
Sampai saat ini, aparat keamanan Indonesia masih belum berhasil menangkap para pelaku teror yang membunuh empat warga Sigi dan membakar rumah di Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah (27/11/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk dapat segera mengusut tuntas para pelaku teror kekerasan dan pembunuhan tersebut.
==========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan
Direktur Jaringan Studi Indonesia
==========================
Melalui rekaman video berdurasi sekitar 2 menit, Senin (30/11/2020), Presiden Joko Widodo secara tegas telah mengecam keras terjadinya tindakan diluar batas kemanusiaan dan tak beradab di Sigi. Tindakan tak bermoral ini secara utuh telah menciptakan provokasi dan juga ancaman teror kepada masyarakat Indonesia, lebih jauh kekerasan ini berpotensi dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat.
Sebelumnya, polri sudah menyebut dugaan pelaku teror di Sigi adalah bagian dari kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Dugaan ini diambil berdasarkan keterangan saksi yang melihat kekerasan yang terjadi di Lembantongoa. Dalam upaya penanggulangan kekerasan yang terjadi di Sigi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD, telah melakukan rapat kordinasi dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional. Menkopolhukam RI menandaskan Peristiwa Sigi bukanlah merupakan bentuk kekerasan suku, apalagi kekerasan agama. Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia secara serius telah memerintahkan para aparat untuk memperketat penjagaan dan pengamanan warga. Pemerintah pun menjamin adanya peningkatan keamanan warga di seluruh Indonesia termasuk Sigi, terutama setelah kejadian teror dan kekerasan di wilayah tersebut.
Ali Kalora dan komplotannya kini tengah diburu negara. Ia diduga merupakan pelaku teror yang berada di balik pembunuhan sadis di Sigi. Dalam jejak rekam yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, Ali Kalora seringkali memimpin komplotan teroris yang menyebut dirinya sebagai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Inilah yang mendasari kecurigaan dari pihak polisi terhadap keterlibatan kelompok ini dalam kasus kekerasan di Sigi.
Kembali maraknya kasus kekerasan dalam pembakaran dan pembunuhan sadis jelas menjadi hal yang sangat meresahkan, sekaligus menjadi lanjutan dari catatan kelabu sejarah kekerasan di Indonesia. Jika menarik analisis sejarah, persoalan kekerasan dalam lingkup teror yang berujung pada aksi pembakaran dan pembunuhan bukanlah hal yang sesekali terjadi tapi sudah menjadi fenomena sejarah yang kerap terulang. Seperti yang dicatat oleh peneliti, Gerry van Klinken dalam tulisannya Communal violence and democratization in Indonesia: small town war (2007). Dalam catatannya, Klinken menilai Indonesia mengalami banyak kekerasan publik yang serius sejak masa reformasi politik pada Mei 1998. Bentuk pemicu kuat yang mendorong kekerasan komunal dalam publik pada masa ini adalah karena faktor sikap para elite politik lokal yang tak mau menerima perubahan transisi politik secara damai dan aman.
Maraknya kekerasan dalam sejarah kontemporer Indonesia juga diungkapkan oleh peneliti Jacques Bertrand dalam tulisannya Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia (2004) menyebut kekerasan yang terjadi pada awal reformasi Indonesia tahun 1998 sebagai wujud titik simpang kritis atas rusaknya realitas struktur politik yang terjadi di tingkat lokal. Jauhnya model kebangsaan dan distribusi kekuasaan membuat banyak kelompok minoritas masa ini yang merasa terpinggirkan dari realitas politik Indonesia.
Menghadapi banyaknya kekerasan komunal yang terjadi di Indonesia memang perlu ada orientasi kesadaran nasionalisme baru seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mau terbuka menghargai segala bentuk kemajemukan bangsa dan negara Indonesia. Eksistensi Indonesia dengan karakter yang multietnik, budaya, dan agama tentu membawa implikasi yang kuat pada kemungkinan besar lahirnya konflik antar sesama masyarakat.
Perbedaan karakter dan kemajemukan seringkali memicu sentimen antarkelompok, terutama bagi kelompok kecil yang yang merasa menjadi korban dari sikap peminggiran negara (vulnerability of state). Kelompok yang merasa terpinggirkan ini akhirnya melakukan aksi kekerasan terbuka di ruang publik sebagai bentuk simbol protes perlawanan mereka terhadap negara.
Pendekatan Strategis
Meluasnya aksi kekerasan pembakaran atau pembunuhan seperti kasus terorisme lokal yang terjadi di Sigi, dapat dianalisis sebagai preseden dari gerakan sosial yang ingin mendelegitimasi pemerintahan dan instabilitas keamanan negara. Sejalan Pembukaan Undang- undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta aktif memelihara perdamaian dunia.
Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan serta melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Menghadapi situasi sekarang, pendekatan strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah masifnya terorisme lokal di Indonesia dapat dimulai dalam pendekatan secara persuasif, preventif dan represif yang mengutamakan sikap penegakkan hukum dan norma sosial secara terpadu.
Upaya penanggulangan secara persuasif dan preventif dapat menjadi solusi awal dari penyelesaian masalah terorisme lokal, dengan maksud memberikan pengamanan kesadaran masyarakat (social defence) supaya masyarakat terhindar dari segala macam kejahatan. Selain persuasif dan preventif, ketegasan jalur hukum pidana merupakan formulatif formil yang relevan untuk menekan terorisme lokal yang sudah menyentuh akar terorisme (roots of terrorism).
Dalam menanggulangi permasalahan terorisme melalui hukum formil, perilaku untuk tak diskriminatif merupakan asas penting untuk dipatuhi bagi setiap para penegak hukum di Indonesia. Karena asas ini merupakan bentuk perlindungan komunal yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warganya. (*)
