Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: Syarafuddin
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin
Pasca reformasi, umat Islam di Indonesia pernah tiga kali merayakan Idulfitri secara berbeda. Pada tahun 2006, 2007, dan 2011.
Saya ingat, kala itu di Banjarmasin rukun-rukun saja. Kita sukses melewatinya dengan dewasa.
Tak masalah tetangga takbiran duluan, salat ied duluan, memakai baju baru duluan, menyantap opor ayam duluan. Silakan.
Yang awam dan berilmu sama-sama paham, bahwa perbedaan ijtihad memang dibolehkan.
Muhammadiyah memakai hisab, Nahdlatul Ulama memakai rukyat. Yang pertama menghitung, yang kedua melihat.
Masing-masing punya dalil. Namun, entah mengapa tahun ini malah gaduh.
Berawal dari penolakan atas permohonan izin penggunaan lapangan untuk salat ied oleh Muhammadiyah di Sukabumi dan Pekalongan. Alasannya, pemerintah kota masih menunggu hasil sidang isbat.
Belakangan, berita yang beredar diluruskan. Syukurlah, ternyata cuma media yang mendramatisir.
Sayangnya, tak lantas mereda. Di media sosial, suasana terlanjur panas dan tegang.
Gara-gara komentar agar mereka yang tak menaati pemerintah dalam penetapan tanggal Idulfitri, biarlah salat ied di fasilitas milik sendiri. Jangan beribadah di atas lapangan terbuka milik negara.
Padahal, apapun ormasnya, semuanya sama-sama membayar pajak. Justru gawat bila negara lebih condong kepada salah satu golongan.
Agar Muhammadiyah tak merasa sendirian, ada baiknya kita belajar sejarah. Zaman Orde Baru, sebenarnya NU juga pernah berseberangan dengan pemerintah.
Pada 1992, Menteri Agama Moenawir Sjadzali menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Jatuh 5 April. Sedangkan NU yang telah melihat hilal, berlebaran pada 4 April.
Dua tahun berikutnya terulang lagi. Menag Tarmizi Taher memutuskan 1 Syawal jatuh 25 Maret 1993. NU lebih dulu sehari, menetapkan 24 Maret.
Pada 1994, NU menetapkan Idulfitri pada 13 Maret. Sedangkan Kemenag memutuskan 14 Maret.
Mengapa nggak ribut, mungkin karena belum ada medsos. Mungkin juga karena orang tua terdahulu lebih bijak.
Supaya pembaca mengetahui posisi penulis, terus terang, saya dibesarkan di keluarga NU.
Subuh pakai qunut. Menggelar haul. Tahlilan juga. Walaupun Jumatan selalu di masjid Muhammadiyah.
Pesan saya jelas: jangan sampai mereka yang mengaku paling toleran, justru sebenarnya yang intoleran.
Bersedia membela orang yang tidak berpuasa. Bersedia memprotes perda yang melarang warung sakadup dibuka.
Bila mampu bersikap ramah terhadap warga yang berbeda keyakinan, lalu mengapa susah sekali bertenggang rasa kepada saudara seiman?
Maka, sangat tepat tweet yang ditulis putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid. "Gus, maaf. Tenggang rasa tidak bisa kita minta kepada orang lain. Tenggang rasa itu urusan kita kepada orang lain." Well said. (fud)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
