Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh Sjarafoeddin
Editor
Saya berharap acara itu akan ditiru kampus-kampus lainnya di Indonesia, terlebih di Banjarmasin.
Bayangkan, BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari mengundang calon wali kota dan calon gubernur untuk beradu argumen.
Bila disuruh memilih, antara debat versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau versi BEM, tentu saya bakal menonton yang kedua.
Sebab debat KPU itu semi dirancang. Para kandidat telah dikasih kisi-kisi. Bahan sudah siap di tangan.
Pertanyaan disampaikan dengan santun. Durasi menjawab dibatasi. Argumennya juga cenderung normatif.
Di studio, timses dan partai pendukung dengan setia bersorak dan bertepuk tangan. Sementara penonton di rumah duduk di depan televisi dengan geregetan.
Akan amat berbeda dengan debat di kampus. Sebab mahasiswa takkan sungkan memilih isu yang paling panas.
Bertanya dengan ceplas ceplos. Menagih janji petahana. Mengorek rekam jejak yang bermasalah. Menyela yang bertele-tele. Kalau perlu sampai mengulik sumber dana kandidat.
Jargon, program dan janji kampanye yang too good to be true juga akan dikuliti.
Intinya, menguji visi seorang calon kepala daerah. Apakah argumen mereka sama kokohnya dengan baliho yang dipancang.
Sikap mahasiswa yang kritis tentu akan membuat rektor, dekan, dosen, atau aktivis senior yang kebetulan dekat dengan para politikus itu deg-degan. Tak apa-apa, biarkan mereka berkeringat dingin.
Jika ada kandidat yang enggan hadir, beralasan ini itu, umumkan saja di media sosial. Agar masyarakat tahu bahwa mereka penakut.
Imaji itu mungkin terwujud berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan uji materi atas Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pemilu.
MK membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan--sembari tetap melarang kampanye di tempat ibadah. Syaratnya cuma dua: atas seizin pengelola dan tidak membawa-bawa atribut kampanye.
Opini saya tentang putusan itu, setuju sekaligus tak setuju. Soal kebolehan berkampanye di kantor pemerintahan, saya agak khawatir. Sebab rawan mengganggu netralitas ASN.
Kampanye di sekolah--SMA atau SMK--juga menggelisahkan para kepsek dan guru. Meskipun pendidikan politik untuk pemilih pemula dari generasi Z itu memang penting.
Kembali ke topik utama, BEM-BEM di Kalimantan Selatan harus menggunakan kesempatan ini. Inilah saatnya menghidupkan tradisi mimbar bebas yang mati suri. Inilah sebenar-benarnya "Kampus Merdeka".
Pilkada masih lama. Tetapi tak ada salahnya memikirkan konsep debat calon wali kota dan calon gubernur ini sejak sekarang.
Lewat debat kandidat ini perguruan tinggi bisa mengajak masyarakat untuk lebih cerewet dan pilah pilih.
Sudah saatnya pemilih berhenti mencoblos seseorang yang rajin bagi-bagi sembako. Calon tua yang mencitrakan dirinya merakyat dan saleh. Calon muda yang rupawan padahal berotak udang. (az/fud)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
