Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: AKHMAD LABIB
Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung
Melalui UU HKPD telah diatur mengenai kebijakan baru pemberian DAU dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Dalam pemberian DAU, dari yang semula hanya bersifat block grant menjadi bersifat kombinasi antara block grant dan specific grant.
Pada dasarnya kebijakan tersebut dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik oleh pemda, sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Selain itu, reformasi kebijakan pemberian DAU diharapkan dapat berpengaruh terhadap tiga hal. Yaitu, pola belanja yang lebih fokus pada layanan publik; pengurangan ketimpangan fiskal antardaerah; dan percepatan ekualisasi layanan publik antardaerah.
UU HKPD mengamanatkan penyaluran dan penggunaan DAU specific grant sesuai dengan kinerja daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Dan sebenarnya, tidak hanya pada DAU specific grant, UU HKPD telah menetapkan kebijakan untuk penyaluran seluruh jenis transfer ke daerah (TKD) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemda berdasarkan kinerja daerah.
Sebagai implmentasi UU HKPD, mulai tahun anggaran 2023 ini, pemda mendapatkan dua macam DAU. Pertama, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant), yang digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemda. Kedua, DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant), yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan fungsi controlling terhadap penggunaan DAU oleh pemda, sehingga belanja yang didanai dari DAU dapat dimaksimalkan untuk memenuhi pencapaian standar layanan minimal.
Berdasarkan UU HKPD, DAU yang ditentukan penggunaanya (specific grant) meliputi lima pembagian. Pertama, DAU penggajian formasi PPPK, untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kedua, DAU pendanaan kelurahan, dibagikan kepada seluruh kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan.
Ketiga, DAU bidang pendidikan, untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan. Keempat, DAU bidang kesehatan, untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan. Dan kelima, DAU bidang pekerjaan umum, untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum, termasuk peningkatan capaian standar pelayanan minimum.
Sesuai peraturan Menteri Keuangan, penyaluran DAU specific grant dilakukan KPPN kepada pemda secara bertahap. Penyaluran DAU penggajian formasi PPPK bersifat reimbuse. Artinya, pemda membayar lebih dahulu, baru kemudian diganti pemerintah pusat. DAU untuk pendanaan kelurahan disalurkan melalui dua tahap. Sedangkan, DAU untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum disalurkan dalam tiga tahap. Untuk mendorong optimalisasi penggunaan DAU specific grant, pemerintah menetapkan batasan waktu masing-masing jenis DAU tersebut. Dengan kata lain, pada setiap jenis DAU telah ditetapkan batas waktu paling cepat dan paling lambat dalam penyaluran setiap tahapannya.
DAU Specific Grant Pada KPPN Tanjung
Sampai tanggal 25 Agustus 2023, total realisasi penyaluran DAU specific grant lingkup wilayah kerja KPPN Tanjung yang meliputi Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Balangan adalah Rp119,43 miliar atau mencapai 33,38 persen dari total pagu sebesar Rp357,76 miliar.
HSU menjadi pemda dengan penyaluran tertinggi yang mencapai Rp50,24 miliar atau sebesar 41,85 persen dari alokasi, disusul Balangan dengan nilai salur mencapai Rp39,85 miliar atau 36,61 persen dan terakhir Tabalong dengan penyaluran sebesar Rp29,33 miliar atau 22,76 persen dari pagu.
Adapun detil penyaluran per jenis DAU specific grant dapat dijelaskan sebagai berikut; pada DAU penggajian formasi PPPK, pemda yang sudah mengajukan penyaluran adalah HSU, yaitu sebesar Rp761 juta atau 5,15 persen dari alokasi. Sedangkan dua pemda lainnya belum memenuhi persyaratan penyaluran.
Untuk DAU pendanaan kelurahan, pada ketiga pemda telah disalurkan tahap I pada bulan Februari dan Maret lalu. Pada Tabalong sebesar Rp1 miliar, Balangan sebesar Rp300 juta dan HSU sebesar Rp500 juta. Sesuai ketentuan, penyaluran tahap II sebenarnya sudah bisa dilakukan pada bulan April. Namun, sampai saat ini, ketiga pemda belum mengirimkan dokumen persyaratan penyaluran. Hal ini menunjukkan adanya hambatan/kendala dalam penyerapan DAU kelurahan tahap I.
Pada DAU bidang pendidikan, KPPN Tanjung telah menyalurkan sampai dengan tahap II untuk Balangan dan HSU. Total penyaluran DAU pendidikan pada Balangan sebesar Rp21,05 miliar atau 75 persen dari alokasi. Sedangkan untuk HSU sebesar Rp23,28 miliar atau 75 persen dari pagu. Adapun untuk Tabalong, baru salur tahap I, yaitu sebesar Rp11,52 miliar atau 30 persen dari alokasi.
Untuk DAU bidang kesehatan, pada masing-masing pemda telah disalurkan dana tahap I sebesar 30 persen dari alokasi. Yaitu pada Tabalong sebesar Rp10,84 miliar, Balangan Rp10,33 miliar, dan HSU sebesar Rp19,47 miliar.
Pada DAU bidang pekerjaan umum, KPPN Tanjung telah menyalurkan dana tahap I dan II kepada HSU sebesar 75 persen dari pagu atau sebesar Rp6,21 miliar. Sedangkan untuk Tabalong dan Balangan, baru disalurkan tahap I sebesar 30 persen dari alokasi. Pada Tabalong sebesar Rp5,96 miliar dan Balangan sebesar Rp8,17 miliar.
Merujuk ketentuan penyaluran DAU specific grant, batas waktu penyampaian syarat salur tahap II DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum adalah 31 Agustus 2023. Dalam hal ini pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada DJPK. Mengingat batas waktu tersebut, diharapkan setiap pemda untuk segera menyampaikan dokumen persyaratan tersebut. Sesuai ketentuan, apabila dokumen persyaratan salur disampaikan melewati batas waktu maka besaran yang disalurkan akan dipotong sebesar 50 persen. Dan dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 5 Oktober, maka DAU tahap tersebut tidak akan disalurkan (hangus).
Mempertimbangkan bahwa penggunaan DAU specific grant ini sangat penting untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan batas waktu pemenuhan persyaratan penyaluran, maka perlu disampaikan beberapa rekomendasi.
Pertama, diharapkan pemda melakukan akselerasi penyerapan belanja atas dana tahap I yang telah diterima. Prosentase penggunaan dana pada suatu tahap akan berpengaruh pada kecepatan penyaluran DAU specific grant tahap berikutnya.
Kedua, mengimbau pemda untuk memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen syarat salur setiap tahapnya, sehingga penyaluran DAU spesific grant bisa tepat waktu untuk pembangunan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. (fud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



