Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bukan pendatang baru, dia (atau mereka) bergabung ke Twitter sejak Oktober 2012. Ketika kolom ini ditulis, akun anonim itu diikuti 454.438 follower.
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin
Socmed hanya punya akun di Twitter. Tidak di Instagram, Facebook, apalagi TikTok.
Cuitannya selalu dinantikan netizen. Dibagikan puluhan ribu kali. Mencetak viral dengan mudahnya.
Saya sendiri mulai mengikutinya sejak Socmed menguliti kekayaan tak wajar Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono.
Dampaknya, Andhi dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Senin (15/5), Andhi menjadi tersangka kasus gratifikasi.
Ketika jalan hancur di Lampung viral, Socmed menguliti Reihana. Selama 14 tahun lamanya, perempuan dengan kerudung model piramida terbalik itu menjadi Kepala Dinas Kesehatan Lampung.
Ia senang pamer tas bermerek yang harganya lebih mahal dari rumah kredit bersubsidi. Reihana juga sudah dipanggil KPK.
Namun yang paling fenomenal ketika Socmed membongkar kebobrokan lapas di Indonesia. Mengunggah foto dan video sel yang nyaman bak kamar hotel. Mengungkap sindikat penipuan dan pemerasan yang diawaki para narapidana. Membongkar narasi palsu zona WBK (wilayah bebas korupsi).
Pintu masuk Socmed adalah sipir Lapas Rajabasa bernama Dhawank Delvi. Seorang sipir yang hobi naik Harley Davidson dan sedang merintis bisnis rumah sakit swasta.
Penyangkalan demi penyangkalan dari Kementerian Hukum dan HAM membuat Socmed semakin beringas. Hingga anak ketiga Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Laoly juga terseret.
Diduga Yamitema memonopoli bisnis kantin dan air mineral di seluruh lapas di Indonesia. Yasonna sibuk membantah, tapi KPK terlanjur memanggil Yamitema.
Sampai sini, ada tiga poin menarik. Pertama, flexing atau pamer, penyakit khas OKB (orang kaya baru). Pejabat beserta keluarganya ini tak kuat menahan godaan untuk memamerkan kekayaannya ke publik.
Tas bermerek, jam tangan Rolex, rumah bak istana, mobil mewah dan moge, liburan keluar negeri, semuanya diunggah ke media sosial.
Menciptakan jejak digital yang mudah ditelusuri. Dengan flexing, mereka menggali kuburannya sendiri.
Kedua, seperti biasa, pemerintah menunjukkan respons mengecewakan. Para pejabat ini hanya diminta untuk menahan diri, berhenti pamer.
Kalau pun disanksi, cuma dinonaktifkan. Tak ada investigasi internal untuk mengusut harta kekayaan pejabat yang mencurigakan.
Ketiga, kenyataan bahwa wartawan semakin malas. Hanya sibuk mantengin Twitter untuk mencari konten dan calon headline.
Socmed sendiri beberapa kali mengeluhkan media-media besar yang kerap mencomot kontennya tanpa memberikan kredit.
Telan saja, meski pahit, bahwa publik sekarang lebih percaya kepada akun anonim ketimbang kepada wartawan bersertifikasi. Ada yang salah dengan kerja jurnalistik kita.
Di luar itu, yang saya sukai dari Pak Ketum--demikian netizen menyapa Socmed, di tengah kepopulerannya, ia tak pernah mencoba berlagak netral. Socmed berkali-kali menegaskan dirinya sebagai pendukung Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sebagai penutup, saya mengutip utas milik Febri Diansyah, mantan Juru Bicara KPK, sekarang pengacara Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi.
Febri gelisah melihat KPK yang bergerak secara acak dan musiman. Menyidik dan menangkap yang sedang viral.
Padahal KPK punya sumber daya yang cukup untuk menggarap kasus-kasusnya sendiri. Tanpa harus menunggu bantuan dari akun anonim dan pengikutnya.
KPK sebenarnya bisa memanfaatkan berkas LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Jika rekening dan aset seorang bupati atau wakil menteri menggemuk dalam sekejap, tentu harus ditelisik. Bila KPK kesulitan, kan bisa meminta bantuan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Sebab LHKPN bukan sekadar kewajiban rutin. LHKPN adalah kunci. (fud)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
