Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ujian Kehidupan Berbangsa

A
Penulis: Arief❯
Andi Tenri Sompa
Andi Tenri Sompa
"Kehidupan yang tidak diuji, tidak layak untuk dijalani." (Socrates)

Oleh: Andi Tenri Sompa
Ketua KPU Kalsel


APA yang dikatakan Socrates berabad-abad sebelum Masehi itu, sepertinya tak jauh berbeda dengan papadah populer di kalangan masyarakat Banjar, "Marasa maka tahu."

Papadah ini sarat pesan moral. Kehidupan, seberat dan sesulit apapun, harus tetap dijalani. Itulah ujian hidup dan kehidupan yang bisa menempa serta membentuk karakter seseorang.

Sebagai sebuah bangsa yang lahir dari peradaban Nusantara yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, Indonesia adalah puncak perjalanan kehidupan yang telah teruji. Penderitaan dan penjajahan, hingga proklamasi dan berdirinya republik, merupakan bukti bahwa bangsa kita telah melewati ujian perjalanan waktu dan takdir.

Sebagai sebuah bangsa dan negara, kita telah membuktikan apa yang dikatakan oleh Socrates. Bangsa kita telah teruji. Ditempa oleh penderitaan dan pedihnya penjajahan. Tiga setengah abad lebih nenek moyang kita menjadi budak di tanah sendiri. Semua penderitaan itu mampu mereka lewati. Sekarang, ketika sudah merdeka, apakah kita harus melewati ujian kehidupan?

Selama ada kehidupan, maka ujian hidup tentu akan terus ada dan harus dihadapi. Generasi bangsa yang menikmati kemerdekaan saat ini akan terus menghadapi ujian.
Dan sekali lagi, kesatuan dan keutuhan bangsa itu itu akan diuji selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Bisa dan mampukah kita melewati ujian kehidupan berbangsa dengan menjaga etika, adab, dan martabat. Apakah spirit nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi dan kesetaraan itu masih ada, atau justru menjadi busur panah untuk saling menjatuhkan melalui politik identitas.

Sepekan yang lalu, KPU RI mengundang KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dari seluruh Indonesia untuk mengikuti rapat koordinasi pemetaan potensi permasalahan hukum.

Dalam rakor selama tiga hari di Banjarbaru itu, dibahas bagaimana penanganan potensi permasalahan hukum dan dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu 2024 yang bakal dihadapi KPU di daerah.



Ini adalah komitmen dan wujud nyata dari KPU sebagai penyelenggara untuk memitigasi segala potensi konflik dan permasalahan hukum dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Namun, sekuat dan sehebat apapun komitmen KPU untuk menghasilkan pemilu yang demokratis dan berkualitas, semua tak ada artinya bila tak ada dukungan dan komitmen yang sama dari seluruh peserta pemilu.

Partai politik, calon presiden, calon legislatif, calon DPD, dan pemilih adalah aktor utama yang berperan penting dalam menciptakan pemilu yang jujur, berkualitas, dan berintegritas. KPU hanyalah penyelenggara yang bekerja sesuai aturan dan peraturan, tak kurang dan tak lebih. KPU tak boleh melampaui batas kewenangan dan tugas pokoknya.

KPU juga tak bisa menginterpretasi dan mengintervensi hukum untuk memihak apalagi mendukung salah satu peserta pemilu.

Karena itu, Pemilu 2024 menjadi ujian kehidupan yang harus dilewati bersama oleh semua komponen bangsa, agar kita bisa menjalani kehidupan berbangsa yang lebih layak, demokratis, dan berdaulat.

Terlepas dari siapa nantinya yang dipilih dan terpilih sebagai wakil rakyat dan pemimpin negara, kita harus menyamakan visi untuk menjadikan pemilu sebagai proses politik yang beradab, bermartabat, dan berdaulat. (gr/fud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer