazhab Hambali.

Suatu ketika, sang imam ditanya, dalam penunjukan komandan perang, mana yang dipilih di antara pendosa yang kuat atau orang saleh yang lemah. Beliau memilih yang pertama.

Alasan Imam Ahmad, seorang fajir akan menanggung dosanya sendiri. Tapi komandan yang lemah akan merugikan seluruh pasukannya.

Ibnu Taimiyah memperkuatnya dengan tindakan Nabi Muhammad yang menunjuk Khalid bin Walid ketimbang sahabat lainnya. Walaupun beberapa kali Rasul mengeluhkan perilaku keseharian Khalid.

Pilihan itu tepat. Khalid mempersembahkan banyak kemenangan untuk kaum muslimin. Dan sejarah menyematkan gelar Saifullah atau Pedang Allah kepada Khalid.

Jadi Khalid dipilih karena kemampuan militernya. Murni karena kompetensi.

Dalam kasus kedua, Ibnu Taimiyah menganjurkan ambil pilihan di bawahnya. Maksudnya, jika calon pemimpin dengan grade A+ tidak tersedia, maka pilih grade A. Jika yang A tidak ada, maka pilih yang B+. Jangan malah jatuh pada grade E.

Sampai sini bisa ditarik kesimpulan, Islam bersikap antipati pada nepotisme. Islam juga egaliter dan pro meritokrasi.

Ironinya, sepeninggal Khulafaurrasyidin, prinsip-prinsip itu diingkari. Lahir era kerajaan dari Bani Umayyah, Abbasiyah, hingga Dinasti Utsmaniyah.

Tetap Relevan

Penulis menyadari kita hidup dalam republik yang demokratis dan sekuler.

Sungguh naif memaksakan pemikiran Ibnu Taimiyah agar diaktualisasikan dalam gelanggang politik praktis di Indonesia dan Kalsel hari ini.

Tapi bila syarah ini bisa memperkaya diskursus politik kita, syukurlah.

Setidaknya, kita boleh bersepakat, pemilu hanya wasilah. Sarana untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan.

Sementara meritokrasi, memilih pemimpin berdasarkan kompetensi adalah nilai yang tak lekang. Value yang harus dijaga.

Dalam hal itu, Siyasah Syar'iyah tetap relevan untuk dibaca umat hari ini. Wallahu a’lam bishawab.

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer