Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Digitalisasi Treasury, Suatu Keniscayaan

A
Penulis: Arief❯
JOKO PRAMONO
JOKO PRAMONO

PERKEMBANGAN teknologi digital di era sekarang begitu masif. Dari semula dikerjakan secara manual, sekarang serba digital. Perkembangan teknologi digital di swasta telah merambah ke semua lini kehidupan. Begitu juga perkembangan teknologi informasi di pemerintahan mengikuti perkembangan zaman.


Advertisement

        Oleh JOKO PRAMONO
        Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
        Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan

Transaksi di dunia perbankan telah merambah dari tunai ke cashless. Demikian juga transaksi pembayaran di pemerintah telah menggunakan teknologi digital dengan sistem marketplace. Sistem marketplace yang diluncurkan Kementerian Keuangan menyediakan layanan pemesanan, penyediaan, dan pembayaran barang/jasa secara online.

Alat pembayaranpun telah berbasis elektronik, yaitu dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran melalui Cash Management System (CMS/internet banking pemerintah) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang /Jasa. Kegunaannya tidak hanya sekedar membawa uang tunai namun tergantikan dengan Cashless.

Advertisement

Transaksi tersebut tanpa hambatan ruang dan waktu, dapat dilakukan di mana saja kapan saja bisa dilakukan. Tidak perlu membawa uang cash, cukup bertransaksi dengan kartu kredit/kartu debit.

Sementara itu, faktor yang menjadi pembeda antara sistem Marketplace dan Digital Payment yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan atau saat ini lebih dikenal dengan nama Digipay Satu dibandingkan dengan sistem sejenis umumnya adalah proses bisnis Digipay satu telah disesuaikan dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perpajakan terkini. Sistem Digipay Satu yang dikembangkan Kementerian Kuangan tersebut didukung penuh oleh Perbankan terutama Bank Himbara, yaitu BRI, Mandiri, BNI dan BTN.

Potensi transaksi melalui digitalisasi pemerintah sangat besar. Potensi ini dapat dilihat dari belanja pemerintah di Kalimantan Selatan sekitar Rp8 triliun lebih. Belanja tersebut disalurkan kepada lebih dari 3.000 Satker pengguna Uang Persediaan dengan outstanding UP/TUP sekitar satu sampai dua triliun rupiah setiap bulan.

Manfaat yang Didapat

Beberapa manfaat yang didapatkan dari Digipay Satu. Pertama, efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibayar menggunakan Uang Persediaan pada satuan kerja tidak perlu berhubungan langsung ke penyedia barang/jasa karena seluruh proses dilaksanakan secara online dan paperless sehingga menghemat waktu, biaya dan tenaga. Satker berpeluang juga mendapatkan barang/jasa dengan kualitas sama dengan harga terendah sehingga dana APBN dapat dihemat dan dimanfaatkan kepentingan lain lebih optimal. Digipay Satu mendukung program simplifikasi SPJ dengan integrasi proses pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporan yang dihasilkan sistem secara otomatis.

Advertisement

Manfaat lainnya menghilangkan moral hazard dalam proses pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dengan tidak adanya kontak langsung pegawai Satker dan vendor serta tercatatnya seluruh proses secara sistem.

Kedua, kepastian pembayaran pengadaan vendor dijamin pemerintah melalui APBN dan proses pembayaran terjadwal (scheduled payment) oleh sistem. Selain itu, membuka peluang perluasan pasar UMKM yang telah terdaftar sebagai vendor Digipay Satu di Kalimantan Selatan. UMKM atau penyedia barang/jasa akan terekam dalam sistem perbankan sehingga membuka peluang bagi vendor untuk mengakses fasilitas pinjaman dari bank mitra kerja Digipay Satu.

Ketiga, data Digipay Satu dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, juga untuk melaksanakan manajemen likuiditas dan perencanaan kas lebih efektif dan efisien karena saldo dan penggunan kas di seluruh Satker dapat dimonitor.

Disamping itu digunakan untuk data analytics guna penyempurnaan pengelolaan dan kebijakan APBN di masa akan datang.

Keempat, data Digipay Satu digunakan dalam e-audit BPK yang memungkinkan pemeriksaan kepada satker Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan pengelolaan dan pertangungjawaban Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta optimalisasi penerimaan dan pengeluaran negara agar Keuangan Negara bermanfaat bagi masyarakat.

Kendala yang Dihadapi

Kendala Implementasi teknologi digitalisasi di pemerintahan terutama penggunaan Digipay Satu adalah kesatu, karena faktor koordinasi internal dan komitmen pimpinan satker menjadi kendala yang sangat dominan. Juga kurangnya koordinasi dibawahnya antara PPK dengan bendahara menjadi penyebab minimnya transaksi Digipay Satu, dan kendala terkait seringnya perubahan user. Admin satker diharapkan dapat berperan aktif untuk melakukan pengecekan secara rutin dan pembaruan segera setelah adanya perubahan user.

Kedua, saat migrasi Digipay Satu tidak bisa dilakukan secara otomatis, sehingga satker harus melakukan perekaman user lagi. Saat migrasi ke Digipay satu terdapat vendor yang nama usahanya menjadi banyak terdaftar dengan jenis usaha yang sama karena terbawa oleh masing-masing Satker yang pernah bertransaksi pada Digipay yang lama. Hal ini menyebabkan vendor kesulitan mendaftarkan user staf dan kurir vendor.

Pembayaran pajak masih belum dapat dilakukan melalui Digipay satu sehingga Satker masih harus membuat billing secara manual pada aplikasi lain dan terdapat jeda waktu antara pembayaran dengan masuknya uang ke rekening supplier.

Ketiga, pada kebijakan masing-masing K/L untuk lebih menggunakan e-calatog dibandingkan Digipay Satu, lebih menyukai pemesanan barang secara langsung, kekhawatiran akan kendala sistem, pilihan barang yang kurang bervariasi, harga yang lebih mahal, dan satker yang belum terbiasa dengan penggunaan Digipay Satu untuk melakukan transaksi.

Keempat, terjadi pada kurangnya kapasitas pengguna dari Satker. Kementerian Keuangan melaksanakan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara secara masif dan cepat sementara di sisi Satker pengelolaan keuangan umumnya hanya bertumpu pada segelintir pegawai. Keadaan ini membuat para pegawai tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan mengeksplorasi sistem baru selain sistem utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Kelima, penggunaan Digipay membutuhkan jumlah user yang cukup banyak. Satker pengguna Uang Persediaan minimal membutuhkan lima user yang terdiri atas Pemesan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Penerima Barang dan Bendahara Pengeluaran, dengan asumsi user admin dirangkap oleh salah satu user lain.

Sementara itu, vendor minimal membutuhkan dua user, yaitu Staf dan Petugas Pengiriman, dengan asumsi user admin dirangkap oleh salah satu user lain. Kondisi ini menyulitkan Satker dan vendor UMKM yang memiliki jumlah pegawai sedikit sehingga menurunkan minat mereka untuk mendaftar dan menggunakan Digipay.

Keenam, Satker belum berhasil untuk mengajak penyedia barang/jasa yang selama ini digunakan untuk menjadi vendor Digipay. Kondisi ini membuat Satker tidak memiliki informasi mengenai vendor yang andal dan ekonomis sehingga ragu untuk melakukan transaksi. Satker akan membutuhkan banyak usaha untuk berkomunikasi dengan vendor yang sudah terdaftar guna mengetahui vendor mana saja yang menyediakan fasilitas nego harga atau bebas ongkos kirim.

Ketujuh, Satker masih enggan menggunakan sistem baru yang berbasis digital, transparan dan akuntabel. Satker masih nyaman menggunakan sistem pengadaan barang/jasa konvensional yang selama ini digunakan dan belum ada peraturan yang mengatur pengenaan sanksi bagi Satker yang tidak menggunakan Digipay.

Tantangan ke Depan

Pertama, agar lebih banyak penggunanya maka dibuat semudah mungkin sistem penggunaanya ndan tidak ada potongan penggunaan. Banyak satker lain ataupun pemda sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem digitalisasi serupa, sehingga bagaimana dibuat lebih simpel dan lebih sederhana dalam penggunaannya, dengan melakukan pengembangan beberapa fitur pada Digipay Satu lebih unggul dari versi sebelumnya atau versi Kementerian/Lembaga yang lain.

Kedua, Digipay Satu menggabungkan empat platform Digipay sebelumnya yang terpisah berdasarkan Bank Himbara menjadi satu platform sehingga memungkinkan terjadinya transaksi antara Satker dan vendor yang memiliki rekening pada bank yang berbeda dengan mekanisme pemindahbukuan (overbooking), SKN-BI dan BI-RTGS melalui Cash Management System (CMS) Virtual Account atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Peraturan yang ada diharapkan mengakomodasi pembebanan biaya layanan perbankan kepada APBN.

Ketiga, fitur interoperabilitas platform Digipay Satu diperkuat oleh interkoneksi dengan sistem Aplikasi SAKTI untuk pengelolaan APBN BUN dan Satker, Perbankan, DOKU, dan Pajak.

Interkoneksi SAKTI mempermudah Satker melihat ketersediaan pagu, proses pembebanan anggaran, serta pembuatan Surat Perintah Bayar dan kuitansi. Interkoneksi dengan Perbankan memungkinkan terlaksananya proses pembayaran tagihan dan Pajak melalui CMS. Interkoneksi DOKU memfasilitasi pengguna Digipay Satu melakukan pengecekan nomor rekening Satker dan vendor, penyiapan Virtual Account transaksi, dan pemutakhiran status pembayaran melalui Virtual Account. Interkoneksi dengan Pajak memungkinkan Satker untuk menerbitkan kode billing Pajak.

Keempat, fitur unggulan lainnya Digipay Satu telah dilengkapi dengan sistem rating yang memungkinkan Satker untuk memberikan penilaian terhadap pengalaman bertransaksi dengan vendor tertentu dalam rangka membantu pengguna Digipay lainnya menentukan vendor yang paling andal dan ekonomis. Proses pendaftaran vendor tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada Satker karena penyedia barang/jasa atau UMKM dapat menyampaikan permohonan registrasi secara mandiri melalui aplikasi Digipay Satu dengan mengisi data yang relatif sederhana. Fitur fleksibilitas pendaftaran vendor dan interoperabilitas platform diharapkan akan semakin mempermudah dan menarik minat UMKM untuk memperluas pangsa pasar melalui Digipay Satu.
Kelima, bagaimana untuk lebih meningkatkan transaksi ke depan baik dari sisi jumlah transaksi, besaran transaksi, jumlah vendor maupun jumlah satuan kerja. Bagaimana komitmen bersama terutama mendorong pimpinan satuan kerja untuk lebih melek dan cocern dalam menggunakan teknologi informasi terutama penggunaan transaksi digital treasury ini. (fud)

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer