Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Private Bribery, Suap di Sektor Swasta

M
Penulis: Muhammad Helmi❯
private-bribery-suap-di-sektor-swasta
private-bribery-suap-di-sektor-swasta

Sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), tahun 2003 melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption. Hal ini membawa implikasi kepada penyesuaian perangkat hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terdapat tiga puluh dua rekomendasi untuk dilaksanakan, tetapi hingga kini baru delapan rekomendasi yang telah diimplementasikan di Indonesia. 


=========================
Oleh: Rahmad Ihza Mahendra
Mahasiswa Fakultas Hukum ULM
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi
===========================


Salah satu rekomendasi yang belum dilaksanakan adalah kriminalisasi penyuapan di sektor privat (bribery in private sector).


Di samping mengatur mengenai suap aktif dan pasif yang berkaitan dengan pejabat publik (national public officials), UNCAC juga mengatur mengenai suap aktif dan pasif pada sektor privat atau swasta (bribery in private sector) sebagaimana diatur dalam pasal 21. Pengaturan berkaitan dengan korupsi pada sektor swasta juga terdapat dalam beberapa konvensi regional, seperti pada Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption, maupun dalam African Union Convention on preventing and combating corruption. Namun, secara global pengaturan mengenai suap pada sektor swasta tersebut merupakan sebuah hal baru jika dibandingkan dengan pengaturan dalam instrumen internasional PBB lainnya. Pasal 21 tersebut menunjukkan pentingnya akan kebutuhan integritas dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial.


Hadirnya pengaturan mengenai suap di sektor swasta ini men-support perkembangan tren privatisasi yang marak di masa kini. Berkembangnya sektor swasta mengakibatkan pelayanan terhadap publik, baik berupa produk, maupun jasa tidak lagi melulu dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha negara. Sektor swasta kemudian banyak yang mulai berkompetisi dan memberikan layanan-layanan terhadap publik. Dengan keadaan seperti itu, penting untuk tidak membedakan antara sektor publik dan swasta sebagai bagian dari kebijakan antikorupsi.


Sebelum membahas mengenai suap di sektor swasta, perlu dipahami bahwa korupsi pada dasarnya tidak hanya dapat terjadi di sektor publik. Sektor swasta juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Sejalan dengan pendapat Robert Klitgard yang menyatakan, “Corruption can be defined as the misuse of office for personal gain. The office can be a public office, or it can be any position of power, including the private sector, nonprofit organizations, even university professors”.


Mengenai pemahaman korupsi pada sektor swasta secara umum. Bentuknya bermacam- macam. Transparency International menjelaskan, “corruption in the private sector takes many forms, among them bribery, undue influence, fraud, money laundering and collusion”. Dari penjelasan itu dapat dilihat, suap di sektor swasta merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat.


Dalam hal ini, korupsi sendiri harus diberantas karena tidak hanya memberi pengaruh pada hubungan antar sektor swasta, tetapi juga memberi dampak pada masyarakat, meskipun tidak ada kerugian keuangan secara langsung. Pertama, suap mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan cara bersaing secara tidak sehat/merusak persaingan yang adil. Di samping itu, korupsi menimbulkan biaya tambahan untuk suap atau untuk membangun jaringan yang korup, mengeluarkan biaya suap juga untuk pesaing lainnya demi peluang untuk mendapatkan kontrak. Biaya ini akibatnya ditransmisikan kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi atau kualitas produk dan layanan yang lebih rendah.


Korupsi tidak hanyadapat di limitasi terjadi pada sektor tertentu dalam masyarakat, tetapi cenderung berkembang dan dapat terjadi di berbagai sektor. Ini dikarenakan adanya ketergantungan berbagai macam aktivitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila korupsi dalam sektor swasta berkembang, maka hal tersebut secara tidak langsung juga memberi dampak pada masyarakat dan sektor publik. Pada tingkat negara, korupsi menghalangi investasi, mengikis persaingan, secara negatif mempengaruhi kualitas layanan publik, merusak kepercayaan warga negara kepada lembaga negara, memperparah ketidaksetaraan, dan akhirnya membahayakan stabilitas politik.


Ini harus menjadi perhatian khusus bagi negara, di mana sektor publik dan sektor swasta negara memegang peranan yang sama-sama mendominasi, maupun bagi negara dengan sektor swasta yang sedang mengalami perkembangan dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Ketika sesorang yang dipercaya menjadi decision-makers dalam suatu entitas swasta belum juga disamakan dengan pejabat negara, maka tindakan koruptif yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut dianggap sebagai suatu hal yang legal, sehingga selamanya tidak akan dapat dihukum dan diberantas sebagaimana pejabat publik yang diancam dengan hukuman pidana.


Berdasarkan Pasal 21 UNCAC sendiri, secara ringkas state parties direkomendasikan atau diwajibkan mempertimbangkan untuk menetapkan sebagai tindak pidana mengenai (a) janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya, dan (b) permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya didapat oleh seseorang yang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya.


Dari ketentuan pasal tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan suap aktif (huruf a) dan perbuatan suap pasif (huruf b). Selain mengatur mengenai kriminalisasi, UNCAC juga mengatur pencegahan suap di sektor swasta sebagaimana tercantum dalam pasal 12 tentang private sector. Pasal 12 ditujukan untuk mencegah pihak-pihak di sektor swasta agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi.


Ketentuan dalam pasal itu dibagi menjadi empat paragraf. Paragraf pertama berisi tiga ketentuan.


Pertama, state parties diwajibkan untuk membuat aturan untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta. Kedua, state parties diharuskan memiliki peraturan untuk meningkatkan standar accounting dan auditing di sektor swasta. Ketiga, state parties harus memberikan sanksi baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran standar accounting dan auditing yang telah ditetapkan. Paragraf 1 merupakan mandatory provision (ketentuan yang diwajibkan), akan tetapi state parties tetap memiliki kebebasan untuk menyesuaikan aturan yang akan dibuat dengan prinsip dasar hukum nasional masing-masing negara. Paragraf 2 pada pasal 12 berisi contoh tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mendukung tercapainya hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan pada paragraf 1.


Tindakan yang dapat dilakukan antara lain mendorong kerja sama antara aparat penegak hukum dengan entitas swasta, mendorong perkembangan standar dan prosedur dengan mengatur kode etik dan sebagainya, mendorong terwujudnya trasnparansi dalam entitas sektor swasta, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam entitas swasta dengan membuat aturan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan perusahaan swasta memiliki kontrol audit internal yang memadai. Paragraf 2 merupakan non-mandatory measure yang berarti negara dapat memilih untuk tidak mengadopsinya. Paragraf 3 merupakan mandatory provision. Ketentuan dalam paragraf ini pada dasarnya diambil dari Pasal 8 (yang mengatur mengenai accounting) Konvensi Anti Suap OECD. Dalam paragraf 3 state parties diwajibkan untuk melarang beberapa tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melanggar ketentuan UNCAC.


Tindakan tersebut antara lain pencatatan di luar pembukuan, membuat pencatatan di luar pembukuan terhadap transaksi yang dilakukan, pengeluaran yang tidak tercatat, penggunaan dokumen palsu, dan perusakan dengan sengajadokumen pembukuan. Paragraf 4 mewajibkan state parties untuk melarang pengurangan pajak dari hasil perbuatan suap.


Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan suap pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam UU tersebut dirumuskan mengenai larangan memberi maupun menerima suap. Pengaturan larangan suap dalam UU Tindak Pidana Suap diatur dalam dua pasal yaitu 2 dan 3. Berdasarkan pasal tersebut, subjek hukum yang diatur adalah barangsiapa. Hal itu membawa konsekuensi bahwa siapapun dapat dijerat oleh pasal ini.


Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang membatasi kepada subjek hukum tertentu yaitu berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat sebagai penerima suap. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka UU PTPK tidak dapat digunakan untuk menjerat suatu perbuatan suap. Perbedaan lainnya adalah dalam UU PTPK telah mengatur mengenai subjek hukum korporasi atau “rechtpersoon”, sedangkan dalam UU Tindak pidana suap belum memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan UU tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks UU Tindak Pidana Suap. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan UU Tindak Pidana Suap untuk dapat menjerat pelaku suap di sektor swasta.


Di samping itu, Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Suap yang mengatur mengenai suap aktif dan pasif, menyatakan bahwa pemberian dan penerimaan suap, dengan unsur “dolus” dan “culpa” pada saat memberikan atau menerima suap, selalu disertai dengan frasa “yang menyangkut kepentingan umum”. Dalam penjelasan UU tersebut dipertegas dengan menyatakan “..., maka perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang. Namun demikian perlu diadakan pembatasan, yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum”. Frasa kepentingan umum juga terdapat pada Pasal 310 (3) KUHP, yang mengemukakan bahwa apabila terdakwa itu melakukan untuk kepentingan umum, ketentuan-ketentuan tentang pencemaran (lisan) atau dengan tulisan tidak berlaku baginya. Frasa kepentingan umum dalam pasal tersebut dengan demikian merupakan suatu dasar untuk menghapuskan pidana “strafuitsluitingsgrods”.


Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, kepentingan umum berdasarkan undang-undang ini dijadikan test-criterum, apakah terdapat dalam perbuatan suap-menyuap. Apabila tidak terdapat faktor kepentingan umum dalam aktivitas yang menimbulkan suap-menyuap, maka justru inilah yang menciptakan suatu “strafuitsluitingsgrods” bagi perbuatan suap-menyuap. Terlepas dari persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan “perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum” dan apakah perbuatan suap itu menyangkut kepentingan umum, maka pembatasan yang dilihat oleh pembentuk Undang-Undang perlu digariskan lebih lanjut-kasus demi kasus, oleh hakim dan ilmu pengetahuan hukum.


Permasalahan saat ini adalah minimnya penegakan hukum yang dilakukan melalui instrumen Undang-Undang No 11 Tahun 1980. Undang-undang tersebut masih ada dan berlaku hingga saat ini, akan tetapi tidak pernah diterapkan. Sejauh ini juga belum ada putusan satu pun berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.


Permasalahan lain dalam sulitnya menjangkau suap sektor swasta di Indonesia adalah belum adanya peraturan tentang standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana telah diwajibkan oleh UNCAC sebagai bagian dari upaya pencegahan suap sektor swasta. Dari sisi penegakan hukum, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan UU Suap hanyalah kepolisian, sehingga KPK tidak berwenang untuk menindak pelaku suap dengan UU Suap.


Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) membatasi kewenangan KPK untuk hanya bisa melakukan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun secara teori suap secara umum (kepada pejabat publik maupun pada sektor swasta) masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, namun dalam hukum positif Indonesia. tindak pidana korupsi adalah apa yang diatur dalam UU PTPK. Dengan demikian, hanya polisi-lah yang berwenang melakukan penyidikan, dan jaksa-lah yang berwenang untuk melakukan penuntutan yang berdasarkan peraturan tersebut.


Di sisi lain, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), komisi ini memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tetapi KPK tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuapan di sektor swasta, karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam UU PTPK. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penyuapan di sektor swasta di Indonesia saat ini masih belum ditempatkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.


Berdasarkan penjabaran di atas, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tindak pidana suap swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Pengaturan suap dalam UU Tindak Pidana Suap dapat saja menjerat sektor swasta yang melakukan suap, akan tetapi dalam undang-undang tersebut terdapat kendala, yaitu belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum “rechtprson”.


Permasalahan lain berkaitan dengan frasa “kepentingan umum” sebagai syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan suap berdasarkan undang-undang tersebut. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan suap swasta adalah belum adanya aturan mengenai standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UNCAC tentang Private Sector.


Di sisi lain, minimnya penegakan hukum melalui instrumen Undang-Undang No 11 Tahun 2018 juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. KPK sebagai lembaga lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuapan di sektor swasta. Karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi. Sudah saatnya suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC dimasukkan ke dalam UU sebagai upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Muhammad Helmi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer