Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kompleksitas Putusan Menunda Pemilu

A
Penulis: Arief❯
M Rezky Habibi R
M Rezky Habibi R
KEJUTAN menuju pemilu serentak 2024 seakan tak berhenti. Di tengah harap cemas publik menunggu sidang akhir permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu--sistem proporsional terbuka (coblos gambar caleg) dimohonkan agar diubah menjadi proporsional tertutup (coblos gambar partai), muncul lagi kegaduhan lain.

Oleh: M REZKY HABIBI R
Pegiat hukum kepemiluan
Warga Banjarmasin


Beberapa waktu lalu kita dikejutkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama melalui putusan perdata setebal 100 halaman dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di mana salah satu amarnya "menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari".

Kendati dalam kekuasaan kehakiman dikenal prinsip pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi di sisi lain, pengadilan juga tidak boleh menunjukkan arogansi dengan menerobos masuk pada wilayah kompetensi absolut suatu pengadilan yang harus ditaati.

Lantas bagaimana dengan putusan perdata yang justru amarnya berdampak terhadap kepentingan publik (menunda pemilu 2024)? Pada titik inilah pangkal persoalannya.

Pertama, soal amar putusan yang menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan (2 Maret 2023). Itu artinya, secara aktual tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) yang tahapannya sedang berjalan akan dihentikan. Begitu juga tahapan-tahapan selanjutnya.

Kedua, soal amar putusan yang menghukum KPU melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Dengan kata lain, putusan PN Jakpus ini tidak hanya menunda pelaksanaan pemilu. Lebih jauh juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu dimulai dari awal kembali dengan tenggat waktu yang jelas. Jelas hal ini akan menimbulkan kompleksitas dalam penyelengaraan negara.

Jika tahapan pemilu harus dimulai dari awal, merujuk pada Pasal 167 ayat 4 UU 7/2017 maka tahapan pertama adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Jika hal tersebut dilakukan, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Di samping itu pula dari aspek anggaran, dengan dimulainya dari awal kembali tahapan pemilu tentu akan menyebabkan pembengkakan anggaran dan menimbulkan kemubaziran terhadap anggaran yang telah dikeluarkan setidak-tidaknya sampai pada tahapan pencalonan anggota DPD jika tahapan pemilu harus diulang.

Sementara itu, dari aspek penyelenggara pemilu ad hoc baik di jajaran KPU dan Bawaslu yang telah dibentuk juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, UU 7/2017 mengamanatkan penyelenggara ad hoc pemilu dibentuk sebelum dimulainya tahapan pemilu. Lantas apakah penyelenggara ad hoc dibubarkan dan dibentuk kembali melalui proses rekrutmen sebagai konsekuensi pelaksanaan amar putusan PN Jakpus? Mengingat bekerjanya penyelenggara ad-hoc pemilu terikat dengan waktu tahapan pemilu. Hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum, alih-alih keadilan hukum apalagi kemanfaatan hukum.

Kompleksitas lainnya adalah berkaitan dengan masa jabatan Presiden, DPD, dan DPR serta DPRD periode 2019 yang berakhir pada 2024. Jika pemilu harus dimulai dari tahapan awal dengan batas waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari, bagaimana dengan kekosongan masa jabatan eksekutif dan legislatif? Tentu saja hal ini akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan dalam bernegara.

Terlebih dalam hukum pemilu di Indonesia tidak mengenal istilah menundaan pemilu apalagi mengulang seluruh tahapan pemilu. Jika ditelusuri dalam UU 7/2017, pada Pasal 431 dan Pasal 432 hanya mengenal istilah pemilu lanjutan (apabila sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan) dan pemilu susulan (jika seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan).

Pemilu lanjutan dan pemilu susulan ini pun batasannya diatur secara rigid atas pertimbangan di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang ditetapkan KPU atau oleh Presiden atas usul KPU jika tidak dapat dilaksanakan di 40 persen jumlah provinsi dan 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.

Oleh karena itu, melaksanakan putusan PN Jakpus akan amat menimbulkan kompleksitas yang tidak sederhana. Sehingga melanjutkan sisa tahapan pemilu oleh KPU adalah hal yang tidak dapat dikecualikan dalam rangka melangsungkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan sembari melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan yang banyak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Paling tidak terdapat tiga tingkatan peraturan yang dilanggar oleh putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ini. Pertama, pada tingkat tertinggi melanggar Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas mengamanatkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai siklus pergantian kepemimpinan penyelenggara negara.

Kedua, pada tingkat UU, melanggar Pasal 167 ayat (4) jo (6) UU 7/2017 yang pada pokoknya mengamanatkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ketiga, pada tingkat peraturan pelaksanaan, melanggar PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur jadwal (waktu) pelaksanaan tahapan pemilu 2024.

Ketentuan yang secara tegas telah diatur dalam UUD NRI 1945 semestinya menjadi bintang pemandu (leitstern) bagi hakim dalam memutus perkara agar putusannya tidak kehilangan maknanya sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.
Mencampur-adukan penegakan hukum privat dan hukum publik (administrasi), yang akhirnya mengakibatkan banyak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan rententan dampak luas dari putusan yang dijatuhkan seakan menunjukan sesat pikir (logical fallacy).

Saluran Penegakan Hukum Pemilu


UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada dasarnya telah memberikan saluran-saluran dalam penegakan hukum pemilu. Saluran penegakan hukum pemilu tersebut diatur bertujuan untuk terselenggaranya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkepastian hukum.

Dalam penegakan hukum pemilu, terdapat enam saluran penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka ditempuh penegakan hukum di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kedua, dalam hal perselisihan hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, terhadap dugaan tindak pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Keempat, pelanggaran administratif pemilu diperiksa, dikaji, dan diputus oleh Bawaslu.

Kelima, sengketa proses pemilu yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu melalui tahapan mediasi atau adjudikasi manakala mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Keenam, mengajukan gugatan sengketa proses pemilu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah upaya penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu telah digunakan.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pemilu tidak terdapat bentuk saluran penegakan hukum di luar yang telah diatur oleh UU Pemilu. Dengan demikian, menimbulkan suatu keanehan ketika PN Jakpus menerima untuk memeriksa sampai dengan memutus mengabulkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum perdata untuk menunda pemilu. Terlebih lagi, secara terang benderang bukanlah kompetensi absolut pengadilan negeri dalam menegakkan hukum pemilu guna mengadili masalah verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Jelas ini merupakan masalah serius yang harus mendapatkan atensi dari seluruh rakyat Indonesia, mengingat jika benar terjadi penundaan pemilu maka rakyatlah pihak yang paling dirugikan sebagai pemegang utama daulat rakyat dalam siklus pergantian kepemimpinan nasional.

Sinyal baik dalam penyelenggaraan pemilu adalah komitmen dalam salah satu kesimpulan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri beserta lembaga tripartit penyelenggara pemilu pada 15 Maret 2023 untuk tetap melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. (al/fud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Downgrade Kelas Menengah: Hemat atau Terpaksa?

Sudah mulai banyak kita mendengar cerita di media sosial bahwa keluarga yang dulu rutin makan di luar setiap akhir pekan kini lebih sering m

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Mereka Menyuburkan Negeri, Negeri Melupakan Mereka

Setiap kali harga beras naik, kita langsung mencari siapa yang salah. Ketika panen melimpah, kita merasa tenang. Namun, jarang kita bertanya

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer