Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Santun Yes! Partai Santuy No!

A
Penulis: Arief❯
Muhammad Syarafuddin, Redaktur
Muhammad Syarafuddin, Redaktur

ABAIKAN siapapun yang bilang pemilu mesti dihadapi dengan santuy, have fun, dan dibawa joget.
Sebab pemilu adalah hajatan yang luar biasa mahal. Diambil dari pajak yang Anda bayarkan.
Pemerintah mengalokasikan Rp70,5 triliun untuk Pemilu 2024. Setara dengan 26 tahun APBD Banjarmasin.


Advertisement

Jadi pemilu—pileg, pilpres atau pilkada—sejak awal memang harus dianggap perkara serius.
Politik santuy sebaiknya dicurigai karena tiga hal. Pertama, narasi itu tampaknya dijual oleh politisi yang miskin ide.

Sepintas, politik santuy terdengar keren. Dirancang agar populer, seraya menafikan yang substansial.

Seolah-olah pemilih muda yang berjumlah 52 persen pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 nanti adalah kaum rebahan yang hanya menyenangi hal-hal receh. Malas diajak mikir yang berat-berat.

Advertisement

Kedua, masalah di republik ini terlalu ruwet dan durjana. Ambil contoh dua isu saja: kebebasan berpendapat dan korupsi.

DPR baru saja merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alih-alih diperlemah, UU ITE justru diperkuat.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu memperingatkan, revisi kedua itu berpotensi mengancam kebebasan pers.

Advertisement

Peringatan yang luput dari perbincangan publik.

Sebelumnya, Firli Bahuri tersandung kasus pemerasan dan gratifikasi. Seorang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka.

Sepanjang sejarah KPK, inilah noda hitam yang paling tebal.

Masalah-masalah di atas, takkan bisa diselesaikan dengan politik santuy yang haha hihi.
Ketiga, politik santuy melecehkan daya intelektualitas generasi Z.

Padahal, generasi yang lahir di era digital ini sangat kritis dan cerewet. Mereka well informed.
Bisa menyerap informasi dari X, Instagram, TikTok, dan YouTube dengan cepat. Fasih memakai AI (kecerdasan buatan) seperti ChatGPT untuk mencari second opinion.

Kasih mereka forum bicara, dan baby boomer akan terkejut mendengar opini dan sudut pandang gen Z.

Radar Banjarmasin sudah membuktikannya. Ketika bikin rubrik Zpeak Up! yang terbit di halaman Metropolis saban akhir pekan.

Lantas, bagaimana bila politisi mau didengar anak muda?

Indikator Politik Indonesia menyurvei responden berumur 17 sampai 35 tahun pada September 2021.

Hasilnya, ada tiga isu yang paling mencemaskan anak muda; 64 persen responden menyoroti isu korupsi; 52 persen menyoroti kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; 36 persen menyoroti sempitnya lapangan pekerjaan.

Jika politisi tak mampu menawarkan solusi untuk tiga isu krusial tersebut, jangan harap bakal didengar pemilih muda.

Namun, penulis sepakat bahwa politik harus santun dan jangan baperan.

Jangan menghujat, apalagi memfitnah rival. Silakan kuliti jejak rekamnya dan bongkar gagasannya. Tapi hindari menghinakan pribadi lawan.

Kita juga harus mencegah pembelahan yang terjadi pada Pilpres 2019 berulang. Berbeda pilihan dengan kawan atau tetangga, tak lantas membuat hubungan merenggang.

Ini mengingatkan saya dengan kredo Nurcholis Madjid yang almarhum cetuskan di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1970.

Kata Cak Nur kala itu, "Islam yes! Partai Islam no!" Sekarang kita cetuskan, "Santun yes! Partai santuy no!" (fud)

Advertisement

Artikel Terkait

PPP Makin Bergejolak, Waketum dan Sekjen Dicopot

PPP Makin Bergejolak, Waketum dan Sekjen Dicopot

ejolak di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat. Ketua Umum DPP PPP Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan

Suara Lantang Anggota Dewan di Media, Perkuat Kemampuan Komunikasi Politisi

Suara Lantang Anggota Dewan di Media, Perkuat Kemampuan Komunikasi Politisi

Ada anggota dewan yang hampir selalu muncul ketika persoalan publik mencuat. Ada pula yang jarang terlihat dalam pemberitaan. Sejauh mana pe

Serahkan SK ke KPU, Gema Bangsa Bangun Struktur Politik di Tanah Laut

Serahkan SK ke KPU, Gema Bangsa Bangun Struktur Politik di Tanah Laut

Partai Gema Bangsa mulai membangun struktur organisasi sekaligus memperkenalkan keberadaannya dalam peta politik Kabupaten Tanah Laut (Tala)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer