
KEMENANGAN Ibnu Sina harus diteliti para sarjana politik. Ditulis menjadi tesis atau disertasi. Pasti menarik.
==================
Oleh: Syarafuddin
Editor Hal Metropolis Radar Banjarmasin
==================
Karena sejak era Pilkada langsung, belum ada yang bisa menjabat Wali Kota Banjarmasin sampai dua periode.
Mitos itu dipopulerkan media. Diamini para pengamat. Dampaknya, status petahana justru menjadi beban. Hingga politikus 45 tahun itu membuyarkannya.
Mengacu putusan pleno KPU, pria kelahiran Puruk Cahu itu menang dengan meyakinkan.
Menggandeng Arifin Noor, mantan anggota DPRD Kalsel itu unggul di lima kecamatan, dari timur sampai barat.
Padahal, saat hendak mencalon, Ibnu harus berkeliling mencari dukungan partai. Entah apa yang terjadi di balik layar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang membesarkannya malah meninggalkannya.
Mengumpulkan 90.980 suara, memang tak bisa disebut banyak. Bandingkan dengan lima tahun silam. Berpasangan dengan Hermansyah, Ibnu meraih 142 ribu suara.
Lantaran pada 9 Desember lalu, hanya 56 persen atau 251 ribu pemilih yang mencoblos. Cuma separo lebih sedikit.
Maklum, masih pandemi. Jadi pemilih agak waswas mendatangi TPS. Apalagi kasus corona kembali melonjak.
Syukur, Ibnu bersedia menahan diri dari perayaan kemenangan bersama para pendukungnya. Awal yang baik.
Toh, pelantikan masih lama. Kubu penantang juga belum lempar handuk. Mengantongi 74 ribu suara (selisih 8 persen), pasangan Ananda dan Mushaffa Zakir mengambil langkah hukum.
Mahkamah Konstitusi di Jakarta tampaknya bakal diramaikan rombongan asal Banua.
Namun, kemenangan Ibnu sebenarnya tidak mengejutkan. Semua lembaga survei kompak menyebut, suami Siti Wasilah itu pemilik elektabilitas tertinggi.
Ibnu kerap mengisi khutbah Jumat di masjid-masjid. Punya banyak pengikut di media sosial. Retorika dan citranya juga oke. Terlebih, tak pernah terseret kasus dan terlibat skandal. Sulit untuk menandingi kepopulerannya.
Sesuai judul, opini kali ini merupakan sebuah surat pendek. Tanpa alamat tanpa perangko.
Andaikan jadwal Pilkada serempak pada 2024 tak diutak-atik, maka Ibnu hanya punya waktu tiga tahun tujuh bulan. Sebentar sekali. Jadi Ibnu mesti langsung mengoper ke gigi empat dan tancap gas.
Sesudahnya, mudah ditebak, Ibnu akan menapaki panggung yang lebih besar: pemilihan Gubernur Kalsel.
Tapi fokus "surat" ini bukan masa mendatang, melainkan masa lalu. Banyak yang berharap, Ibnu belajar banyak dari lima tahun terakhir.
Pertama, pemko harus lebih solid. Cukup sudah dengan kegaduhan-kegaduhan itu. Karena Balai Kota bukan panggung drama.
Contoh kasus wakil wali kota dan sekretaris daerah. Bagaimana bisa membangun kota kalau para pemimpinnya saja tak rukun?
Dalam konflik pemerintahan, terkadang, siapa yang benar dan salah tak terlampau penting. Karena ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah masyarakat.
Apalagi kalau cuma gara-gara perbedaan pendapat yang bisa dibereskan dengan acara ngopi dan kompromi.
Kedua, berhenti mengandalkan daftar penghargaan dari menteri atau presiden. Apalagi undangan menjadi pembicara dari negara lain.
Sungguh, masyarakat awam tak peduli. Mereka menuntut yang riil. Tengok saja, betapa girangnya penduduk Pulau Bromo ketika dibangunkan jembatan gantung.
Ketiga, inilah ujian sebenarnya, bagaimana Ibnu membantu kota ini melewati resesi. Tahun 2021 diprediksi berat. Tahun 2020 bisa saja baru sebuah pemanasan.
Mudah untuk berdalih, ekonomi daerah kait-mengait dengan ekonomi nasional. Tapi masyarakat sedang susah-susahnya. Dalam kondisi begitu, wajar mereka mengadu kepada yang terdekat.
Terakhir, kekuasaan punya godaan tersendiri. Dua kali memenangi Pilwali, semoga tak menjebak Ibnu menjadi sosok anti kritik. Kata anak milenial, jangan baperan.
Pada akhirnya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi pengalaman masih menjadi guru terbaik. (*)
