Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Politik Sayang Anak

A
Penulis: Arief❯
Photo
Photo
HARI ini (16/10) Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan perubahan batas usia calon wakil presiden. Ketika Anda membaca kolom ini, mungkin putusannya sudah dibacakan.

Oleh: Muhammad Syarafuddin
Redaktur di Radar Banjarmasin



Saya menulis opini ini pada Sabtu (14/10) malam. Ketika Projo terburu-buru mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

Menandai transformasi relawan (baca: mesin politik) Projo menjadi Prowo.

Saya menulis ini ketika media-media nasional asyik meramal ending uji materi tersebut. Prediksinya bakal gol.

Kemungkinan besar MK mengabulkan gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.

Sebab dalam pembahasan sembilan hakim MK, hasilnya 4-4-1. Artinya empat hakim menolak, empat menerima, dan satu lagi abstain. Imbang begitu, maka tinggal sikap Ketua MK ke mana. Dan kita tahu siapa ketuanya…

Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo.

Sang paman berusaha membuka jalan untuk putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara pemohon uji materi adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—belakangan adik Gibran, Kaesang Pangarep menjadi ketumnya.

Bayangkan, pemilu di negara ini diatur lewat sebuah grup WhatsApp keluarga.

Namun, bila mengutak-atik batasan umur cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun ternyata sulit, MK diduga telah menyiapkan norma alternatif. Bahwa kepala daerah boleh maju sebagai capres atau cawapres.

Terlepas umurnya berapa, yang penting berpengalaman menjadi gubernur, bupati, atau wali kota.

Pada usia 36 tahun, Gibran sudah 2,5 tahun menjabat Wali Kota Solo.

Gibran dan Kaesang memang bukan pengusaha martabak dan penjual pisang goreng biasa.
Banal? Ya, tapi unsur kejutannya telah berkurang. Sebab tanda-tandanya teramat jelas.

Baliho Prabowo-Gibran marak, dipasang nyaris di semua kota besar di Indonesia.

Di Banjarmasin, angkot-angkot yang ditempeli stiker Gibran lalu lalang. Di Banjarbaru, muncul deklarasi relawan Gibran.

Prakondisi masif serentak seperti itu jelas mahal dan diorder dari atas.

Pertanda lain, sebulan yang lewat di Semarang, Anwar Usman mengisi kuliah umum. Di sana ia membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Bercerita tentang sahabat belia yang ditunjuk Rasul menjadi panglima perang.

Offside! Kode etik MK dengan tegas melarang hakim konstitusi mengeluarkan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau telah diputusnya.

Sungguh, saya no problem dengan pemimpin muda. Malah bagus. Mengurusi 273 juta jiwa penduduk butuh stamina prima dan fisik energik.

Tapi tolong jangan ketok palu sekarang. Tunggu sampai masa pendaftaran calon Pilpres 2024 ditutup KPU pada 25 Oktober 2023 nanti. Biarkan revisi batas umur dipakai untuk Pemilu 2029 nanti.



Jika enggan menunggu, muruah MK akan melorot. Publik akan membenarkan plesetan akronim MK sebagai Mahkamah Keluarga.

Ini juga demi mencegah menguatnya politik dinasti. Walaupun soal praktik politik nasab ini bukan Jokowi seorang yang menjadi tertuduh. Bedanya, tidak semua orang bisa berhasil.

Ibu Mega berharap Mbak Puan menjadi capres, tidak kesampaian. Pak SBY pengin Mas AHY menjadi cawapres, tapi gagal. Kemudian Pak Lurah dan anaknya…

Tapi apakah Jokowi memang senekat itu? Risikonya PDI Perjuangan pasti mencapnya sebagai pengkhianat.

Suka tak suka, harus diakui, hari ini Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo adalah dua aktor politik terkuat di negeri ini. Para pengamat sampai menyamakannya dengan film Clash of The Titans.

Semua drama ini persis seperti sindiran mantan Wapres Jusuf Kalla: politik sayang anak bikin pemilu jadi rumit.

Dan sebenarnya istilah dinasti politik, politik nasab, atau politik sayang anak cuma penghalusan bahasa dari nepotisme. (fud)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer