
INDONESIA saat ini sudah memasuki tahun politik. Dalam konstelasi pemilihan presiden, dapat kita lihat semua capres bersaing untuk menyampaikan program-program jika nanti terpilih untuk menjabat presiden. Dan tentunya, jika capres tersebut terpilih, program-program yang dijanjikan tersebut menjadi program pemerintah.
Oleh NANANG TRIMANTA
Kepala Seksi PPA I B Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
Pertanyaan yang paling mendasar adalah dalam pelaksanaan janji-janji tersebut, bagaimana pemerintah membiayainya? Dari mana biayanya diperoleh?
Pertanyaan tersebut merujuk kepada suatu konsepsi yang kita kenal dengan istilah anggaran negara. Anggaran negara diibaratkan sebagai suatu neraca timbangan, di mana terdapat dua sisi. Satu sisi berisi rencana belanja pemerintah yang akan dilaksanakan, dan di sisi lain berisi pendapatan yang diharapkan dapat menutupi belanja dimaksud dalam kurun waktu yang sama.
Di Indonesia, setiap tahun pemerintah menyampaikan usulan anggaran negara yang kemudian disahkan oleh DPR yang dikenal dengan APBN. APBN inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan prgoram-programnya termasuk pendanaannya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan dalam rangka memenuhi biaya pelaksanaan kegiatan.
Pendapatan negara diperlukan untuk membiayai belanja negara yang dikeluarkan, membiayai belanja pegawai, operasional kantor, belanja proyek pemerintah, hingga belanja bantuan sosial. Dalam melaksanakan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan semua pendapatan negara baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak.
Penerimaan negara bukan pajak dikenal dengan sebutan PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 pasal 1 angka 1, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok PNBP antara lain penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan aset atau barang milik negara (BMN).
PNBP yang berasal dari sumber daya alam pada prinsipnya adalah negara menguasai sumber daya alam, sehingga segala sesuatu untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, maka negara memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan untuk negara.
PNBP yang berasal dari biaya layanan publik, dalam hal itu pemungutan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan namun untuk memperbaiki kualitas layanan itu sendiri.
Sedangkan untuk PNBP yang berasal dari pengelolaan barang milik negara, maka landasan filosofisnya adalah bagaimana barang milik negara ini dapat dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran rakyat. PNBP memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional.
Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, peranan penerimaan negara bukan pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud sangat penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan.
Sebagai gambaran terhadap keadaan tersebut di wilayah Kalimantan Selatan, sampai dengan tanggal 1 Desember 2023, realisasi penerimaan PNBP di Kalimantan Selatan mencapai 1,67 triliun rupiah. Capaian ini melebihi target PNBP sebesar 1,33 triliun rupiah atau capaiannya sebesar 122,71 persen dari target.
Jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP tahun 2022 lalu, capaian ini juga mengalami peningkatan sebesar 24,04 persen. Kinerja PNBP mengalami pertumbuhan. Penerimaan terbesar berasal dari pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan kepercayaan diri masyarakat yang cukup tinggi.
Selain itu penerimaan PNBP juga berasal dari penerimaan dari satker Badan Layanan Umum (BLU). Karakterisitk Badan Layanan Umum memang dikhususkan bagi satker pemerintah untuk mampu memberikan layanan kepada masyarakat di bidang tertentu seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya denganl lebih baik lagi.
Untuk wilayah Kalimantan Selatan, baru tiga satker yang sudah menjadi BLU yaitu Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Bhayangkara, dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin.
Satker yang berpotensi untuk menjadi satker BLU masih ada, dan harus terus didorong untuk menjadi satker BLU dalam kerangka optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
Pada tahun 2023 ini saja PNBP dari satker BLU meningkat 60,01 persen dibandingkan tahun lalu, sehingga satker-satker yang berpotensi menjadi satker BLU terealisasi, maka terdapat potensi peningkatan PNBP nya.
Dari penjelasan tersebut, dapat diperoleh gambaran terkait penerimaan PBNP. Negara membutuhkan dana untuk membiayai belanja negara. Sumber dana berasal dari pajak dan PNBP. PNBP sangat berhubungan erat dengan layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat karena setiap pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat akan dikembalikan lagi kepada masayarakat dalam bentuk layanan.
PNBP dari satu sisi mendukung usaha pemerintah untuk menambah pundi-pundi keuangan negara. Dari sisi yang lain PNBP yang semakin meningkat seharusnya berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan publik, pemerintah dalam hal ini satuan kerja yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerjanya.
Selain itu juga secara berkala membuat survei layanan masyarakat. Dan hasil dari survei tersebut harus menjadi salah satu indikator kinerja organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PNBP mempunyai mandat ganda. Yaitu PNBP untuk menambah pundi-pundi uang negara dan PNBP untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. (fud)



