Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: Husnul Khatimah
Kepala RA Fattahul Husna
Pegiat Perempuan Pemantau Pemilu Independen
Sejumlah catatan pemilu dari periode lalu, menyiratkan masih banyak yang perlu diperbaiki secara serius. Seperti regulasi tata cara pelaksanaan yang dinilai belum akomodatif, transparan dan profesional yang memerlukan perbaikan segera. Lalu daftar pemilih yang masih saja ditemukan ganda atau fiktif. Kemudian praktik politik uang, dan rendahnya partisipasi pemilih muda.
Problem di atas hanya sekelumit dari konflik pemilu. Kita belum menggali dari sisi sistem atau teknologi. Atau sensibilitas pemilu mulai dari layanan pemilu bagi kelompok rentan, lansia, disabilitas, anak, dan perempuan. Intinya, masih banyak aspek pemilu yang harus diperbaiki
Dari sisi pengawasan atau kontrol, penting ada perbaikan yang sistematis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Juga tak kalah penting peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini harus benar-benar, bekerja keras dan cerdas, faktanya masih banyak yang luput dari pengawasan Bawaslu.
Pelanggaran yang tidak terdeteksi Bawaslu seperti dugaan gratifikasi dalam pengawasan, tidak netral, tidak melibatkan unsur pengawas eksternal, dan mudahnya petugas pengawas terkena tipu muslihat oknum pelanggar. Bahkan sampai ada yang terindikasi menerima permintaan imbalan, barang dan jasa dari para kontestan pemilu. Semua ini menjadi PR yang harus tuntas bagi kerja-kerja pengawasan kepemiluan tahun 2024.
Memang sejatinya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu. Di antaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi netralitas ASN, anggota TNI dan Polri. Serta menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu. Dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan KPU.
Akan tetapi, dalam praktiknya, keterbatasan SDM, sarana dan luasnya medan di daerah yang terkadang sangat sulit, menjadikan kerja-kerja pengawasan Bawaslu menjadi terhambat.
Untuk itu, diperlukan model pengawasan yang terbarukan. Baik dengan menambah keterampilan SDM Bawaslu dalam hal audit pengawasan. Seperti dalam segitiga pengawasan, yakni sikap, proses dan keterampilan.
Membangun konsep "CCTV" publik yakni masyarakat yang aktif menjadi pengawas pemilu. Sehingga dengan dibantu oleh mata, telinga dan indera publik maka pengawasan akan lebih optimal. Tentu harus disertai dengan edukasi dan pedoman sederhana bagi masyarakat untuk aktif terlibat.
Termasuk membangun aturan main yang jelas dan tegas kepada seluruh peserta pemilu, serta selalu mengingatkan agar menghindari praktik praktik kecurangan atau pelanggaran pemilu.
Dari sisi tindak lanjut laporan, maka Bawaslu harus jeli dalam memverifikasi formil dan materiil laporan secara sistematis dan terukur dengan bukti yang jelas dan kuat. Menindak tegas setiap pelaku pelanggaran pemilu agar menjadi pelajaran dan tidak mengulangi (efek jera), serta membangun pemilu yang beradab dengan memaksimalkan prinsip multi dampak, yakni perubahan mindset, pelaksanaan pengawasan yang profesional, sinergi dengan aparat penegak hukum, dan meningkatkan respons serta cepat dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran kepemiluan.
Dengan model kepengawasan seperti ini, setidaknya akan mulai terjadi perubahan dan diharapkan mengurangi praktik pelanggaran pada pemilu di daerah. Hingga pemilu berintegritas akan semakin mudah diwujudkan. (fud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



