Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: ANDI TENRI SOMPA
Ketua KPU Kalsel
Bagi para pemikir, penggiat, maupun aktivis gerakan kiri, pemikiran Karl Marx menjadi rujukan ideologis untuk melakukan perlawanan kelas. Tentu saja, saya tak bermaksud memperdebatkan pemikiran Marx sebagai kajian akademis.
Alih-alih ingin mempertentangkan, saya mencoba memahami bagaimana Marx melihat pertentangan kelas sebagai konflik abadi yang berkamuflase dalam berbagai wajah dan bentuk. Sebagai seorang akademisi ilmu politik, saya mencoba menafsirkan, bagaimana pemilu dipandang sebagai relasi kelas antara elit parpol sebagai pemodal, dan rakyat pemilih sebagai pekerja yang diharapkan suaranya.
Tapi, Anda jangan memaknai seperti pertentangan kapitalis vs sosialis. Tentu saja bukan dalam arti sempit, seperti kelas borjuis yang menindas kelas proletar, dan dihisap tenaganya. Saya tak ingin berteori dan berasumsi lebih jauh. Saya coba sederhanakan, bahwa pemilu juga bisa dilihat dalam perspektif Marx dalam konteks relasinya. Ada caleg dan para capres, yang bisa diidentifikasi sebagai pemilik modal. Kemudian rakyat pemilih, representasi dari kelompok yang diharapkan suaranya. Di antara keduanya terjadi relasi politik, sosial, dan tentu saja termasuk ekonomi.
Dalam konteks sosial politik, tentu saja yang diharapkan caleg dan capres adalah suara dari pemilih. Bagi rakyat, yang diharapkan tentu saja realisasi janji dan komitmen politik. Dalam relasi ekonomi, sering kali terjadi transaksi, yang tentu saja diharapkan kedua belah pihak bisa saling menguntungkan.
Lalu, dalam pemilu, siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Saya tak ingin membahas dalam ranah kebijakan sebagai penyelenggara. Tentu saja saya harus netral, dan memandangnya secara filosofis dan akademik. Menurut saya, selain terciptanya relasi sosial politik dan ekonomi, pemilu sejatinya juga bisa dilihat dalam relasi moral yang menjadi jembatan dalam mempertemukan dua kepentingan. Maka, caleg dan capres, termasuk calon kepala daerah, tak bisa lagi memandang pemilihnya seperti pekerja yang bisa diupah untuk mendapatkan suara semata. Karena relasi mengandalkan pada hubungan ekonomi semata, justru menjadi validasi terhadap para calon yang akan distigma sebagai elit politik tak bersimpati dan berempati.
Bukannya mendapatkan dukungan moral, para calon yang berkontestasi boleh jadi mendapat penolakan, karena mereka tak bisa memosisikan diri secara pantas. Inilah membedakan pemilu, karena relasi yang terjadi lebih mengedepankan aspek moral, integritas, kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan. Tak ada yang dominan dan subordinat, dan tak ada yang menindas, apalagi ditindas.
Para calon, dan juga pemilih, sama-sama punya kuasa atas modal yang mereka miliki. Sebesar dan sebanyak apapun modal sosial dan finansial yang dimiliki seorang calon, tak bisa menjadi kekuatan untuk membeli dan menekan pilihan politik rakyat. Karena kuasa atas setiap suara yang dimiliki rakyat sebagai pemilih bukan terletak pada seberapa besar janji dan iming-iming materi diberikan.
Kuasa suara atas setiap pilihan politik rakyat terletak pada masing-masing pribadi seorang pemilih. Suara seorang guru besar, pejabat publik, atau pengusaha, tak berbeda dengan suara seorang tukang becak atau pemulung sekalipun. Tak ada perbedaan kelas, kasta, pendidikan, dan ekonomi, karena siapapun memiliki nilai dan kuasa yang sama atas setiap suaranya.
Karena itu, sudah saatnya para elit politik, partai politik, calon legislatif, calon presiden dan calon kepala daerah memaknai pemilu sebagai relasi moral yang bermartabat. Jangan mengerdilkan esensi pemilu sebagai relasi ekonomi yang mengedepankan pendekatan transaksional.
Karena rakyat sebagai pemilih sudah rasional, sehingga tak mudah terbuai dengan janji dan retorika politik yang imajinatif. Semakin liar janji politik para calon dengan menjual mimpi-mimpi palsu, maka semakin besar jurang sosial antara dirinya dengan pemilih. Semakin rasional dan relevan janji politik para calon dengan keinginan dan kepentingan pemilih, semakin dekat jarak dan relasi sosial antara keduanya.
Relasi kuasa dalam pemilu antara calon dan pemilih seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan memiliki. Bukan relasi ekonomi yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Untuk para calon berharap mendapat dukungan politik, ingatlah bahwa suara pemilih bukan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk dibeli. Untuk para pemilih, ingatlah bahwa suara Anda bukan barang dagangan yang bisa ditawar dan diperjualbelikan.
Bertemulah dalam kesepahaman dan kesepakatan secara moral, untuk saling berjanji dalam itikad yang baik membangun bangsa dan negara. Karena relasi moral dalam pemilu jauh lebih bermartabat dari sekadar relasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan dalam waktu lima tahun.(*)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
