
KETIKA dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0, kebutuhan otomasi, keterhubungan sistem informasi yang cepat dan praktis, serta penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan. Teknologi informasi telah membentuk peradaban digital di berbagai sendi kehidupan di mana kebutuhan informasi yang cepat berbasis internet menjadi kebutuhan mutlak. Internet of things dan big data yang menjadi salah satu ciri peradaban digital saat ini telah menciptakan digital disruption.
Oleh ARIYANTO RAHARJO
ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan
Merujuk laporan analisis McKinsey Global Institute (2013), bahwa digital disruption merupakan perubahan teknologi digital dan model bisnis secara cepat dan fundamental yang berdampak secara luas dan mempengaruhi nilai ekonomis dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption di satu sisi menjadi tantangan, namun di sisi lain dapat juga dipandang sebagai motivasi dan peluang untuk melakukan transformasi.
Dengan mengambil sisi peluang, maka transformasi digital merupakan langkah mengkapitalisasi era revolusi industri 4.0 dan digital disruption untuk meningkatkan nilai dan daya saing di segala aspek kehidupan.
Aspek Ekonomi dan Keuangan
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu aspek kehidupan adalah ekonomi dan keuangan. Transformasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan mengoptimalisasi aspek ekonomi dan keuangan, baik di dalam ekonomi masyarakat (antara pelaku usaha dan konsumen), tata kelola pemerintahan bidang ekonomi dan keuangan (bernegara), maupun ekonomi global.
Dalam hubungan ekonomi masyarakat, transformasi digital memiliki peran memberikan nilai tambah produk pelaku usaha, baik dari sisi efisiensi proses dan biaya produksi, mendukung pemasaran, serta penciptaan produk-produk yang kreatif yang berimplikasi pada usaha berkelanjutan dan berkembang. Sedangkan dari sisi konsumen, dapat memberikan kemudahan untuk mengakses produk dan layanan, bahkan memberikan banyak pilihan sesuai kebutuhan.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan bidang ekonomi dan keuangan, transformasi digital sangat mendukung sebagai alat dan model bisnis dalam pengelolaan dan penyimpanan data terkait kajian ekonomi dan pengelolaan keuangan negara sehingga pemerintah memiliki big data sebagai sumber informasi yang dapat diproses dan tersaji secara akuntabel untuk pengambilan kebijakan terkait ekonomi dan keuangan yang akurat, serta sebagai realisasi transparansi informasi publik.
Pengelolaan APBN
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan keuangan negara menurut UU 15/2004 didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Ketika berbicara tentang pengelolaan keuangan negara, kita sering mendengar istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara deskriptif, APBN merupakan salah satu wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang yang meliputi serangkaian kegiatan perencanaan (penyusunan dan penetapan), pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Untuk itu, APBN harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Jika dikaitkan dengan fenomena disrupsi digital, pengelolaan APBN mendapat tantangan, di mana tidak hanya dituntut dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang baik, tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan, namun dituntut pula efisien, ekonomis, efektif dan transparan sesuai standar kebutuhan saat ini.
Di era digital saat ini, proses perencanaan dan pelaksanaan APBN dituntut lebih cepat, murah, dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Di sisi pertanggungjawaban, publik dan pemangku kepentingan menginginkan data dan informasi pelaksanaan APBN setiap saat, komprehensif, dan dapat dipercaya. Selain dituntut cepat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban juga dituntut berdasarkan data yang handal dan akuntabel.
Di satu sisi mendapat tantangan, namun di sisi lain pengelolaan APBN memiliki peluang untuk melakukan reformasi proses bisnis dan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk menjawab tantangan sekaligus merealisasikan peluang tersebut telah dilakukan satu langkah adaptif melalui implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terintegrasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
SPAN adalah sistem aplikasi yang digunakan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dengan konsep database yang terintegrasi dan otomasi proses bisnis yang terbagi menjadi enam modul, yaitu: modul manajemen DIPA (spending authority), modul manajemen komitmen (budget commitment), modul pembayaran (payment), modul penerimaan (government receipt), modul manajemen kas (cash management), dan modul akuntansi dan pelaporan (general ledger & accounting).
Sedangkan SAKTI merupakan sistem yang diciptakan untuk digunakan oleh instansi pemerintah sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan anggaran negara pada tingkat instansi. SAKTI merupakan satu aplikasi yang terintegrasi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan modul pelaporan.
SPAN dan SAKTI merupakan sistem terintegrasi yang berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN secara akurat, efektif, efisien, dan akuntabel karena menggunakan single database dan berbasis internet yang didukung otomasi dalam pengujian dan komunikasi antar data. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN menjadi suatu keharusan mengingat APBN merupakan instrumen yang sangat vital sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam perekonomian nasional.
Berdasarkan data cut off tanggal 15 Desember 2023, pada tahun 2023 di wilayah Kalimantan Selatan memiliki alokasi belanja APBN sebesar Rp32,43 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,86 triliun dan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp23,57 triliun, serta target pendapatan APBN sebesar Rp18,36 triliun.
Dengan sistem terintegrasi tersebut diharapkan mewujudkan simplifikasi dan percepatan proses bisnis penyaluran alokasi belanja anggaran sehingga manfaat dan outcome-nya dapat segera dirasakan masyarakat dan daerah. Selain itu, penatausahaan data pendapatan dan belanja negara yang andal dan akurat akan menghasilkan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang akuntabel.



