
Bagai kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh, percepatan akselerasi eksekusi pelaksanaan anggaran tahun 2024 satker perlu dilakukan secepatnya dari awal tahun. Untuk mengurai benang kusut penyerapan anggaran kementerian/lembaga dengan pola yang sama dari tahun ke tahun, demikian juga tahun 2023 yang masih seperti "ekor udang menukik ke atas" di akhir tahun. Sehingga perlu perbaikan signifikan di tahun 2024.
Oleh JOKO PRAMONO
Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel
Total alokasi APBN dan APBD yang masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan 2024 naik 17 persen menjadi Rp 37,8 triliun dibanding 2023 sebesar Rp32,4 triliun, 2022 Rp38,9 triliun dan 2021 Rp26,9 triliun.
Dana APBN yang masuk ke Kalsel pada 2021 Rp9,4 triliun, 2022 Rp8,4 triliun, 2023 Rp8,8 triliun, sedangkan tahun 2024 telah dialokasikan Rp8,68 triliun.
APBN 2024 sebesar Rp8,68 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp3,79 triliun naik dari 2021 Rp3.53 triliun, 2022 Rp3,62 triliun, 2023 Rp7,83 triliun. Belanja barang 2024 Rp3,68 triliun naik dari 2021 Rp3,16 triliun, 2022 Rp3,62 triliun, 2023 Rp3,60 triliun.
Belanja modal 2024 Rp1,19 triliun turun dari 2021 Rp2,77 triliun, 2022 Rp1,81 triliun, 2023 Rp3,84 triliun. Belanja bantuan sosial Rp14,61 miliar, naik dari 2021 Rp11,54 miliar, 2022 Rp11,50 miliar, dan 2023 Rp14,57 miliar.
Sebagaimana DIPA 2024 sudah diserahkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada 1 Desember 2023 lalu dengan nilai di atas, merupakan momen tonggak awal perencanaan anggaran 2024 untuk satker K/L. Pileg dan Pilpres serentak pada Februari 2024 merupakan momen baik untuk penyerapan anggaran awal tahun terutama bagi KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan K/L. Ini momen yang bagus untuk memulai awal tahun anggaran.
Pesan Menkeu
Pesan Menteri Keuangan ke menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan langkah strategis pelaksanaan anggaran 2024 berupa peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kedisiplinan melaksanakan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, akurasi percepatan penyaluran dana bansos dan bantuan pemerintah, akuntabilitas pelaksanaan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri bentuk uang, memprioritaskan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi efektivitas belanja (value for money) dan meningkatkan monev serta pengendalian internal.
Direktur Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan mewujudkan efektivitas pelaksanaan dengan langkah strategis: pertama, peningkatan kualitas perencanaan, reviu DIPA awal, reviu DIPA periodik, revisi DIPA potensi pagu minus. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.
Alokasikan anggaran untuk lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya dan kewajiban tunggakan dibayarkan triwulan I 2024 dan mempersiapkan dokumen bila ada blokir dan menyelesaikan pada triwulan I 2024 serta monitoring pagu minus seluruh jenis belanja.
Kedua, disiplin melaksanakan rencana kegiatan, memastikan halaman III DIPA menjadi alat kendali dalam pencapaian kinerja, output, sasaran program/kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana halaman III DIPA, dan updatenya tiap triwulan sesuai ketentuan dan memastikan deviasi pelaksanaan dengan rencana halaman III DIPA tidak melebihi 5%.
Ketiga, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan, menetapkan pejabat perbendaharaan dan pedum/juknis/petunjuk operasional satu bulan setelah DIPA diterima. Hitung kebutuhan operasional bulanan, ajukan UP Tunai/KKP awal tahun. Optimalkan penyerapan anggaran proporsional tiap bulan berdasar rencana kegiatan/penarikan dana dan KKP. Menyelesaikan tagihan, tidak menunda pembayaran termin/batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran.
Keempat, inventarisasi anggaran pengadaan barang/jasa (PBJ) lakukan percepatan, penetapan Pejabat Pengadaan, identifikasi kegiatan, menyusun rencana umum pengadaan. Koordinasi pihak terkait percepat penetapan kebijakan internal PBJ termasuk pemenuhan tingkat komponen dalam negeri/UMKM. Mengupayakan PBJ sebelum tahun anggaran, kontrak ditandatangani awal tahun, PBJ sampai Rp200 juta diselesaikan triwulan I 2024 serta memastikan seluruh PBJ diselesaikan paling lambat triwulan III 2024.
Kelima, inventarisasi satker anggaran bansos dan bantuan pemerintah serta meningkatkan percepatan penyaluran, menetapkan pedum/juknis penyaluran awal tahun, percepatan verifikasi/validasi penerima, pemadanan data kependudukan individu, rekening penerima agar tidak retur, menyiapkan database calon penerima sesuai kriteria, koordinasi terkait percepatan penetapan lokasi penerima.
Keenam, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri uang, mengajukan permohonan nomor register hibah ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setelah penandatanganan naskah perjanjian, pembukaan rekening, revisi DIPA, melaksanakan program sesuai maksud pemberi serta pengesahan hibah diterima dan belanja yang dilaksanakan.
Ketujuh, memprioritaskan penyelesaian program pendukung RPJMN 2020-2024, identifikasi pelaksanakan kegiatan sesuai timeline dan akselerasi penyelesaian pekerjaan program Prioritas Nasional paling lambat triwulan III 2024.
Kedelapan, sosialisasi regulasi pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi efektivitas belanja, membatasi belanja operasional perjalanan dinas, konsinyering, honor tim. Melakukan prioritas, efisiensi efektivitas kegiatan dan utamakan capaian output tidak hanya merealisasikan anggaran. Utamakan digitalisasi pembayaran dan pemanfaatan teknologi informasi.
Kesembilan, pembinaan pelaksanaan anggaran berkala, monev dan pengendalian internal, siapkan strategi mitigasi dan mengatasi kendala, tetapkan indikator kinerja bagian evaluasi, koordinasi pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Melibatkan UKI jalankan fungsi controlling dan monitoring kegiatan, standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan serta menjadikan APIP mengawal pelaksanaan dan menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksa.
Upaya, Strategi dan Tantangan
Upaya maksimal serta strategi perlu dilakukan K/L adalah, pertama, ubah mindset dengan penyelesaikan kegiatan tahun lalu secepat mungkin, sisakan tagihan bulan Desember saja. Pengeluaran dan penunjukkan pejabat perbendaharaan mutlak dilakukan di awal tahun untuk semua satker K/L, tidak ada alasan untuk terlambat.
Kedua, buat rencana kegiatan dan anggaran ke dalam tiap bagian/bidang/seksi kantor berkenaan, diikuti alokasi anggaran terbagi dalam bulanan/triwulanan/semester. Perlu terobosan percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun yang berakibat pada tagihan pengeluaran. Kegiatan di-break down dalam jenis belanja pegawai, barang, modal, sosial dan lain-lain. Sinkronisasi kegiatan pusat daerah supaya tidak tumpang tindih pelaksanaannya. Konsistensi dengan rencana, buat skala prioritas penting mendesak dan perlu revisi/penyesuaian kegiatan di tengah tahun.
Ketiga, komitmen pimpinan dan pejabat perbendaharaan KPA, PPK, PPSPM, bendahara dan pelaku kegiatan secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN perlu melakukan piloting pendampingan/pengawalan secara terus menerus. Di awal tahun satu atau dua K/L terpilih selanjutnya dilakukan penyempurnaan di waktu berikutnya.
Keempat, pengawasan melekat dari atasan langsung ataupun Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga secara terus menerus, demikian juga pengawasan BPK dan BPKP secara intensif. Sebelum dilakukan pemeriksaan tentunya sebaiknya perlu dilakukan pendampingan sepanjang tahun pelaksanaan hingga tidak melenceng dari rencana dan menyalahgunakan wewenang.
Tantangan ke depan semua secara mudah direncanakan namun sulit dilaksanakan, kuncinya ada pada komitmen dan konsistensi. Perlu juga adanya sanksi bagi yang gagal dan penghargaan bagi yang berhasil. Mari kelola anggaran tahun 2024 Kalsel sebesar Rp37,8 triliun secara bijak, bertanggungjawab, dan akselerasi percepatan belanja hingga tidak selalu terulang menumpuk di akhir tahun.



