
Kasus pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang mengunggah gajinya sebesar Rp 700 ribu di medsos belakangan menjadi viral di kalangan netizen Indonesia. Meski kasusnya terselesaikan melalui mediasi, namun akar permasalahan guru honorer masih belum bisa dikatakan selesai.
=====================
Oleh: MULIYANI OLVAH
Guru MIN 8 Tabalong
=====================
Kasus tersebut hanya salah satu dari kasus yang mengungkapkan betapa sulitnya perjuangan tenaga pendidikan di Indonesia. Dengan gaji yang minim, guru honorer diharapkan mampu mendidik dan mencerdaskan bangsa. Meski Indonesia sudah 75 tahun memperingati Hari Guru Nasional, kenyataannya masalah kesejahteraan guru masih menjadi isu nasional yang tidak kunjung selesai.
Lalu, jika memang peran guru sepenting itu, mengapa kesejahteraannya masih diabaikan? Menurut Cecep Darmawan, pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, permasalahan guru honorer muncul karena pemerintah tidak memiliki rancangan induk (grand design) tentang guru.
Di UU ASN, UU Guru dan Dosen, tidak dikenal guru honorer. Yang ada guru ASN dan guru yayasan. Guru ASN itu ada PPPK dan PNS. Nah, kenapa muncul guru honorer karena kelalaian pemerintah untuk segera mengangkat guru-guru menjadi ASN. Banyak guru yang pensiun, sementara guru yang diangkat minim. Begitu pendapat Cecep, seperti dilansir BBC Indonesia.
Berdasarkan data Kemendikbud, guru PNS di Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 1,3 juta. Sementara kebutuhan guru mencapai 2,1 juta. Angka ini semakin meningkat, mengingat pada tahun ini terdapat 52 ribu guru PNS yang akan pensiun. Artinya, dapat dikatakan Indonesia sedang dalam status darurat guru, mengingat banyaknya kekurangan tenaga pengajar.
Kurangnya PNS guru menyebabkan sekolah menjadi dilema. Karena menunggu pengangkatan guru PNS sangat sulit dan lama. Sehingga diangkatlah guru yang diberi label honorer untuk menutupi kekurangan tersebut. Pengangkatannya mengandalkan anggaran dana BOS yang juga dibatasi pemerintah untuk belanja pegawai. Akibatnya gaji para guru honorer menjadi tidak layak.
Menurut survei yang dilakukan Ikatan Guru Indonesia (IGI) tahun 2020, rata-rata gaji guru honorer antara Rp 250 ribu sampai dengan Rp 1 juta per bulan. Dengan gaji sebesar itu, tentu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara guru mengemban tugas berat untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, serta mendidik karakter siswa.
Namun, walau dengan gaji yang kurang layak, guru honorer mampu membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan yang terjadi setiap tahunnya. Jadi sudah selayaknya guru honorer mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan guru honorer, misalnya dengan pengangkatan guru honorer melalui jalur PPPK. Namun, sayangnya rencana ini juga tidak berjalan mulus, disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, program PPPK yang berdasarkan pada tes dan bukan mempertimbangkan lama pengabdian guru, juga dinilai tidak berpihak kepada guru honorer. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintah setengah-setengah dalam memperjuangkan nasib guru honorer.
Sementara negara tetap menggunakan mereka dengan kesejahteraan yang minim, sehingga muncul kesan seperti dieksploitasi. Padahal banyak guru honorer yang sudah mengajar dan mendidik selama puluhan tahun. Jika sikap seperti itu selalu dikedepankan, maka permasalahan guru honorer tidak akan ada habisnya. Padahal bangsa yang abai terhadap nasib guru, maka sulit akan maju.
Komitmen pemerintah sangat diperlukan agar permasalahan guru honorer ini tidak berlarut-larut dan secepatnya mendapatkan solusi yang komprehensif. Untuk itu, ada beberapa solusi yang terpikirkan menurut penulis agar permasalahan guru honorer ini tidak menghambat program-program pendidikan yang berimbas pada penurunan kualitas pendidikan.
Pertama, komitmen pemerintah merupakan hal terpenting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena jika pemerintah masih tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, maka permasalahan guru honorer ini akan terus berkelanjutan.
Kedua, mempertimbangkan masa jabatan dalam perekrutan PPPK. Jika perekrutan masih berdasarkan tes, maka ada kemungkinan guru-guru dengan masa jabatan yang sudah lama gagal dalam tes, sehingga tidak bisa direkrut. Hal ini tentunya membuat status guru honorer masih melekat pada diri mereka.
Ketiga, memberikan kebebasan besaran penggunaan dana BOS untuk penggajian guru honorer. Salah satu penyebab gaji guru honorer yang kurang layak adalah karena adanya batasan penggunaan dana BOS untuk penggajian guru.
Keempat, perekrutan CPNS dan PPPK setiap tahun. Kekurangan guru salah satunya disebabkan oleh banyaknya guru yang pensiun dan adanya moratorium CPNS, sehingga terjadi kekurangan guru.
Kelima, menghentikan perekrutan guru honorer baru. Mekanisme perekrutan guru harus terpusat melalui tes CPNS dan PPPK. Kepala sekolah tidak boleh mengangkat guru honorer baru. Pemerintah harus tegas dan memberi sanksi bagi kepala sekolah yang melanggar.
Kita berharap, dengan adanya tindak lanjut dari pemerintah disertai dengan komitmen yang kuat, maka permasalahan guru honorer ini akan bisa cepat selesai. Karena, kita semua tahu bahwa bangsa yang kuat, berasal dari pendidikan yang bermutu. Dan pendidikan yang bermutu, bermuara pada guru yang hebat. Guru yang hebat bisa didapatkan jika mereka tidak lagi memikirkan kesejahteraan mereka, karena pemerintah sudah menjamin itu semua. (*)
