Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Denny dan Informannya

A
Penulis: Arief❯
Photo
Photo
PROF Denny Indrayana nge-tweet, menurut informan terpercayanya, sebentar lagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu kembali ke sistem tertutup.

Oleh: Syarafuddin
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin


Di MK terjadi dissenting opinion. Dari sembilan hakim, hanya tiga yang condong kepada sistem pemilihan terbuka.

Andaikan utas dari calon Gubernur Kalsel pada Pilkada 2019 itu benar terjadi, artinya pada Pileg 2024 nanti pemilih akan mencoblos gambar partai. Bukan foto caleg.

Siapa yang duduk di parlemen, ditunjuk oleh partai. Bukan oleh pemilih. Persis seperti zaman Orde Baru--dahulu kita memakai istilah pemilihan langsung atau tidak langsung.

Ini merupakan buah gugatan dari PDI Perjuangan atas Undang-Undang Pemilu pada November 2022 lalu.

Cuitan Denny bak sepuntung rokok yang dibuang ke padang rumput kering.

Mahfud MD, Menkopolhukam dan mantan Ketua MK, meminta polisi segera memeriksa Denny. Ia menilai tweet Denny tergolong pembocoran informasi rahasia negara.

Mahfud MD juga meminta MK mengusut siapa sumber informasi Denny. Kebocoran harus segera ditambal.

Sementara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut informasi Denny itu "interesting". Menarik.



SBY mengingatkan, parpol menyusun DCS (daftar caleg sementara) dengan asumsi pileg tetap akan terbuka.

Maka bila MK mengubah aturan main di tengah jalan begini, SBY berharap, KPU (Komisi Pemilihan Umum) bisa mengatasi krisis sebesar itu.

Tweet pendiri Partai Demokrat itu kemudian ditanggapi mantan anak buahnya. Anas Urbaningrum merasa kecemasan SBY agak berlebihan.

Anas mengacu sejarah. Putusan MK untuk sistem terbuka keluar pada 23 Desember 2008. Padahal DCT (daftar caleg tetap) sudah diumumkan pada 31 Oktober. Pemilu 2009 toh tidak "chaos", aman-aman saja.

Sampai sini kita melihat, terbuka atau tertutup, setiap kubu punya pendukung dan argumennya sendiri. Sama gigihnya, sama nyaringnya.

Dalam pemilihan terbuka, caleg yang disokong oligarki bisa melepas serangan fajar secara massif untuk memborong suara pemilih.

Dalam pemilihan tertutup, ketua partai bisa dengan leluasa memilih keluarga atau pengurus elit untuk duduk di legislatif.

Jika Anda terjebak pada perdebatan itu, keduanya tampak sama buruknya.

Padahal, bukan karena tertutup itu gelap dan terbuka lantas terang. Persoalannya terletak pada lemahnya pengawasan pemilu dan lembeknya penindakan hukum atas praktik politik uang.

Namun, fokus kolom ini bukan pada terbuka versus tertutup. Ini tentang tweet Denny.



Apakah mantan Wamenkumham itu layak dipanggil polisi? Dalam kondisi normal, ya. Tetapi dalam situasi genting, motif Denny bisa dibenarkan.

Denny sedang menyalakan alarm untuk membangunkan publik. Bahwa ada yang gawat di MK.

Kita tahu, belum lama ini MK malah mengabulkan perpanjangan masa jabatan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tersangkut kasus gratifikasi.

Jauh sebelum itu, publik juga sudah sangsi. Mengingat Ketua MK, Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi.

Dan keputusan MK bersifat final serta mengikat. Maka ketika putusan dibacakan, protes sekeras apapun menjadi terlambat. (gr/fud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer