Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepastian Sistem Pemilu 2024

A
Penulis: Arief❯
Edy Ariansyah
Edy Ariansyah
PENYELENGGARAAN pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 telah berlangsung lebih dari setahun. Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 berkenaan dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara. Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 telah diundangkan.

Oleh: EDY ARIANSYAH
Koordinator Komunitas Muda Pencinta Alam dan Sosial (KoMPAS)
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018-2023.


Kemudian pada 14 Juni 2022, tahapan pemilu mulai diselenggarakan KPU. Berbagai regulasi teknis penyelenggaraan Pemilu yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diundangkan. Bahkan tidak hanya telah diundangkan, regulasi teknis penyelenggaraan Pemilu telah diselenggarakan.

Di tengah berjalan tahapan penyelenggaraan Pemilu, muncul permohonan dari enam warga negara Indonesia untuk menguji ketentuan sistem proporsional terbuka. Pemohon mengajukan judicial review Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 kepada Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Pemohon dalam petitumnya memohon putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan "sistem proporsional terbuka" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "sistem proporsional tertutup".

Singkatnya, pemohon menggugat ketentuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Isu perubahan ketentuan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi proporsional tertutup sangat strategis. Tidak sedikit pemangku kepentingan Pemilu menolak perubahan sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tengah tahapan-tahapan Pemilu 2024 sedang berlangsung diselenggarakan.

Termasuk delapan partai politik yang terdapat di parlemen. Isu ini dapat berpotensi meningkatnya tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan utama Pemilu, pemangku kepentingan pendukung Pemilu, dan pemangku kepentingan kunci Pemilu.

Tantangan Partai Politik


Beberapa potensi tantangan yang dihadapi partai politik peserta Pemilu. Pertama, dinamika rekrutmen dan penyusunan daftar calon. Isu perubahan sistem Pemilu mempengaruhi animo anggota partai politik menjadi calon. Tidak hanya animo, tetapi dinamika antaranggota partai politik mempengaruhi tata kelola penentuan nomor urut daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bagi partai politik. Menambah beban kerumitan bagi masing-masing partai politik mengatur strategi pemenangan.



Kedua, aspek pembiayaan politik. Tidak semua partai politik memiliki kemampuan sumber daya keuangan yang melimpah untuk pembiayaan memenangkan kontestasi politik. Mungkin saja sebagian pembiayaan partai politik bersumber dari sumbangan atau iuran anggota partai politik masing-masing. Jumlah iuran dari anggota partai politik berbanding lurus dengan jumlah basis keanggotaan partai politik. Ini memicu menguatnya ketimpangan antar-partai politik peserta Pemilu. Berbeda dengan partai politik yang telah memiliki kader atau anggota terpilih di lembaga legislatif. Selain telah memiliki basis konstituen, sedikit tidaknya memiliki sumber penunjang bantuan dana partai politik sesuai perolehan suara sah pada pemilu terakhir dari keuangan negara.

Ketiga, dapat berdampak pada strategi elektabilitas partai politik peserta Pemilu. Urutan daftar calon anggota DPR dan DPRD yang telah diajukan partai politik kepada KPU dan jajarannya tidak disusun tanpa strategi. Setidaknya menjadi bagian penunjang strategi masing-masing partai politik untuk memenangkan Pemilu. Berbagai bakal calon mungkin saja telah memulai mendesain alat peraga untuk bahan sosialisasi dan kampanye.

Keempat, menjadi bagian batu uji partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Semua pihak memahami bahwa era politik modern menempatkan Pemilu sebagai elemen sentral untuk rekrutmen politik. Bagian institusi demokratis yang mememiliki fungsi rekrutmen politik adalah partai politik. Kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan tidak diubah lalu diimplementasikan di tengah kontestasi. Hal itu menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.

Mengacu pada kerangka hukum yang ada, yang menentukan skema sistem proporsional terbuka, tentu setiap partai politik telah mengatur langkah dan komitmen kerja dalam melakukan rekrutmen calon kandidat legislatif. Semua partai politik memiliki target elektablitas. Daftar calon yang diajukan bagian instrumen dalam meraih kuasa dan memenangkan legitimasi pemilih.

Semestinya hukum Pemilu yang telah diundangkan sebelum Pemilu 2024 diselenggarakan konsisten menjadi rule of the game. Tantangan berkenaan dengan adanya isu perubahan sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD ini menjadi batu uji kekuatan partai politik sebagai peserta Pemilu dalam melakukan rekrutmen politik.

Potensi Dampak Penyelenggaraan Pemiilu


Seluruh pemangku kepentingan Pemilu di Indonesia telah mengetahui bahwa Pemilu serentak tahun 2024 telah berlangsung sejak 14 Juni 2022. Di awali dengan penyusunan anggaran dan regulasi teknis. Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik telah diselenggarakan.

Kemudian KPU telah menetapkanan enam partai politik lokal Aceh, dan delapan belas partai politik yang berlaku secara nasionalsebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2024. KPU menetapkannya melalui keputusan Nomor 515 Tahun 2022, terakhir diubah dengan keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022.

Dari delapan belas Partai Politik Peserta Pemilu 2024, di masing-masing tingkatan partai politik telah mengajukan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Hukum Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga telah disosialisasikan, dikoordinasikan dan diedukasi penyelenggara Pemilu kepada berbagai pemangku kepentingan Pemilu.



Selain tahapan-tahapan yang telah diselenggarakan, beberapa tahapan yang secara simultan sedang berlangsung diselenggarakan. Di antaranya, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sedang melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD, serta calon DPD. Di sisi lain, jajaran KPU sedang melakukan perbaikan dan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir di tingkat desa/kelurahan, yang selanjutnya nanti pada 20-21 Juni 2023 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.

Ketika aturan (baca sistem pemilu) diubah dalam perjalanan suatu kontestasi politik dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, kemudian diimplementasikan pada Pemilu 2024 dapat berdampak pada penyelenggaraan Pemilu.

Pertama, penyelenggara Pemilu melakukan perubahan regulasi teknis terkait pencalonan DPR dan DPRD. Hal ini membutuhkan waktu untuk konsultasi dan harmonisasi dalam proses pengundangan regulasi teknis.

Kedua, menata-kelola ulang pelaksanaan mekanisme dan prosedur teknis proses pencalonan legislatif sesuai skema sistem proporsional tertutup. Meskipun sebagian proses telah berlangsung, duduk posisi Penyelenggara Pemilu hanya sebagai pelaksana undangundang. Penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan undang-undang terkait kepemiluan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, berdampak pada rasa keadilan bagi sebagian besar pemangku kepentingan Pemilu. Pemilu sebagai instrumen demokrasi semestinya aturan tidak berubah-ubah di tengah proses kontestasi. Selain prinsip adil, indikator Pemilu demokratis adalah adanya ketepatan waktu penyelenggaraan, mekanisme penyelenggaraan harus terukur dan berkepastian hukum.

Keempat, berdampak pada kepatuhan penyelenggaraan Pemilu demokratis yang berkepastian hukum. Regulasi yang berubah-ubah di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu juga dapat membingungkan pemilih. Misalnya, sebelumnya menyosialisasikan sistem pemilu proporsional terbuka, kemudian belakangan disosialisasikan lagi Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional tertutup.

Kelima, dapat menyumbang tantangan kematangan pemahaman Pemilih. Kita memahami bahwa Pemilu demokratis seluruh prosesnya dapat diprediksi dan hasilnya tidak dapat diprediksi (predictable process and unpredictable result).

Kepastian sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2024 menjadi isu penting yang dinantikan seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Harapan akan kepastian hukum berkenaan dengan sistem Pemilu 2024 berada pada kearifan dan keadilan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pantang untuk prejudice dan premature mengambil kesimpulan sebelum kita lihat faktanya. Semua pihak penting menjaga stabilitas politik. Partai politik peserta Pemilu dapat memiliki cara terbaik menghadapi setiap tantangan.

Setidaknya kita berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperkokoh pemilu demokratis, tercegah dampak-dampak yang menegasikan ketaatan terhadap prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Semua pemangku kepentingan memiliki semangat yang sama mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum.

Informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat terus ditingkatkan. Sinergitas semua pihak menguatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negaraIndonesia dalam Pemilu sehingga dapat mengokohkan kualitas partisipasi politik warga.

Sebagai komitmen memilih sistem politik demokrasi maka penting bagi kita semua mengawal proses dan hasil pemilu diselenggarakan secara demokratis. Apa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, kita nantikan! (fud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer